Melihat Anies ‘Dikeroyok’ Pembela Jokowi Usai Mengkritik Kebijakannya

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Partai Nasdem, PKS & Demokrat, Anies Baswedan, blak-blakan mengkritik kebijakan era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Salah satu kebijakan yang dikritik Anies adalah kebijakan Jokowi soal pembangunan jalan tol.

Anies menyinggung, era Presiden SBY pencapaian pembangunan jalan 10 kali lipat dari Jokowi. Dia bilang, Jokowi memang membangun 63% jalan tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km tol yang ada.

"Namun itu adalah jalan berbayar, sedangkan yang tidak berbayar yang digunakan secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang bawa produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari sentra-sentra baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten hanya 19.000 km saja," ungkap Anies dalam acara Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera pada Sabtu (20/5/2023) seperti dikutip Minggu  (10/6/2023).

Selain jalan tol, Anies juga melontarkan kritik mengenai subsidi mobil listrik dalam pidatonya di acara Pengukuhan Amanat Nasional. Awalnya, Anies mengatakan bahwa Indonesia memiliki begitu banyak peluang, khususnya dalam lingkungan hidup. Pemerintah harus memastikan sumber daya yang tepat untuk menghadapi tantangan lingkungan hidup.

"Solusi menghadapi tantangan lingkungan hidup, polusi udara bukan lah terletak di dalam subsidi mobil listrik yang pemilik mobil listriknya yang mereka tidak membutuhkan subsidi, betul?" tegas Anies dalam pidatonya.

Anies menghitung, bahwa subsidi kepada mobil listrik dalam pemakaian mobil pribadi emisi karbon per kapita per kilometer katanya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak.

"Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bus berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi, karena bus memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit," ungkap Anies.

Ditambah, kata Anies, ketika pengalamannya menjadi Gubernur DKI Jakarta, kendaraan pribadi berbasis listrik tidak menggantikan mobil yang ada di garasinya, maka akan menambah mobil di jalanan.

"Sehingga menambah kemacetan di jalan. Jadi yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan apalagi percakapan media sosial," tandas dia.

Pernyataan Anies ini direspons oleh kalangan istana khususnya para menteri Jokowi.

Teranyar, Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga membela Jokowi. Berikut ini sosok yang membela Jokowi:

Moeldoko

Sosok pertama yang membela Jokowi adalah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Moeldoko menyemprot Anies gegara mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung program pemerintah khususnya pembangunan jalan.

Moeldoko menjelaskan pembangunan jalan khususnya tol di era kepemimpinan Jokowi juga ditujukkan untuk masyarakat kecil. Bagi yang meragukan pembangunan tol di era Jokowi, Moeldoko menyebut orang tersebut tidak pernah merasakan sulit sebagai masyarakat kecil.

"Mungkin untuk mereka yang tidak pernah hidup seperti itu, melihatnya hanya mobil mewah yang jalan masuk tol, tetapi bus-bus yang sekarang masuk jalan tol untuk masyarakat kecil," ungkap Moeldoko dikutip.

Moeldoko menegaskan jalan tol mempermudah mobilitas masyarakat, yakni bisa lebih cepat dan aman. Masyarakat kecil yang menggunakan bus bisa menikmati kemudahan tersebut.

"Saya orang kecil bisa naik bus dengan harga yang terjangkau, dengan waktu tempuh yang sangat cepat, dengan tingkat keamanan yang lebih terjamin, terus siapa yang menikmati? Masyarakat kecil seperti saya," ucapnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang terang-terangan bilang Anies salah baca data.

"Kelihatannya iya (salah baca). Kalau datanya bagus, datanya betul," ungkap Basuki saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Meski demikian, Basuki tidak mau berpolemik dan membawa panjang masalah ini.

"Tapi enggak usah berpolemik lah itu. Nanti datanya akan diperbaiki," sebutnya.

Tuan Guru Bajang (TGB)

Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi ikut mengkritik ucapan Anies.

"Saya menyimak pidato bakal capres Anies Baswedan semalam. Pidatonya menarik, satu hal yang menarik adalah beliau mengkomparasikan pembangunan jalan tidak berbayar pada masa SBY dan Pak Jokowi," kata mantan Gubernur NTB dua periode itu kepada detikBali seperti dikutip detik.com.

Menurut TGB, Anies menyampaikan selama 10 tahun SBY membangun 144 ribu kilometer jalan non tol. Mulai jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Hal itu disebutnya jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Jokowi selama sembilan tahun menjabat hingga 2022 yang Anies sebut hanya 19 ribu km. Anies pada kesempatan tersebut secara eksplisit menyampaikan pembangunan jalan di masa SBY lebih tinggi 7,5 kali lipat ketimbang masa Jokowi.

"Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies tidak menyebut atau melupakan, saya tidak tahu ini disengaja atau tidak, mestinya sebagai capres beliau memaparkan data secara utuh," ujar TGB.

"Beliau tidak menyebutkan jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi, selama sembilan tahun sampai akhir 2022 itu adalah lebih 316 ribu km jalan desa yang dibangun Pak Jokowi," imbuhnya.

Keberpihakan Jokowi terhadap pembangunan di desa, kata TGB, perlu diapresiasi. Jika berbicara ihwal mengurangi kesenjangan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa.

Salah satu caranya adalah mengurangi biaya logistik, produksi dengan memperlancar arus barang dan jasa.

"Produksi petani kita, padi, kedelai, sapi dan segala macam yang diproduksi di tingkat desa harus dapat diakses dengan mudah, harus memiliki sarana logistik yang baik. Karena itu pembangunan jalan desa memegang peranan yang sangat penting untuk masyarakat desa. Mengurangi ketimpangan antara desa dan kota," jelas TGB.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan di semua negara manapun subsidi diberikan untuk penjualan mobil listrik.

"Ya kalau subsidi mobil listrik hampir semua negara memberikan. Seluruh dunia melakukan hal yang sama," ungkap Airlangga saat ditemui di Taman Literasi Blok M dikutip Selasa (9/5/2023).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ikut 'menyemprot' Anies.

"Kita EV (electrical vehicle) ini pada dasarnya tentu untuk mengurangi emisi, sebagai komunitas global kita berusaha utk zero emisi pada 2050. Ini bagian yang tidak terlepaskan dari upaya kita," kata Agus menjawab pertanyaan CNBC Indonesia di kantor Kemenperin, Selasa (9/5/23).

Lebih lanjut, Ia menilai bahwa pemerintah harus melihat berbagai aspek yang timbul dari kebijakan subsidi ini, termasuk diantaranya menciptakan banyak lapangan kerja.

"Yang jelas kita gak boleh lupa bahwa pengembangan industri EV di Indonesia juga akan menyiptakan tenaga kerja yang cukup tinggi di Indonesia, dan bisa memanfaatkan program hilirisasi nikel yang sekarang digalakkan pemerintah," tegas Agus

Karena itu, semua pihak harus melihat sebuah kebijakan dari berbagai sisi. Agus menegaskan bahwa pemerintah tengah gencar membentuk ekosistem EV ini dengan melibatkan berbagai pihak.

"Jadi pengembangan EV jangan diliat dari satu faktor aja, tapi faktor secara utuh harus dilihat karena ekosistem kita terbentuk, manfaat dan tujuan EV ngga bisa diliat dari satu kacamata aja," tegasnya.

Menko Marves Luhut B Pandjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan hal yang sama. Luhut mengatakan bahwa subsidi mobil listrik sudah melalui studi komprehensif. Selain itu, dunia pun kini tengah menggencarkan penggunaan kendaraan listrik, bukan cuma Indonesia. Bahkan Luhut menantang balik Anies.

"Sebenarnya gini ya mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif, jadi saya kira seluruh dunia bukan hanya kita, jadi saya kira kita jangan melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya tidak tahu mengenai itu, nanti suruh dia datang ke saya, nanti biar saya jelasin ke dia bahwa itu ndak benar," tegas Luhut saat ditemui usai acara Seminar Hilirisasi dan Transisi Energi Dalam Rangka Mencapai Indonesia Emas 2045 di Jakarta.

Megawati Soekarnoputri

Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, membela Presiden Joko Widodo perihal kritik mengenai pembangunan jalan yang dilakukan pada masa kepemimpinannya.

Hal ini diungkapkan ketika Megawati bersama Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai Rapat Kerja Nasional III PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

"Kalau kita lihat kerja pak Jokowi periode I dan II itu kelihatan," kata Mega.

Menurutnya jika ada yang menutup mata bahwa pembangunan yang dilakukan Jokowi kurang baik, maka menurutnya orang itu kurang bijaksana.

"Kalau orang menutup mata bahwa kerja pak Jokowi membuat transportasi dalam pengertian jalan itu saya pikir orang itu kurang bijaksana," katanya.

Padahal dalam hal pembangunan jalan, lanjut Mega, harus dilihat juga dari sisi ekonominya. Pun melihat juga anggaran yang dimiliki oleh pemerintah.

"Dari sisi ekonomi kan tidak boleh tangan kosong, apapun juga sudah harus dibahas dan kita punya tata pemerintahan yang anggaranya mencukupi atau tidak," pungkas Mega.(CNBC/han)