Begini Tanggapan Wali Kota Malang Terkait dengan Ranperda APBD 2022

Enam fraksi yang ada di DPRD Kota Malang menyampaikan pandangannya dan meminta penjelasan lebih lanjut kepada jajaran eksekutif tentang berbagai hal. Seperti halnya terkait penurunan angka kemiskinan, optimalisasi masalah penanganan banjir dan serapan APBD.

Jul 4, 2023 - 03:58
Begini Tanggapan Wali Kota Malang Terkait dengan Ranperda APBD 2022
Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji berikan keterangan pers usai hadiri rapat paripurna

NUSADAILY.COM - MALANG - Rapat Paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022 dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Senin (3/7/2023).

Enam fraksi yang ada di DPRD Kota Malang menyampaikan pandangannya dan meminta penjelasan lebih lanjut kepada jajaran eksekutif tentang berbagai hal. Seperti halnya terkait penurunan angka kemiskinan, optimalisasi masalah penanganan banjir dan serapan APBD.

BACA JUGA : Wali Kota Sutiaji Resmikan Pelayanan Publik Kantor Kemenag...

Selain itu juga terkait Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa), sertifikasi aset Pemkot Malang dan penyelesaian tiga pasar rakyat yaitu Pasar Blimbing, Pasar Besar Malang dan Pasar Gadang, serta optimalisasi retribusi parkir.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji menyampaikan jika Silpa bukan karena anggaran yang tidak proporsional, melainkan adanya efisiensi. Ia memberikan contoh, seperti di tahun 2023 ini ada di beberapa perangkat daerah seperti Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang.

“Di tahun 2023 ini efisiensinya dari tiga titik, kalau di DPUPRPKP banyak, dan Silpa sudah disepakati. Uang Rp400 miliar kita gunakan dan sekarang tinggal Rp100 miliar sekian. Karena di pagu anggaran Rp400 miliar sudah kita prediksi menjadi pendapatan. Karena itu sudah dialokasikan untuk anggaran. Kalau tidak salah sudah Rp175 – Rp200-an miliar untuk dimasukkan APBD,” urai pria berkacamata itu.

BACA JUGA : Wali Kota Sutiaji Perkuat Validitas Data Risiko Stunting...

Kemudian, disampaikannya jika di tahun 2023 ini pihaknya menguatkan potensi-potensi pendapatan yang ada di lapangan. Seperti sektor retribusi parkir di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Malang. Hal itu menurutnya dapat meningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Potensinya tinggi, dan ini bisa dikuatkan. Kita banyak upaya, seperti retribusi parkir saja maunya menghilangkan di kanan kiri jalan, on the street. Tapi itu berkaitan dengan teman-teman yang sekarang ada di lapangan. Banyak hal yang harus disadari, kita visinya harus sama,” tutur Sutiaji. (lal)