Sabtu, Agustus 13, 2022
BerandaNewsNusantaraMelihat Kelahiran Bayi IKN Bernama Nusantara di Periode 2 Jokowi

Melihat Kelahiran Bayi IKN Bernama Nusantara di Periode 2 Jokowi

NUSADAILY.COM – PENAJAM PASER UTARA – Joko Widodo (Jokowi) tak berlama-lama merayakan kemenangannya di Pilpres 2019. Presiden petahana RI itu langsung mengumpulkan sejumlah menteri di istana pada akhir April 2019.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Dalam rapat tertutup tersebut, ketika itu, dia meminta anak buahnya mempersiapkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta.

Sebuah megaproyek disiapkan untuk mengalihkan pusat pemerintahan Republik Indonesia dari yang semula berada di Pulau Jawa jadi ke ibu kota baru di Pulau Kalimantan.

Ketika itu, sejumlah pembantu presiden mengungkapkan beberapa kandidat wilayah ibu kota baru yaitu Palangka Raya, Katingan, Gunung Mas, dan Pulang Pisau di Kalimantan Tengah, hingga Bukit Soeharto di Kalimantan Timur.

Pascarapat tersebut, Jokowi dan rombongan pembantunya survei ke daerah calon ibu kota baru.

Dia menyambangi Bukit Soeharto di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 7- Mei 2019.

Hari berikutnya, Jokowi melanjutkan survei ke Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Menurutnya semua aspek, mulai dari persoalan lingkungan hingga sosial politik, harus dikaji.

BACA JUGA: Melihat Moment Jokowi Sarungan Kemah di IKN



Kemudian, 26 Agustus 2019, Jokowi menggelar jumpa pers khusus pemindahan ibu kota negara.

Ia membuka konferensi pers dengan menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara telah ada sejak era Presiden Sukarno.

‘Gong pun terpukul’, Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yakni yang mencakup wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” ungkap Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat kala itu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu melanjutkan niatnya dengan menggelar sayembara desain ibu kota negara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga dikenal sebagai arsitek menjadi salah satu juri sayembara tersebut.

Sebanyak 257 proposal terkumpul. Pemerintah menetapkan desain Nagara Rimba Nusa dari tim besutan Sibarani Sofyan sebagai pemenang. Desain itu menggambarkan ibu kota baru yang ramah lingkungan.

Untuk desain kompleks Istana Negara, kemudian menggunakan karya dari seniman asal Bali, Nyoman Nuarta.

BACA JUGA: Jokowi dan Gubernur Satukan Tanah-Air di Titik Nol IKN Nusantara

RUU IKN Bergulir di Parlemen


Pemindahan ibu kota negara sempat hilang dari pembicaraan publik pada 2020. Kala itu, pemerintah dan masyarakat disibukkan dengan kemunculan pandemi global Covid-19 yang juga menghantam Indonesia.

Rencana Jokowi memindahkan ibu kota negara baru muncul kembali ke publik pada akhir 2021. Pemerintah mulai aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat dan mencari investor.

Pada September 2021, pemerintah merampungkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Jokowi pun mengutus Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk menyerahkan draf undang-undang itu ke Ketua DPR Puan Maharani.

DPR tak langsung menggelar pembahasan usai menerima surat dari Jokowi. Setelah sekitar tiga bulan, DPR baru menggelar pembahasan.

DPR membentuk panitia khusus untuk membahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus IKN). Politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung ditunjuk menjadi pimpinan pansus tersebut.

Setelah tim itu terbentuk, pembahasan RUU IKN menjadi ‘super cepat’. Pansus IKN pun rela mengorbankan masa reses untuk membahas RUU IKN.

Tim yang dipimpin Doli itu pun sempat melakukan studi banding ke Kazakhstan pada 2-5 Januari 2022. Mereka berkata ingin mempelajari pengalaman Kazakhstan memindahkan ibu kota negara dari Almaty ke Nur Sultan.

Studi banding itu sebenarnya dilakukan secara tertutup. Namun, Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan Fadjroel Rachman ‘membocorkannya’ via akun Instagram resmi.

Publik pun kesal. DPR dan pemerintah dicap tak peka terhadap krisis akibat pandemi Covid-19. Apalagi, para anggota dewan pergi ke Kazakhstan saat pemerintah mengimbau masyarakat tak ke luar negeri karena varian Omicron.

Fadjroel menghapus postingan soal studi banding Pansus IKN itu. Akan tetapi, agenda para anggota dewan tetap berlanjut. Mereka membawa hasil studi banding itu ke rapat-rapat pembahasan RUU IKN.

BACA JUGA: Akankah Pembangunan IKN Mengulang ‘Janji Manis’ Jokowi di Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung?

Jalan Mulus di Parlemen untuk IKN


Pemindahan ibu kota negara memasuki babak final. Istana mulai melakukan lobi agar DPR memuluskan RUU IKN gagasan Jokowi.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menghubungi Wakil Ketua DPR untuk meminta percepatan pembahasan. Istana ingin DPR merampungkan UU IKN pada 18 Januari 2022.

Pada 6 Januari 2022, Dasco pun memanggil sejumlah perwakilan pemerintah. Pertemuan digelar tertutup di lantai 2 Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen, sore hari.

Sejumlah menteri yang hadir adalah Menkumham Yasonna Laoly, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri KLHK Siti Nurbaya, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono hadir secara langsung. Adapun Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengikuti secara virtual.

Pada kesempatan itu, Dasco menyatakan ada masalah koordinasi di tubuh pemerintah dalam RUU IKN. Dia khawatir permintaan pemerintah untuk mengesahkan RUU IKN pada 18 Januari 2022 tak bisa dipenuhi.

Beberapa pekan setelah pertemuan itu, tepatnya 17 Januari 2022, pemerintah dan DPR menggelar pembahasan final RUU IKN. Rapat digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta. Pemerintah sempat dihujani kritik saat Suharso memperkenalkan nama ibu kota negara baru, yaitu Nusantara. Dia bilang nama itu dipilih Jokowi dari sekitar 80 opsi.

Meski demikian, tak ada halangan berarti dalam pembahasan akhir itu. Setelah 16 jam pembahasan, pemerintah mengantongi persetujuan dari 8 fraksi. Hanya Fraksi PKS yang menolak RUU IKN.

RUU IKN pun sah hanya dalam waktu 111 hari sejak Jokowi mengirimkan surat ke DPR. Bahkan, hanya butuh 43 hari sejak pembentukan Pansus IKN untuk menuntaskan rancangan undang-undang itu.

Beberapa waktu kemudian, DPR mengantar naskah final RUU IKN ke Istana. Presiden Jokowi menandatangani UU IKN pada 15 Februari 2022.

BACA JUGA: Warga PPU Antusias Sambut Jokowi yang Akan Berkemah di IKN



Pemerintah pun mulai mempersiapkan sejumlah peraturan turunan, termasuk keputusan presiden soal pemindahan ibu kota. Jika keppres itu telah terbit, pemindahan ibu kota negara akan resmi dilakukan.

Di satu sisi, saat ini berjalan pula gugatan dari sejumlah warga negara di MK atas UU IKN, yang salah satunya diajukan eks Ketum MUI Din Syamsuddin.

Awal 2022, beredar kabar bahwa Presiden Jokowi akan berkemah di kawasan titik nol IKN, dan juga berdialog dengan tokoh-tokoh adat di sana.

Kabar itu datang dari mulut Gubernur Kaltim Isran Noor usai berdialog dengan Jokowi pascamenghadiri pengukuhan pengurus baru PB Nahdaltul Ulama di Balikpapan.

Hingga berita ini ditulis, Jokowi belum juga jadi berkemah ke sana. Salah satunya, karena penundaan kunjungan kerja langsung akibat lonjakan Covid-19 karena varian Omicron.

Belakangan, setelah melantik kepala dan wakil kepala badan otorita IKN Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, pada 10 Maret 2022, Jokowi dijadwalkan kembali berkunjung ke Sepaku. Dia dijadwalkan berkemah di kawasan inti IKN pada 13-15 Maret 2022.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) mengatur wilayah ibu kota baru RI terletak di wilayah dua kabupaten saat ini yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Penajam dan Sepaku) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja).

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan memiliki luas sekitar 6.671 hektare di Kecamatan Sepaku. Adapun daerah di Sepaku yang beririsan dengan KIPP itu adalah Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, dan Kelurahan Pemaluan.

Merujuk peta Delienasi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara yang terdapat pada Lampiran II UU 3/2022, KIPP IKN mencaplok sebagian besar wilayah Kecamatan Sepaku, dan sebagian kecil Kabupaten Kukar.

BACA JUGA: Gubernur Seluruh Indonesia Kumpul di IKN Hari Ini



Luas kawasan IKN itu mencapai sekitar 56.180 hektare yang akan dikembangkan dengan metode forest city.

Sementara kawasan pengembangan yang mengambil sebagian kecil wilayah kecamatan Sepaku dan sebagian besar mencaplok wilayah Kabupaten Kukar.

Pada pertengahan Februari 2022, CNNIndonesia.com, menyambangi wilayah Sepaku. Sejauh mata memandang, belum terlihat begitu drastis perubahan wilayah yang akan menjadi IKN itu.

Hal yang paling terlihat, seperti diakui sejumlah aparat hingga warga di sana adalah jalan utama yang melintasi kecamatan tersebut.

Akses yang semula berstatus jalan provinsi itu kini telah berubah menjadi jalan negara. Bukan hanya itu, setelah diumumkan Sepaku akan menjadi wilayah inti IKN, jalan yang menghubungkan Kilometer 38 (Kecamatan Samboja, Kukar) hingga Kecamatan Penajam, Kabupaten Kutai Kartanegara pun dibenahi.

“Dulu bisa setengah hari lebih dari Balikpapan ke sini, sekarang tidak sampai dua jam,” kata Handi salah satu warga di Desa Semoi, Kelurahan Sepaku.

Lamanya waktu tempuh dari Balikpapan ke kecamatan yang pernah menjadi bagian dari wilayah administrasinya itu tak lain karena akses serta jalan yang rusak.

Kini, akses menuju Sepaku dari Balikpapan itu dibantu dengan ruas tol yang baru diresmikan Jokowi pada 24 Agustus 2021 dan jalan yang sudah mulus. Sebagai informasi, ruas tol Balikpapan-Samarinda yang juga menjadi akses ke Sepaku itu merupakan jalan tol pertama di Kalimantan.

“Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 97,3 kilometer, telah tuntas diselesaikan, telah tuntas dikerjakan. Ini juga menjadi momen bersejarah karena Tol Balikpapan-Samarinda merupakan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan. Ini capaian yang patut kita syukuri,” kata Jokowi dalam sambutan peresmiannya kala itu.

BACA JUGA: Lewat Prosesi ‘Mandhet Tirto Lan Siti’, Air Kerajaan Majapahit Dibawa Khofifah saat Kemah Bareng Jokowi di IKN



Untuk menuju Sepaku, lepas dari gerbang tol Samboja, Anda akan melintasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Tahura yang berada di Kecamatan Samboja ini juga akan menjadi bagian dari kawasan IKN baru.

Awalnya Bappenas tidak memasukkan kawasan Bukit Soeharto sebagai bagian dari ibu kota baru karena mengira wilayah dengan luas 64 ribu hektare tersebut hanyalah hutan biasa.

Bappenas merencanakan Bukit Soeharto yang di dalamnya ada pertambangan hingga kelapa sawit juga harus dikembalikan fungsi menjadi hutan.

“Bukit Soeharto awalnya enggak masuk (wilayah IKN) waktu itu, karena kita pikir itu hutan kan. Justru sekarang dimasukkan supaya bisa dijaga,” kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy S Prawiradinata dalam kegiatan diskusi Beranda Nusantara, Rabu (23/2).

Bukan hanya itu, dalam perencanannya, saat rapat kerja di DPR pada 17 Februari 2022, Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan wilayah itu akan menjadi koridor satwa bagi kawasan IKN. Bentuk koridor satwa di ibu kota baru nanti berupa tutupan hutan pamah dataran rendah atau ekosistem hutan asli setempat.

Koridor utara mencakup wilayah Tahura Bukit Soeharto dan sebagian di area hutan produksi hasil adendum. Kemudian, koridor satwa sisi selatan berada di Hutan Lindung Sungai Wain dan sedikit di Hutan Produksi Mentawir dan di Tahura Bukit Soeharto.

Kecamatan Sepaku yang akan menjadi wilayah inti IKN, saat ini terdiri atas 4 kelurahan dan 11 desa. Empat kelurahan itu merupakan sisa administrasi daerah saat wilayah itu masih menjadi bagian dari Kodya Balikpapan sebagai Kecamatan Balikpapan Seberang.

BACA JUGA: Ajak Gubernur se-Indonesia Bawa Air dan Tanah, Ini Ritual yang Digelar Jokowi saat Kemah di IKN



Warga asli di wilayah Sepaku ini merupakan Suku Balik dan Suku Pasir. Kepala Adat Balik di Kampung Sepaku lama, Kelurahan Sepaku, Sibukdin mengatakan asal mula Balikpapan itu awalnya dari para ‘orang tua’ mereka.

“Dulunya mereka di sana, kemudian karena ada pendatang jadi para orang tua kami menyusuri sungai. Karena kami hidupnya dekat sungai, sampai ke sini,” kata dia kepada CNNIndonesia.com di teras rumahnya, Sepaku, Jumat (11/2/2022) malam.

Tak jauh dari belakang rumahnya terdapat proyek bendungan intake Semoi yang akan menjadi bagian dari proyek penunjang IKN.

Setidaknya ada empat bendungan yang disiapkan sebagai penunjang infrastruktur dasar Nusantara. Mereka adalah Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku-merujuk pada lampiran II UU IKN-jadi bagian dari infrastruktur dasar tahap I. Lalu bendungan Batu Lepek, dan ke depannya adalah Bendungan Selamayu.

Salah satu yang juga tengah dikerjakan proyeknya saat kami berada di sana adalah Bendungan Sepaku-Semoi dan Bendungan Intake Sepakui. Bendungan itu merupakan penunjang utama IKN untuk tahap pertama ini.

Sementara itu, kawasan titik nol IKN berada di dalam wilayah yang saat ini masih menjadi konsesi dari PT IHM.

Untuk masuk ke wilayah itu, saat ini harus melewati pos penjagaan PT IHM. Proyek IKN yang terlihat di dalam kawasan itu saat disambangi CNNIndonesia.com adalah pembukaan akses jalan, baik menuju titik nol IKN, maupun sodetan segmen tiga jalan lingkar yang akan menembus hingga Jembatan Pulau Balang di Teluk Balikpapan.

Sedangkan untuk posisi bakal Istana Negara, saat disambangi, belum terlihat ada pekerjaan proyek karena pohon-pohon hutan tanaman industri masih tegak berdiri di sana.(CNN/han)

BERITA KHUSUS

Dok! Seluruh Fraksi di DPRD Ponorogo Setujui Perubahan SOTK Satpol PP dan RSUD

NUSADAILY.COM - PONOROGO - Usulan Raperda Perubahan kedua atas Perda No.6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah untuk OPD Satpol PP yang...

BERITA TERBARU

Anggaran Pilkades Labuhanbatu Rp 3,5 M, Biaya Pengamanan Rp 1,2 M

NUSADAILY.COM - LABUHANBATU - Kepala Dinas PMD Kabupaten Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan ST pagi tadi, Sabtu (13/08/2022) menggelar pertemuan dengan seluruh Pj Kepala Desa...