Megawati ‘Ngotot dan Kukuh’ Lebur Semua Lembaga Riset ke BRIN, Pengamat: Berbahaya

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri mengungkap dirinya lah yang ingin melebur semua lembaga riset di Indonesia menjadi satu.

Hal itu diungkapkan Megawati dalam acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara LPP TVRI dengan BRIN pada Senin (12/6) di kantor TVRI di Jakarta.

Mega menyebut usulan itu muncul saat berdialog dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau waktu BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, red) itu beliau sendiri yang telah memanggil saya dan telah meletakkan dasar-dasarnya. Tapi waktu BRIN itu saya suka dipanggil untuk diskusi," kata Mega, yang juga ketua dewan pengarah BPIP.

Mega mengungkapkan, Jokowi dalam diskusi tersebut sempat bertanya soal peleburan itu. Namun menurut Mega, peleburan itu justru dibutuhkan untuk mencegah "egosentris" dan "kurang mengenal" satu sama lain.

"Karena beliau hanya bertanyanya begini "Apa tidak sayang ya Ibu yang sudah ada?" Lalu saya mengatakan "Enggak bisa Bapak, enggak bisa jalan, karena kita di dalam menyikapi BRIN itu harus jadi satu." kata Mega menirukan percakapannya dengan Jokowi.

"Akhirnya beliau mengatakan "Lalu apa yang ibu mau?" "Jadikan satu dan itu badan untuk bisa di bawah pengawasan presiden," Karena kalau tidak begitu nanti terjadi egosentris, lalu satu sama lain malah mungkin kurang mengenal, tapi kalau begini saya lihat sangat tepat sekali," katanya menambahkan.

Lebih lanjut, Mega pun mengklaim peleburan itu "sangat tepat". Hal tersebut terbukti dengan pembentukan struktur organisasi yang hanya memakan waktu 5-6 bulan.

Selain itu, Mega mengatakan peleburan itu membuat penggunaan anggaran Rp85 triliun di BRIN menjadi jelas.

"Tadi Pak Handoko (Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN) mengingatkan saya itu putaran uangnya itu, aset, dan lain sebagainya itu 85T. Saya hanya bilang "Jangan tergiur lho." kata Mega.

"Karena bukan apa, itu putaran yang besar dan tidak terbayangkan kalau pikirannya jadi berbeda, BRIN-nya itu digunakan untuk apa," ujarnya menambahkan.

Mengutip situs resmi BRIN, Presiden Jokowi mendirikan lembaga tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pada awalnya, BRIN menjadi satu kesatuan dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Namun pada 5 Mei 2021, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021, yang secara efektif menetapkan BRIN sebagai satu-satunya badan penelitian nasional.

Peraturan tersebut memutuskan, semua badan penelitian nasional Indonesia seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) bergabung menjadi BRIN.

Tuai Kritik

Peleburan itu sendiri sempat menuai kritik dari kalangan akademisi. Ketua Akademi Ilmu pengetahuan Indonesia (AIPI) Profesor Satryo Sumantri Brodjonegoro mengatakan BRIN membuat kebijakan, menjalankan dan mengatur kebijakan itu sendiri.

Hal tersebut menurutnya berbahaya.

"Bayangkan, ini seumpama dalam sebuah republik yang berdaulat itu trias politica, kewenangan membuat kebijakan, menjalankan kebijakan dan mengatur kebijakan berada di tangan yang sama. Ini berbahaya - bagaimana kalau risetnya disalahgunakan. Ini yang kita di AIPI sudah ingatkan tapi ya tidak didengar," kata Satryo pada awal 2022 lalu.

Sosiolog sains Universitas Teknologi Nanyang (NTU) Singapura Sulfikar Amir dalam cuitannya juga mengkritik peleburan ini. Menurut dia, peleburan ini berisiko mengulang kekhawatiran Presiden ke-3 RI B.J. Habibie soal hambatan birokrasi. 

"Saya justru khawatir bahwa BRIN akan mengulang apa yang dilakukan Pak Habibie: membangun a new bureaucratic empire yang ujungnya organisasi kegemukan, tidak efisien, koordinasi lamban, dsb. Pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana BRIN akan mampu membangun jembatan antara inovasi dan industri?" tulis Sulfikar.(han)