Tujuh Guru Besar Ikuti Aksi Unair Memanggil
NUSADAILY.COM – SURABAYA - Puluhan akademisi dan tujuh Guru Besar dari Universitas Airlangga (Unair) turut serta dalam aksi ‘’Unair Memanggil" yang digelar di halaman Sekolah Pasca Sarjana Unair pada Senin (5/2/2024). Aksi ini merupakan momentum terbuka yang menyoroti kondisi demokrasi menjelang Pemilu 2024 yang dianggap semakin mengkhawatirkan.
Diantara mereka yang turut serta dalam aksi tersebut termasuk Prof Dr Ramlan Surbakti (Guru Besar Ilmu Politik), Prof Dr Hotman Siahaan (Guru Besar Sosiologi), Prof Dr Drs Henri Subiakto SH MSi (Guru Besar Ilmu Komunikasi), Prof dr Abdul Hafid (Guru Besar FK), Prof Dr Ir Annis Catur Adi, MSi (Guru Besar Ilmu Gizi), Prof Basuki Rekso Wibowo (Alumnus FH), dan Prof Thomas Santoso (Alumnus Sosiologi).
Selama aksi, mereka menyampaikan pernyataan "Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik" di lingkungan Unair dan Ksatria Airlangga yang dibacakan oleh Prof Hotman Siahaan. Dia juga menekankan pentingnya menjaga etika republik dan demokrasi, serta menyerukan agar Presiden menegakkan prinsip-prinsip tersebut hingga akhir masa jabatannya, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
"Hal yang perlu diingat kembali oleh Presiden bahwa legitimasi maupun dukungan rakyat kepada pemerintahannya semenjak 9 tahun lalu tidak bisa dilepaskan dari harapan bahwa Presiden akan menjalankan etika republik dan merawat demokrasi maupun pemerintahan yang bebas KKN," ungkapnya.
Para akademisi, keluarga besar, dan alumni Unair Surabaya juga menuntut agar pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 berlangsung adil, tanpa kecurangan, dan secara damai. Mereka mengecam intervensi dan intimidasi terhadap mimbar-mimbar akademik di perguruan tinggi, serta menyerukan reformasi bagi partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsi politiknya.
Pernyataan sikap ini telah didukung oleh lebih dari 100 akademisi Unair dan kolega sejawat di luar Unair, menurut ungkapan Dosen Ilmu Politik Unair, Airlangga Pribadi Kusman. Aksi mereka dianggap sebagai bagian dari seruan moralitas bangsa dalam kerangka negara demokrasi. (wan)
