Kemiskinan-Stunting Prioritas Utama 2023, Khofifah Rajinlah Blusukan!
Pertama, pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata. Kedua, penguatan konektivitas antarwilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur.
NUSADAILY.COM – SURABAYA – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menegaskan, berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023, prioritas pembangunan Jatim dijabarkan dalam tujuh hal.
Pertama, pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata. Kedua, penguatan konektivitas antarwilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur.
BACA JUGA : Untag Surabaya Raih Anugerah Instansi Inspiratif Cerdas...
Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan. Keempat, peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Kelima, peningkatan kemandirian pangan, dan pengelolaan sumber daya energi.
Kemudian, yang keenam yakni peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup. Serta, ketujuh adalah peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.
“Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi fokus utama dalam pembangunan Provinsi Jatim di Tahun 2023. Khususnya, terkait penanganan kemiskinan ekstrem, pendidikan dan pengembangan SDM serta penurunan angka stunting,” tegas Khofifah usai memimpin Rakor Pemprov Jatim Outlook 2023 bersama seluruh Kepala OPD Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (6/1/2023).
Hal ini juga selaras dengan tema dan tujuh prioritas RKPD Provinsi Jatim Tahun 2023 yakni peningkatan dan pemerataan kualitas SDM serta transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, untuk mendukung daya saing daerah dalam menyambut era industri perdagangan jasa berbasis agro.
Khofifah memimpin Rakor Pemprov Jatim Outlook 2023 bersama seluruh Kepala OPD Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (6/1/2023).
“Tahun ini adalah tahun kelima Nawa Bhakti Satya, yakni sembilan program yang ingin kita baktikan untuk memuliakan masyarakat Jatim. Orang itu mulia kalau sejahtera dan terdidik, maka pendidikan dan kesejahteraan termasuk di dalamnya pengentasan kemiskinan ekstrem tetap harus jadi PR serius kita tahun ini,” katanya.
“Maka, seluruh OPD di lingkungan Pemprov Jatim harus bersinergi berkolaborasi bersama sama mewujudkan seluruh program untuk menyejahterakan masyarakat di Jawa Timur,” imbuhnya.
Terkait permasalahan kemiskinan ekstrem, Khofifah meminta agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Jatim untuk melakukan pemetaan secara detail desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, kemudian desa maju dan berkembang.
BACA JUGA : Untag Surabaya Kirim Patriot Mengabdi ke 4 Daerah di Jatim
“Tolong betul-betul dicek kalau bisa sesegera mungkin menggelar rakor bersama bupati/wali kota untuk bisa menyisir desa mandiri, kategori desa maju, berkembang, termasuk desa dengan kemiskinan ekstrem. Kalau perlu kita mengundang Pak Menteri Desa PDT sekaligus peluncuran pencairan dana desa, karena percepatan penyaluran dana desa ini sangat penting,” tuturnya.
Menurut dia, penurunan kemiskinan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk menjadikan masyarakat bermartabat dan memuliakan masyarakat. Memuliakan masyarakat ini salah satunya dengan memastikan masyarakat tinggal di rumah tinggal layak huni (rutilahu). Sebagaimana yang telah berjalan di Pemprov Jatim bekerjasama dengan TNI baik Kodam V/Brawijaya maupun Lantamal dan Baznas.
“Rutilahu ini kita pastikan lantai rumahnya tidak lagi beralaskan tanah, rumahnya tidak sampai bocor ketika hujan. Kemudian pastikan rumah itu memiliki MCK di setiap rumah, bukan MCK komunal. Pastikan juga rumah itu ada listriknya. Ini semua untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tukasnya.
Lebih lanjut, secara khusus Khofifah meminta kepada para Kepala Bakorwil di Jatim yakni Jember, Madiun, Pamekasan, Bojonegoro dan Malang untuk ikut melakukan identifikasi di wilayahnya masing-masing kaitannya dengan penjangkauan program-program Pemprov Jatim. Seperti Rutilahu, pengentasan kemiskinan ekstrem hingga masalah stunting dan pernikahan usia dini.
“Hal-hal sederhana ini yang menjadikan masyarakat mulia hidupnya. Jadi Kepala Bakorwil, harus rajin blusukan. Soal stunting ini, saya minta Kepala Bakorwil melakukan penjangkauan untuk penurunan stunting di masing-masing daerah, bila angka stuntingnya masih tinggi,” jelasnya.(ris)
