Menelisik Rencana Mahfud Mundur, Demi Apa Ya Kira-kira

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD tengah menunggu momentum yang tepat untuk mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Rencana itu ia sampaikan dalam acara 'Tabrak Prof!' di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1). Mahfud menjelaskan langkah mundur dari Kabinet Indonesia Maju itu sudah jadi kesepakatannya dengan calon presiden Ganjar Pranowo.

Menurut Mahfud, pengunduran dirinya itu juga demi menghindari konflik kepentingan di Pilpres 2024. Ia menyampaikan sebelumnya tak memutuskan mundur karena ingin menunjukkan etika yang baik sebagai pejabat negara.

"Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal," kata Mahfud.

"Bahwa, saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan dengan Pak Ganjar," imbuhnya.

Pengamat Politik dari Universitas Andalas Asrinaldi menilai apa yang disampaikan Mahfud untuk memberikan imbauan moral. Ia berpendapat Mahfud ingin memperlihatkan bahwa dirinya menjunjung tinggi etika.

"Karena sulit untuk bertindak netral walaupun cuti sebagai pejabat publik," kata Asrinaldi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (24/1).

Asrinaldi meyakini mundurnya Mahfud dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mendapatkan simpati dan sentimen positif dari publik. Hal itu bisa jadi penarik suara jika tim sukses (timses) Mahfud bisa memanfaatkannya.

"Walaupun sentimen positif ini belum bisa otomatis dikonversi menjadi dukungan di suara, tapi kalau terus dikampanyekan, saya yakin itu juga bisa memberi tambahan suara," ujarnya.

Asrinaldi berpendapat jika langkah itu diambil, Mahfud dan Ganjar berpotensi masuk ke putaran kedua Pilpres 2024. Meski saat ini elektabilitas Ganjar-Mahfud di sejumlah survei ada di posisi buncit, persepsi publik bisa berubah.

"Peluang itu ada saja. Kalau survei itu kan hanya persepsi masyarakat pada satu waktu, bagaimana survei itu dilakukan. Dengan memasukan imbauan moral, etika penting, lama-lama persepsi masyarakat bisa berubah," ujarnya.

Dia pun mengatakan langkah Mahfud bisa berefek pada suara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apalagi, Mahfud mengeluarkan sentilan-sentilan kepada paslon nomor urut 2 itu terkait etika dan konflik kepentingan.

Saat ini, Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) dan Gibran masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

"Ini jelas menjadi moral hazard bagi Prabowo-Gibran yang memang didorong untuk tidak menggunakan fasilitas negara dan kekuasaannya dalam Pemilu ini," kata Asrinaldi.

"Kalau tidak direspons secara baik, tentu akan membawa dampak pada persepsi publik kepada pasangan ini," imbuhnya.

Sarat kepentingan politik demi elektabilitas

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah melihat rencana pengunduran diri Mahfud ini sarat motif politik.

Menurut Dedi, jika alasannya karena moral dan etika, seharusnya Mahfud mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam sejak awal mendaftar sebagai peserta Pilpres 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia pun melihat langkah pengunduran diri Mahfud itu sebagai cara untuk mendongkrak elektabilitas.

"Bisa saja ini imbas kontestasi yang mereka nilai gagal mendapatkan simpati dari pemilih Jokowi," kata Dedi.

"Ganjar-Mahfud MD sebenarnya sudah linglung sejak awal, mereka tidak tegas menentukan target pemilih, itulah sebab sesekali mereka mempromosikan sebagai penerus Jokowi, sisi lain mengkritik Jokowi," lanjutnya.

Dedi menyebut opsi mundur itu mengisyaratkan adanya orientasi baru dari paslon nomor urut 3 untuk mengambil alih ceruk suara paslon nomor urut 1 Anies-Muhaimin. Namun, Dedi melihat hal itu pun akan sulit dicapai.

"Akan sulit dicapai mengingat kondisi saat ini pemilih kian solid pada masing-masing pilihan. Kemunduran Mahfud dari kabinet tidak akan banyak berdampak," kata dia.(han)