Ketika Sandiaga Sebut Tak Dapat Tawaran Menteri, Kemana Arah Politik PPP
"Jadi, tidak ada tawaran-tawaran menteri kepada saya, tidak ada pembicaraan koalisi. Untuk posisi PPP, Plt Ketum yang akan menyampaikan," ujar Sandiaga di kompleks parlemen, Rabu (13/3).
NUSADAILY.CO.ID – JAKARTA - Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno membantah PPP mendapat tawaran jatah menteri sehingga masih menahan diri soal wacana hak angket.
Sandi juga berbicara arah politik partainya usai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.
Menurut dia, sikap PPP sepenuhnya menjadi kewenangan ketua umum dan hingga saat ini belum ada pembahasan soal itu.
"Jadi, tidak ada tawaran-tawaran menteri kepada saya, tidak ada pembicaraan koalisi. Untuk posisi PPP, Plt Ketum yang akan menyampaikan," ujar Sandiaga di kompleks parlemen, Rabu (13/3).
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu menyebut partainya masih fokus mengawal proses rekapitulasi penghitungan suara hingga 20 Maret mendatang. Karena hal itu, sambung Sandi, PPP juga tak mau buru-buru soal hak angket.
Hasil rapat terakhir, kata dia, Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono meminta kepada semua kader menahan diri untuk bicara soal hak angket.
Hak angket, begitu pula dengan arah politik partai ke depan, sepenuhnya lagi-lagi menjadi kewenangan ketua umum.
"Kita diminta tidak memberikan komentar, nanti takut menjadi deviasi atau mis persepsi," ucap Sandiaga.
Namun, dia menyebut berdasarkan hasil tabulasi internal, PPP sejauh ini memperoleh suara di atas ambang batas parlemen 4 persen. Akan tetapi, Sandi menilai angka tersebut masih sangat rentan.
Karenanya, partai harus benar-benar mengawal agar suaranya tetap berada di atas angka 4 persen.
"Karena di Bappilu ini enggak boleh mis sedikit sekali karena angka kita ini sangat tipis melewati ambang batas. Kalau kita tidak betul-betul kawal, kita berpotensi kehilangan suara dan itu sangat fatal nanti akibatnya," katanya.(sir)
