Riuh Narasi Kecurangan Jelang Pemilu 2024, Anies Heran: ‘Baru Pertama Kali’

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengklaim sejak pemilu langsung digelar tahun 1999, baru pada pemilu 2024 diramaikan narasi yang menyoroti potensi kecurangan dan manipulasi.

Anies menyebut sebelum Pemilu 2024, masyarakat selalu merasa optimis bahwa pemilu akan adil dan tidak mewanti-wanti bakal ada kecurangan.

"Nah selama bertahun-tahun kita melewati Pemilu sejak tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 tidak pernah menjelang Pemilu kita bicara tentang hati-hati dengan kecurangan," kata Anies dalam sambutannya di Acara Relawan Garda Matahari, di Gedoeng Joeang 45, Jakarta Pusat, Jumat (16/11).

"(Pemilu) 2004, 2009 dari kita semua menyongsong pemilu dengan perasaan optimis, menyongsong pemilu dengan perasaan kita akan ada pemilihan yang hasilnya legitimate," sambungnya.

Anies menilai narasi yang menyoroti kecurangan dan manipulasi Pemilu tersebut lahir lantaran ada perasaan ketidakpercayaan publik terhadap Pemerintah. Ia pun mengklaim jika terpilih menjadi Presiden akan berupaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap Pemerintah.

Menurutnya, hal itu adalah inti dari tawaran perubahan yang ia tawarkan bersama Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai cawapres.

"Inilah esensi perubahan, perubahan ini akan mengembalikan kepercayaan kepada negara, mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah, mengembalikan kepercayaan kepada institusi-institusi yang menjalankan kepentingan rakyat, mengembalikan kepercayaan itu adalah perubahan," jelas dia.

Lebih lanjut, Anies pun menyinggung soal penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Meski tak menyebut secara langsung soal penyimpangan yang dimaksud, Anies menilai jika penyimpangan terus dilakukan maka akan menghancurkan kewibawaan pemimpin.

"Penyimpangan itu kalau ditoleransi sedikit, penyimpangan toleransi dia akan melebar, melebar, melebar, melebar terlalu jauh maka yang pegang kewenangan tidak punya kewibawaan untuk mengembalikan lagi," tutupnya.

Anies-Muhaimin telah mengantongi nomor urut 1 dalam Pilpres 2024. Sementara pasangan lain yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD bernomor urut 3 lalu pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki nomor urut 2.

Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong

Diberitakan sebelumnya Anies menganggap dokumen tersebut sebagai salah satu contoh aparatur negara tak netral dalam Pilpres 2024. Menurutnya, kepercayaan rakyat terhadap negara pasti menurun.

"Nah itu lah contoh, itu yang menurunkan kepercayaan rakyat pada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara," kata Anies di Gedong Joeang 45, Jakarta Pusat, Jumat (17/11).

Anies mengatakan aparatur negara tidak boleh menggunakan kekuasaan demi mencapai kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Ia pun menilai seharusnya aparatur negara mundur dari jabatannya jika sekadar ingin mencapai kepentingan pribadi.

"Bila anda ingin memiliki aspirasi pribadi keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi anda. Tapi kalo anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi maka anda telah merendahkan negara," jelas Anies.

Anies menilai kepentingan pribadi dan kelompok yang dicapai dengan menggunakan instrumen negara akan berimbas pada turunnya kepercayaan publik kepada negara.

"Lebih parahnya lagi anda membuat rakyat tidak percaya pada negara karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok menggunakan tangan negara," kata dia.

Dokumen pakta integritas itu beredar usai KPK Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Sorong Yan Piet. Namun, kebenaran informasi ini hingga kini belum diketahui.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan mengecek terlebih dahulu kebenaran dokumen tersebut.

Terpisah, Ketua TPN Ganjar Arsjad Rasjid juga telah merespons temuan tersebut. Ia membantah keberadaan dokumen tersebut.

"Jelas-jelas TPN tidak pernah melakukan, meminta orang menandatangani surat mendukung yang namanya pakta integritas atau segala macam," kata Arsjad dalam konferensi pers di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (15/11).(sir)