Soal Pernyataan Sikap Kampus-Dewan Guru Besar UMY, Begini Kata PP Muhammadiyah
Pernyataan sikap, lanjutnya, juga sah sebagai wujud berdemokrasi. Terlebih dalam konteks ini mengkritisi dinamika yang terjadi. Tentunya bertujuan untuk menjaga masa depan demokrasi dan masa depan Indonesia.
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menanggapi beberapa pernyataan sikap perguruan tinggi Muhammadiyah atas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi),
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan, pernyataan itu tidak mewakili warga Muhammadiyah maupun Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. Pernyataan tersebut, lanjutnya, adalah sikap perseorangan atau kelompok tertentu.
"Pernyataan yang beredar saat ini bukan pernyataan resmi yang mewakili warga Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah," tegas Mu'ti dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/2/2024).
Di satu sisi, kata Abdul Mu'ti, PP Muhammadiyah memahami maraknya pernyataan sikap yang diinisiasi sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Sikap tersebut sebagai wujud keresahan para guru besar dan civitas akademika.
Pernyataan sikap, lanjutnya, juga sah sebagai wujud berdemokrasi. Terlebih dalam konteks ini mengkritisi dinamika yang terjadi. Tentunya bertujuan untuk menjaga masa depan demokrasi dan masa depan Indonesia.
"Pernyataan itu merupakan seruan moral yang seharusnya direspons positif oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, dan semua pihak yang berkontestasi dalam pemilu 2024," pesannya.
Sebelumnya civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), khususnya Dewan Guru Besar UMY menggelar aksi pernyataan sikap. Fokusnya meminta penyelenggara negara khususnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjalankan kewajiban konstitusionalnya.
Terutama untuk mengawal dan mewujudkan Pemilu 2024 yang jujur dan adil.
Pernyataan sikap diwakili oleh anggota Dewan Guru Besar UMY, Prof Akif Khilmiyah. Sosok ini menyebut proses Pemilu 2024 mulai tidak sehat. Ditunjukan dengan adanya pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara.
Dia lalu mencontohkan bagaimana institusi-institusi pemerintah digerakan jelang Pemilu. Lalu peran KPK yang dikebiri dalam membasmi korupsi. Hingga peran DPR yang tidak berjalan sebagai pengawas pemerintahan.
"Puncak dari semua itu adalah dipasungnya hakim MK oleh ambisi penguasa negeri dan hilangnya etika dalam politik kontestasi menjelang Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari nanti," kata Akif saat membacakan pesan kebangsaan dan imbauan moral Dewan Guru Besar UMY kepada seluruh penyelenggara negara di Kampus UMY, Kasihan, Bantul, Sabtu (3/2/2024).
Selain Dewan Guru Besar UNY, Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) juga menyuarakan sikap mereka. Dalam pernyataan sikap di Kasihan, Bantul pada Jumat (2/2), mereka mendesak presiden sampai pejabat daerah bersikap proporsioonal dengan mengedepankan etika selama proses pemilu.(han)
