Demo Hak Angket Pemilu Curang di Solo Diikuti Berbagai Ormas

NUSADAILY.CO.ID – SOLO - Ratusan orang dari berbagai ormas mengikuti aksi demonstrasi di depan Balai Kota Solo yang merupakan tempat Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka berkantor sehari-hari sebagai Wali Kota Solo.

Sejumlah aktivis reformasi 1998 Kota Solo tampak mengikuti aksi tersebut. Salah satunya Mudrick Sangidu.

Mereka membawa sejumlah spanduk menolak kecurangan Pemilu 2024 seperti "Pemilu Banjir Bansos Sembako Jadi Mahal", "Dukung Hak Angket", "Aksi Damai Tolak Kecurangan Pemilu 2024," hingga "Lawan dan Tumbangkan Rezim Oligarki', hingga "Mega-Amin Bertanding Secara Jujur dan Adil Lawan Kecurangan".

Salah satu inisiator aksi, Alfian Tanjung menjelaskan spanduk Mega-Amin merujuk pada ormas Mega-Bintang yang dibentuk tahun 1997 lalu.

"Mega-Amin ini kan ada akarnya. Mega-Bintang, dulu tahun 1997," kata Alfian.

Mega-Bintang sendiri muncul sebagai buntut perpecahan PDI yang terbagi menjadi kubu PDI pimpinan Suryadi dan Megawati. PDI Suryadi mendapat dukungan dari Pemerintahan Soeharto sehingga Megawati memutuskan untuk tidak memilih di Pemilu 1997.

Sebagian massa PDI Pro-Megawati akhirnya mengalihkan dukungannya ke PPP yang saat itu masih berlambang bintang dengan latar belakang hijau. Mereka menamakan diri Mega-Bintang.

Alfian menerangkan tulisan "Mega-Amin" menunjukkan adanya keinginan dari sebagian masyarakat agar kubu Paslon 01 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Amin) dan Paslon 03 Ganjar Pranowo - Mahfud MD yang didukung Megawati bergabung melawan berbagai dugaan kecurangan di Pemilu 2024.

"Amin ini adalah 01. Jadi artinya 03 (Ganjar-Mahfud) dan 01 (Anies-Muhaimin) bergabung. kira-kira gitu," kata Alfian.

"Boleh dibilang ini bahasa spontan untuk sebuah keadaan yang sama. Sama-sama merasa dikecewakan oleh sebuah proses yang penuh kecurangan," lanjutnya.

Aksi sendiri digelar dalam bentuk mimbar bebas. Secara bergantian, para orator menyoroti berbagai dugaan kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2024 berlangsung. Mereka mendesak pemakzulan Presiden Joko Widodo lewat Hak Angket DPR RI.

Jokowi dituding telah cawe-cawe dalam proses Pemilu lewat putusan MK nomor 90 yang melancarkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres 02. Tak hanya itu, massa juga mempersoalkan bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan mendekati pemungutan suara.

Terdapat lima poin tuntutan yang dibacakan dalam aksi. Pertama, mereka menuntut agar Jokowi segera dilengserkan dari jabatan presiden dan diadili atas dugaan kecurangan Pemilu.

Kedua, menuntut agar Ketua KPU dan Bawaslu dicopot dan dilakukan audit forensik perangkat IT di KPU dan Bawaslu. Ketiga, menolak hasil Pemilu yang penuh kecurangan. Keempat, mereka menuntut Paslon 02 didiskualifikasi dari Pemilu 2024, dan terakhir, mereka menyatakan mendukung penuh DPR RI segera menggelar sidang Hak Angket untuk membuka dugaan kecurangan selama proses Pemilu 2024.

"Pemakzulan dengan ada hak angket, dengan interpelasi, saya pikir itu sudah digodok dan sudah masuk," kata Alfian.

Pendukung Anies-Ganjar Demo Tolak Pemilu Curang

Diberitakan sebelumnya, Ratusan massa yang terdiri dari emak-emak dan bapak-bapak itu kompak mendesak hak angket DPR segera digulirkan.

Massa terpantau mulai melakukan aksi sekitar pukul 13.30 WIB.

Mereka membuat lingkaran dan mengelilingi mobil komando yang dipasangi spanduk bertuliskan 'JOGJA MENGGUGAT - Melawan Pemilu Curang dan Mendesak Hak Angket DPR'.

Peserta aksi lain juga membawa spanduk bertuliskan 'Kartu Merah untuk Presiden, Mahkamah Konstitusi, KPU'. Di depan Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949, terpampang pula spanduk berukuran besar lainnya 'PETISI RAKYAT JOGJA DUKUNG HAK ANGKET PELANGGARAN PEMILU'.

"Kami dari masyarakat nasionalis dan religius, we against dirty vote, we against dirty mind, we against nepotism. Maka dari itu kami dukung hak angket. Yang tolak politik curang, teriak merdeka!" pekik salah satu orator dari atas mobil komando.

"Kecurangan pemilu ini sudah terstruktur, masif, dan sistematis. KPU sudah minta maaf, minta maaf kok sampai empat kali, enggak punya malu," pekik orator lainnya.

Salah satu orator juga memplesetkan Mars Pemilu ciptaan Mochtar Embut yang dipakai dari tahun 1971. Beberapa lirik diganti 'pilihlah wakilmu yang dapat diperdaya', hingga 'di bawah undang-undang Negara Konoha, kita menuju ke Penipuan Umum'.

Dalam aksi ini, mereka juga menyuarakan harga sejumlah kebutuhan pokok, termasuk beras yang ditengarai mengalami kenaikan imbas program bantuan sosial (bansos) sarat kepentingan elektoral.

Salah seorang orator juga menyebut aksi ini diikuti oleh pendukung paslon pilpres nomor urut 1 dan 3 yang menolak kecurangan dalam pemilu. Mereka juga menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun dari kursinya sebelum habis masa jabatan.

Selain Jokowi, massa juga mendesak agar Hasyim Asy'ari dicopot atau turun dari jabatan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Bayu Malam, selaku koordinator aksi sementara itu menampik jika unjuk rasa kali ini dimotori oleh pendukung paslon Pilpres 2024 nomor urut 1 dan 3. Dia mengklaim aksi ini diikuti oleh seluruh elemen masyarakat yang menjadi saksi kecurangan pemilu tahun ini.

Dia menyebut aksi ini diikuti pelajar, pedagang, dan masyarakat lintas profesi yang tergabung dalam Kelompok Paguyuban Masyarakat Penegak Demokrasi Jogja bersama Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR).

"Kami bukan dari relawan 03 maupun 01, kami masyarakat yang merasa tertipu. Di sini juga ada relawan 02 (pendukung paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka) yang juga merasa tidak nyaman dengan hasil yang terjadi, tidak perlu saya sebutkan," kata dia.

Mengenai tuntutan aksi kali ini, Bayu menuturkan, pihaknya meyakini apabila hak angket bisa digulirkan oleh parpol pendukung paslon 01 dan 03 di parlemen, maka segala kecurangan di balik pemilu bisa dibongkar, macam penyalahgunaan bansos hingga cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres 2024.

"Kita terus mendukung hak angket agar bergulir, hasilnya seperti apa kita akan menginisiasi terus (aksi dukungan) teman-teman di pelosok Nusantara, apapun hasilnya kita menghargai. Secara hak hukum, seandainya itu memang ketentuan yang baik, kita akan menghargai keputusan itu," tegasnya.

Pihaknya berjanji untuk terus melakukan aksi turun ke jalan sepanjang rezim berkuasa masih tega mencederai prinsip demokrasi.(han)