Puan Jadi Kunci PDIP Pilih Oposisi atau Koalisi Pemerintahan Prabowo

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Sejumlah elite PDI Perjuangan (PDIP) telah melempar sinyal bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu akan jadi oposisi alias berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sehari setelah pemungutan suara Pemilu 2024, pada 15 Februari, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP siap menjadi oposisi pemerintah periode mendatang.

Ia menuturkan PDIP punya pengalaman panjang sebagai oposisi di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepanjang 2004 hingga 2014.

"Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri," kata Hasto dalam keterangan tertulis.

Namun, saat itu Hasto menyatakan sikap resmi partai bakal dipastikan usai KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024. Pada 20 Maret 2024, KPU telah mengumumkannya dan menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024.

Pasangan yang diusung Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN itu menang tebal dengan raupan 96,2 juta suara atau 58,6 persen suara sah nasional. Di lain sisi, meskipun Ganjar Pranowo-Mahfud MD kalah, PDIP jadi partai pemenang Pemilu 2024 mengalahkan partai-partai pengusung Prabowo-Gibran.

Terkini, pada Jumat (22/3), Ketua DPP PDIP Sukur Nababan menegaskan PDIP tidak akan mencla-mencle dan tergiur posisi menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sukur mengatakan PDIP tidak akan meminggirkan ideologi dan keyakinan demi bisa duduk di pemerintahan. Dia memastikan PDIP akan bertahan di luar pemerintahan.

"PDI Perjuangan biasanya tidak mencla-mencle ya. Kita ingat di zaman Pak SBY seperti apa. Itu tidak akan pernah. Kami tidak akan tergiur oleh kekuasaan jabatan menteri," kata Sukur saat wawancara dengan CNN Indonesia TV, Jumat (22/3).

Kendati begitu, sampai saat ini belum juga ada pernyataan resmi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atau Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Lantas, mungkinkah PDIP tetap teguh dengan pendiriannya jadi oposisi pemerintahan Prabowo?

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai PDIP memiliki kans besar untuk menjadi oposisi berbekal pengalaman selama era pemerintahan SBY.

"PDIP punya pengalaman sebagai oposisi, sehingga jika mereka oposisi di pemerintahan Prabowo itu tidak akan sulit," kata Dedi kepada CNNIndonesia.com, Senin (25/3) malam.

Namun, kata dia, kekuatan PDIP sebagai oposisi bergantung dengan struktur koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dedi berpendapat PDIP tidak akan cukup kuat sebagai oposisi jika Prabowo berhasil membangun 'koalisi gemuk' dengan mengajak partai lain bergabung.

"PDIP tentu tidak cukup kuat sendirian jika Prabowo dan Jokowi berhasil bentuk koalisi gemuk di pemerintahan nanti," jelas dia.

Sedikit berbeda, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai kans PDIP untuk menjadi oposisi atau koalisi sama besar.

Agung menilai selama ini PDIP tak memiliki permasalahan dengan Prabowo. Apalagi, lanjut dia, Mega pernah berpasangan dengan Prabowo saat maju di Pilpres 2009.

Ia menyebut PDIP hanya bermasalah dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengambil jalan bertentangan dengan partai dengan tidak mendukung Ganjar-Mahfud.

"Peluangnya sama besar, dengan 'berkoalisi' karena ada landasan historis-politik yang baik antara Prabowo-Megawati," ucap dia.

Puan adalah kunci

Meski berbeda pandangan soal kans PDIP menjadi oposisi atau koalisi, Dedi dan Agung punya pandangan yang sama bahwa Puan Maharani merupakan sosok kunci dalam hal ini.

Dedi menilai Puan bisa jadi sosok yang dapat menghilangkan permusuhan PDIP dengan Jokowi yang menjadi batu sandungan dalam mewujudkan koalisi.

"Relasi dengan Jokowi memang menjadi salah satu faktor sulitnya PDIP ke Prabowo, tetapi Puan Maharani selama ini sudah membangun hubungan yang baik, terbukti Puan banyak membela Jokowi saat mendapat kritik keras dari kader, Puan bisa saja menjadi mediator antara Megawati dan Jokowi," jelas dia.

"(Kans koalisi) bergantung pada keberhasilan komunikasi Puan dan koalisi calon pemerintah, PDIP tidak akan bergantung pada partai lain," sambungnya.

Ia pun yakin posisi PDIP pasca Pemilu 2024 tidak akan mempengaruhi penentuan koalisi di Pemilu 2029. Sebab, lanskap politik di Indonesia cair dan dinamis.

"Koalisi di Indonesia tidak ada yang tetap, bagaimanapun kondisi PDIP di pemerintahan 2024, mereka tetap akan cair dan membentuk koalisi baru di 2029," kata dia.

Bahkan, Dedi menilai mungkin saja gerbong Prabowo-Gibran bergeser ke PDIP di Pemilu 2029. Dedi berpendapat kemungkinan tersebut bergantung terhadap tokoh yang akan muncul lima tahun mendaang.

"Bukan tidak mungkin justru koalisi besar di 2029 bergeser dari kelompok Gerindra kembali ke PDIP, hal ini juga bergantung tokoh yang akan muncul, PDIP tetap punya kans besar, mereka punya kader potensial cukup banyak," ucap dia.

Senada, Agung juga yakin Puan menjadi sosok kunci agar koalisi ini terwujud. Menurutnya, Puan menampilkan citra yang berbeda dari PDIP karena menunjukkan 'keramahan' untuk bergabung ke gerbong Prabowo-Gibran.

"Sejauh ini Puan mampu membawa citra berbeda dari PDIP karena cenderung menunjukkan wajah ramah untuk berkoalisi dengan Prabowo-Gibran pasca pilpres usai," jelas dia.(han)