Pemprov Jawa Barat Siapkan BLT untuk Korban PHK Tahun Depan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan yang terdampak langsung resesi ekonomi.
NUSADAILY.COM - JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan yang terdampak langsung resesi ekonomi.
"Kepada yang terdampak langsung, kena PHK oleh perusahaan yang perdagangannya global karena pesanan turun, pabrik kurangi produksi. Nah, nanti ada Bantuan Langsung Tunai (BLT)," kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Antara, Jumat (18/11).
Pria yang akrab disapa Emil ini mengungkapkan pekerja yang berpotensi terkena PHK mayoritas berasal dari sektor padat karya, seperti perusahaan tekstil yang perdagangannya global.
BACA JUGA : Disdik Kabupaten Bogor Imbau Sekolah Tak Buat Kegiatan...
Padahal, saat resesi melanda, permintaan barang akan menurun. Imbasnya, pabrik mengurangi jumlah produksi yang akan diikuti dengan pemangkasan jumlah karyawan.
Bantuan, sambung Ridwan, rencananya disalurkan saat ada pengumuman resmi kondisi kedaruratan. BLT ini berasal dari anggaran Biaya Tak Terduga dan Dana Transfer Umum sebesar dua persen.
"BLT ini sesuai dengan kondisi saat ada pengumuman kondisi kedaruratan, anggarannya dari BTT (Biaya Tak Terduga) dan Dana Transfer Umum dua persen sudah dialokasikan," ujarnya.
Resesi ekonomi global diperkirakan melanda pada 2023. Namun, ia meyakini dampaknya kepada Indonesia minim karena pertumbuhan ekonomi masih terjaga.
Negara-negara di zona Asia relatif lebih kecil terkena resesi dibandingkan dengan negara di luar zona Asia.
BACA JUGA : Ridwan Kamil Bicara Kereta Cepat Lanjut ke Surabaya, Ini...
"Diprediksi tahun depan terjadi resesi, khususnya negara di luar zona Asia. Zona Asia relatif tak akan terlalu terkena resesi. Dari 100 persen ekonom dunia yang dimintai pendapat pun 90 persennya menyatakan, Indonesia tak akan terdampak terlalu besar," ujarnya.
Selain pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih tumbuh positif, kesenjangan dengan angka inflasi pun tidak terlalu jauh. Artinya, kenaikan harga masih terkendali.
"Pertumbuhan ekonomi kita masih positif, gap dengan inflasi juga tidak terlalu jauh, artinya kenaikan harga masih terkendali," ujarnya.
Begitu pula di Jabar, pertumbuhan ekonomi di kuartal III tahun ini hampir menyentuh 6 persen.
"Jabar juga mewakili, kita tumbuh tertinggi di kuartal III hampir 6 persen pertumbuhan ekonominya. Inflasi tinggi lebih karena BBM, bukan sembako," ujarnya.(lal)
