Miris, Paket Pekerjaan di Magetan Terjun Bebas
"Paket seakan diobral, apakah turun diangka 20 persen OPD atau Konsultan bisa menjamin kualitas dan mutu pekerjaan," tanya Sunarto.
NUSADAILY.COM - MAGETAN - Pemerintah Kabupaten Magetan tahun ini menganggarkan Rp148 miliar untuk 87 paket bangunan. Hingga hari ini sudah ada sebanyak 73 paket yang telah naik dan tayang di LPSE, 65 titik telah ditetapkan pemenang dan dikerjakan. Sebanyak 8 paket masih dalam proses penawaran dan 14 paket belum naik lelang.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Dyah Muharini. Tahun ini pemkab Magetan mengangarkan Rp148 miliar untuk 87 paket pekerjaan, tinggal 14 paket pekerjaan yang belum naik lelang.
"Sebelumnya memang ada 15 pekerjaan yang belum naik tender. Kemaren naik satu. Pembangunan Plaza Ndoyo senilai Rp1,3 miliar. Berarti tinggal 14 lagi yang belum masuk dan didaftrakan ke PBJ untuk dilelang ya," kata Diah, Jumat (04/08/2023).
Ditanya soal berapan prosentase penurunan penawaran pekerjaan yang telah ditetapkan pemenang, Diah menyebut rata rata turun 20 persen dari nilai pagu.
"Kami tidak bisa apa apa agar penawaran tidak turun diangka terendah ya, tetapi memang rata rata penawar limit ya yaitu 20 persen, meski tidak semua tetapi didominasi segitu turunya," jelas Diah.
Fenomena turunya nilai pekerjaan hingga 20 persen tersebut telah diketahui sebagian besar masyarakat Magetan. Mereka menanyakan kenapa paket seakan diobral. Apakah diangka 20 persen OPD atau Konsultan bisa menjamin kualitas dan mutu pekerjaan.
"Kami sebagai masyrakat tentu khawatir seperti apa nanti mutu pekerjaannya dengan turun diangka segitu, 20 persen. Dalam hal ini pemenang pasti tidak ingin rugi, mereka ingin dapat untung," kata warga bernama Sunarto.
Masyarakat lagi yang rugi, lanjut Dia, mendapat mutu bangunan yang kurang bagus. Belum ancaman kerugian masyarakat lainya seperti pekerja tidak dibayar, warung tidak dibayar hingga pekerjaan tidak rampung. Bukankah tujuan pembangunan juga memberdayakan masyarakat.
"Kami mencatat di pembangunan gedung rumah sakit depan kantor DPRD pada jalan Pahlawan dulu, pelaksana gagal bayar supplier matrial hingga tenaga kerja Rp1,2 miliar. Kemudian pekerjaan pasar baru dan pembangunan gedung literasi tahap 1 di Plaosan juga sama sekitr Rp800 jutaan. Pelaksana gagal membayar pekerja dan supplier juga," ungkap Sunarto lagi.
Menurutnya, paket pekerjaan senilai Rp1 miliar misalnya. Kemudian ditawar turun 20 persen tinggal Rp800 juta, masih harus bayar PPN dan PPH ditambah dokumen surat menyurat sisa sekitar Rp650 hingga Rp670 jutaan.
"Berarti tinggal 65 persenan anggaran dilaksanakan. Pertanyaan apakah diangka 20 persen OPD atau konsultan bisa menjamin kualitas dan mutu pekerjaan. Jika tidak tentu kita lagi rakyat yang rugi mendapat mutu pekerjaan yang tidak sesuai harapan," paparnya.
Dia mencontohkan pada pembangunan gedung literasi di Kecamatan Plaosan yang dimenangkan CV Tumpu Harapan asal Kulon Progo Jawa Tengah, konsultan pengawas CV Vertikal Tehnik misalnya.
"Dari pagu Rp3,1 miliar, setelah ditawar 20 persen kan tinggal Rp2,4 miliar yang dikerjakan. Seperti apa nanti hasilnya, kita lihat saja," pungkasnya. (*/nto).
