Jelang Pilpres 2024, Kompolnas Minta Abdi Negara Netral
Dengan situasi ini menunjukkan bahwa virus-virus paham intoleransi, radikalisme yang mengarah pada aksi tindak pidana terorisme di Indonesia masih sangat banyak.
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Anggota Kompolnas RI Mohammad Dawam menyarankan kepada seluruh jajaran Anggota Polda Maluku untuk menjaga netralitas dalam proses Pemilu presiden tahun 2024 mendatang. Demikian disampaikannya saat kunjugan kerja di wilayah Polda Maluku, pada Rabu (25/10/2023).
Dikatakannya, bahwa netralitas sebagai abdi negara sangatlah penting dalam proses pilpres 2024 mendatang. ”Untuk itulah saya menyarankan agar menjaga kenetralan di semua jajaran Anggota Polda Maluku sampai pada tingkat paling bawah. Bukan hanya Kapolsek, Kapolres dan PJU Kapolda,” ungkap tokoh muda NU ini
Menurut Mohammad Dawam, kenetralan sebagai abdi negara perlunya disosialisasikan ke seluruh Anggota Polri di Maluku. ”Bila perlu diberikan pembekalan sosialisasi ST Nomor 1160 tahun 2023 tertanggal 31 Mei 2023,” tegasnya.
Kedua, lanjutnya, perlu ditingkatkan koordinasinya oleh Intelkam Polda dengan betul agar terjaga Kamtimbas secara kondusif, terkhusus koordinasi dengan Kasatgaswil Densus 88 AT Maluku, Kabinda dan FKPT mengingat wilayah Maluku.
”Apalagi terdapat 57 eks napi teroris, sudah menunjukkan alarm merah tua, sangat merah,” ujarnya
Dengan situasi ini menunjukkan bahwa virus-virus paham intoleransi, radikalisme yang mengarah pada aksi tindak pidana terorisme di Indonesia masih sangat banyak.
”Paham terorisme ini harus benar-benar diperhatikan jangan sampai berkembang, sebab paham terorisme adalah ideologi yang merusak ideologi Bangsa,” tegas Mohammad Dawam.
Selain itu, perlu optimalisasi program deradikalisasi di Maluku. ”Sebagai Anggota Kompolnas penelitian saya sebelumnya telah nerekomendasikan agar Polda zona merah di Indonesia perlu diberikan tambahan operasional program deradikalisas secara optimal. Agar saling berkoordinasi semua pihak dalam penguatan program tersebut,” ujarnya.
Ia berharap masukan dapat diterima pada program HRWG dalam ikhtiar membuat pedoman bagi Polri dalam hal penangananan terhadap Jurnalistik dalam konteks HAM. (hud)
