Riuh Kritik Kegagalan Food Estate: ‘Hutan Diratakan, Kayunya ke Mana’
"Semua dari hutan yang food estate-nya ini kan ambilnya dari hutan. Hutan dikeluarkan kemudian diratain dan bisa ditanam saat itu. Masalahnya kayunya ke mana? karena tadinya kan ada kayu. Nah food estate-nya enggak jadi kayunya hilang juga," kata Surya dalam paparannya di diskusi CSIS Indonesia, Jakarta, Kamis (2/11).
NUSADAILY.COM – JAKARTA – Juru bicara bakal calon Presiden koalisi Perubahan Anies Baswedan, Surya Tjandra menilai pemerintah gagal mengeksekusi proyek food estate meski telah mengorbankan hutan yang harus dibabat demi membuka lahan.
Surya mengatakan ada masalah lain selain kegagalan proyek food estate yaitu kemana kayu hasil pembabatan hutan yang telah dilakukan untuk membuka lahan food estate.
"Semua dari hutan yang food estate-nya ini kan ambilnya dari hutan. Hutan dikeluarkan kemudian diratain dan bisa ditanam saat itu. Masalahnya kayunya ke mana? karena tadinya kan ada kayu. Nah food estate-nya enggak jadi kayunya hilang juga," kata Surya dalam paparannya di diskusi CSIS Indonesia, Jakarta, Kamis (2/11).
Surya menilai permasalahan tersebut harus dijelaskan demi menghindari kecurigaan publik terkait kegagalan salah satu proyek demi ketahanan pangan tersebut.
"Bagaimana menjelaskan itu. Saya kira hal-hal ini yang menjadi penting," ujar Surya.
Tak hanya itu, Surya juga mempertanyakan alasan tanaman singkong dijadikan pilihan dalam proyek food estate ini. Padahal, menurutnya, komoditas tersebut tak bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat lantaran memiliki rasa yang pahit.
"Memang besar-besar singkongnya segede paha tapi pahit rasanya jadi enggak bisa langsung dimakan," tutur Surya.
"Kenapa enggak food estate beras gitu misalnya, kenapa enggak mikirin soal itu," imbuhnya.
Di tempat yang sama, juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak merespons Jubir Anies yang menyentil penanaman singkong dalam program food estate.
Ia mengatakan penanaman singkong yang dikerjakan oleh Kemenhan ialah untuk cadangan logistik strategis.
"Bahasa yang digunakan di Kemenhan itu adalah cadangan logistik strategis. Fokusnya pada singkong memang," kata Dahnil.
Dahnil menjelaskan cadangan logsitik strategis sendiri merupakan konsepsi militer terkait dengan pangan ketika menghadapi kondisi krisis pangan. Ia pun meluruskan food estate sendiri memang bukan lah untuk mencukupi kebutuhan pangan.
Menurutnya, program food estate era Presiden Jokowi juga belum gagal melainkan hingga kini masih berproses.
"Kalau kemudian dalam program ada yang belum selesai, itu belum, bukan bermakna gagal, tapi masih berproses. Bahkan baru dikerjakan selama satu tahun ini," ujar dia.
Pada kesempatan itu, ia juga menilai kritikan Surya telah salah alamat. Dahnil menyatakan Kemenhan hanya fokus pada cadangan logistik strategis yang berfokus pada singkong.
Ia lantas menyentil Surya. Menurutnya, kritikan itu seharusnya dialamatkan ke eks Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
"Nah, food estate dikerjakan leading sector. Kalau bicara beras Mas Surya, itu leading sectornya ya menteri pertanian, yang sekarang jadi tersangka, dari Partai NasDem, mas," ucapnya.
Proyek food estate menjadi salah satu upaya Pemerintah menghindari krisis pangan akibat ancaman krisis iklim.
Proyek tersebut salah satunya berlokasi di Kalimantan Selatan. Namun, sejumlah peneliti dan koalisi masyarakat sipil menilai proyek tersebut tak menjawab permasalahan pangan di Indonesia.
PDIP Sebut Proyek Food Estate sebagai Kejahatan Lingkungan
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut bahwa proyek food estate di bawah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai kejahatan lingkungan.
Hasto mengkritik proyek tersebut yang kini mangkrak dan diduga disalahgunakan. Menurut dia proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak menghasilkan apapun.
"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata Hasto di Bogor, Selasa (15/8).
Pernyataan itu disampaikan Hasto sekaligus merespons soal dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke partai politik. Dia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kasus tersebut itu.
"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian," kata dia.
Proyek food estate digagas Presiden Jokowi sejak awal periode kedua kepimpinannya. Proyek itu di bawah kendali Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Food estate masuk proyek prioritas strategis mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri juga belum merespons saat diminta klarifikasi menanggapi tudingan PDIP tersebut.
Food estate juga dikritik sejumlah pihak karena dianggap gagal. Greenpeace misalnya, menilai proyek tersebut terlalu berorientasi pada penyeragaman pangan terhadap masyarakat.
Imbasnya, masyarakat di beberapa wilayah yang masuk proyek tersebut tak mendapatkan manfaat. Di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sekitar 600 hektar lahan yang ditanami singkong untuk proyek itu mangkrak.
"Skema seperti (food estate) ini telah dilakukan oleh masa pemerintahan sebelumnya dan gagal. Namun, tetap ditiru, alhasil dampak yang diberikan hanya membuat kerusakan dan dampak buruk semakin parah," kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas.(han)
