Meski Terlambat, Dewas Kumpulkan Bahan Usut Dugaan Pimpinan KPK Peras Eks Mentan

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan telah menerima aduan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku pimpinan KPK yang diduga melakukan pemerasan terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan pihaknya tengah menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut.

"Dewas masih mempelajari pengaduan yang masuk dan juga sedang kumpulkan bahan dan keterangan," ujar Syamsuddin, mengutip CNNIndonesia.com, Senin (9/10).

Sebelumnya, Komite Mahasiswa Peduli Hukum melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewas KPK atas pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku terkait dugaan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Koordinator Komite Mahasiswa Peduli Hukum Febrianes menyoroti aturan internal KPK yang melarang insan komisi bertemu dengan pihak berperkara. SYL dikabarkan telah ditetapkan KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi di Kementan.

"Setiap insan komisi KPK dilarang mengadakan pertemuan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK," kata Febrianes beberapa waktu lalu.

"Saat ini kan muncul informasi foto pertemuan pimpinan KPK dengan SYL di lapangan badminton. Dari informasi media online yang bisa diakses, pertemuan itu terjadi Desember 2022," lanjutnya.

Adapun KPK menyerahkan masalah dugaan pertemuan antara Firli dengan SYL sepenuhnya kepada Dewas KPK. Sementara itu, Firli membenarkan telah bertemu SYL di lapangan bulu tangkis sebagaimana foto yang beredar luas.

Hanya saja, Firli menjelaskan pertemuan tersebut terjadi pada 2 Maret 2022 alias sebelum ada penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementan yang dilakukan KPK sekitar Januari 2023. Menurut dia, pertemuan itu dilakukan di tempat ramai dan tidak hanya berdua.

Atas dasar itu, ia menganggap tidak ada masalah dengan pertemuan tersebut lantaran SYL belum menjadi pihak berperkara.

"Kejadian tersebut pun bukan atas inisiasi atau undangan saya," kata Firli melalui pesan tertulis, Senin (9/10).

MAKI Kritik Dewas KPK soal dugaan pemerasan Firli

Terpisah, Masyarakat Antikorupsi (MAKI) meminta Dewas KPK turut bertanggung jawab atas terjadinya dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firli Bahuri ke Syahrul Yasin Limpo saat masih menjadi menteri pertanian.

Berulangnya dugaan pelanggaran etik oleh Firli itu disebut Koordinator MAKI Boyamin Saiman bisa juga karena pengaruh ketidaktegasan Dewas KPK. Dia pun mengingatkan laporan yang pernah diajukannya ke Dewas KPK atas dugaan gratifikasi helikopter pribadi yang diterima Firli beberapa waktu lalu.

"Sebenarnya saya sudah masuk pertama kali, ini juga termasuk kesalahan dewan pengawas waktu kasus helikopter, saya sudah minta Pak Firli [dihukum Dewas KPK] dilepaskan jabatan Ketua [KPK]," katanya di Semarang, Minggu (9/10).

Sementara itu, merespons foto viral pertemuannya dengan SYL di lapangan bulu tangkis di Jakarta, Firli sudah mengonfirmasinya benar.

Dia menegaskan pertemuannya dengan SYL di Lapangan Bulutangkis GOR Manggabesar, Jakarta Barat itu terjadi pada 2 Maret 2022, dan sebelum perkara di Kementerian Pertanian masuk ke tahap penyelidikan KPK.

"Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya bahwa perkara di Kementerian Pertanian mulai masuk ke tahap penyelidikan oleh KPK sekitar Januari 2023," kata Firli dalam keterangan tertulis, Senin.

Dia pun mengklaim pertemuan itu di ruang terbuka, sehingga ramai pula yang ikut kala itu. 

Firli juga menegaskan tidak benar tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada dirinya. Saat ini, kata dia, banyak perkara korupsi yang sedang diselesaikan KPK.

"Sangat mungkin saat ini para koruptor bersatu melakukan serangan, apa yang kita kenal dengan istilah when the corruptor strike back. Namun, kami pasti akan ungkap semua," tudingnya.

Menurut Firli, segenap insan KPK tidak akan menyerah dan telah siap menghadapi risiko apapun, termasuk berkorban jiwa, raga, dan nyawa untuk Indonesia bersih dan bebas dari korupsi.

Untuk itu, Firli berharap masyarakat tidak tergiring opini-opini yang tidak sesuai fakta dan dapat mengaburkan pokok perkara yang sedang KPK tangani, yaitu dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan TPPU.(sir)