Program Makan Siang Gratis Prabowo akan Masuk ke RKP 2025

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Program makan siang gratis Prabowo dipastikan masuk rencana kerja pemerintah (RKP) 2025, yang rancangannya dibuat pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan program makan siang gratis masuk ke RKP 2025 dengan alasan Prabowo akan melaksanakan pekerjaan atau tugas konstitusional untuk melakukan pembangunan pada tahun ke depan.

"Jadi tentu rencana kerja pemerintah tahun 2025 juga harus bukan hanya mengakomodasi, juga di-streamline dari yang di-support dan juga program yang dikenalkan oleh presiden," kata dia usai acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Senin (6/5).

Suharso menuturkan seluruh program yang diusung Prabowo nantinya dikaji menurut mekanisme RKP berdasarkan undang-undang yang ada hari ini. Oleh karena itu, pemerintah hanya akan melaksanakan program berdasarkan kemampuan anggaran negara.

"Karena kan kita tidak bisa hanya dengan satu program saja. Tapi kan ada program-program yang juga diprioritaskan oleh presiden terpilih," jelas dia.

Suharso pun merinci turunan dari program makan siang gratis yang sudah dikaji. Pertama, kelompok masyarakat yang menjadi target. Ia mengatakan pihaknya akan merasionalkan secara teknokratis siapa yang paling pantas mendapatkan profit.

Kedua, frekuensinya. Ketiga, standar gizi termasuk kebutuhan kalori yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

"Yang keempat, tentu jenis-jenis pangannya itu harus jenis-jenis makanan yang locally ada, tersedia. Jangan sampai beli telur dari tempat lain, beli tempe dari tempat lain, beli ikan dari tempat lain. Tetapi adalah di tempat itu sendiri sehingga bisa menumbuhkembangkan ekonomi yang ada di sana," jelasnya.

Kelima, terkait pengorganisasian pelaksanaan program itu sendiri. Suharso mengatakan pihaknya juga tengah menimbang lembaga negara mana yang akan melaksanakan program makan siang gratis itu.

Makan siang gratis merupakan program unggulan pasangan Prabowo-Gibran, yang menyasar 82,9 juta orang berdasarkan tiga golongan penerima. Pertama, 74,2 juta anak sekolah alias murid. Kedua, 4,3 juta santri. Ketiga, 4,4 juta ibu hamil.

Tim Kampanye Nasional (TKN) sendiri menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama. Pada periode ini, program akan dibiayai APBN. Namun jika dilaksanakan penuh, 'ongkos' program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

Lantas, bagaimana cara makan siang gratis diakomodir di RKP 2025 dan berapa dana yang bakal dialokasikan?

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai program makan siang gratis akan dilakukan secara bertahap dan pada tahapan pertama atau 2025.

Menurutnya, ada peluang cakupan yang akan menerima bantuan ini sekitar 20 persen hingga 30 persen dari total calon target penerima.

"Dengan asumsi program tersebut hanya mengcover 30 persen dari target penerima, maka kisaran dana yang dibutuhkan itu menurut hitungan kami ada di angka Rp100 triliun hingga Rp130 triliun," kata Yusuf kepada CNNIndonesia.com.

Ia menebak sumber pendanaan program makan siang gratis tahap awal berasal dari sumber eksisting seperti pajak maupun penarikan utang baru. Selain itu, relokasi anggaran juga bakal menjadi pilihan.

Adapun untuk pos anggaran yang berpotensi direlokasi adalah pos subsidi BBM yang berpotensi akan dikurangi. Selain itu pos dari dana pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan calon pos lain yang kemungkinan kena pangkas.

"Ini cuma contoh. Bukan tidak mungkin dana juga diambil dari beberapa pos lain termasuk transfer ke daerah. Untuk subsidi BBM, saya kira argumen yang akan digunakan adalah masih relatif tidak tepat sasaran subsidi tersebut," jelas Yusuf.

Karena relokasi ini bisa diambil dari pos mana saja, pemerintah baru perlu memastikan efek jangka pendek yang muncul pada capaian output ataupun outcome dari program yang terdampak.

Karena itu, Yusuf juga menilai pemerintah baru perlu perlu melakukan analisis biaya manfaat sebelum merelokasi anggaran, khususnya terkait potensi loss yang bisa dikompensasi dengan 'hasil' program makan siang gratis.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai pemerintah belum akan memangkas pos anggaran program lain demi makan siang gratis di 2025.
Pasalnya, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) masih dibuat oleh rezim Jokowi. Menurut Ronny, RAPBN bakal memprioritaskan program-program utama Jokowi dulu, baru pemerintahan yang baru.

"Dengan kata lain, dananya akan diambil dari ruang fiskal yang tersisa, setelah program-program utama Jokowi diakomodasi," ucapnya.

Ia memprediksi pemerintah keputusan memasukkan program makan siang gratis akan tergantung kepada kemampuan fiskal negara. Kalaupun diakomodasi, skala dan targetnya terbatas sehingga tidak membutuhkan anggaran jumbo seperti yang digembar-gemborkan.

Menurutnya, pemerintah masih akan mampu mengakomodasi program tersebut dengan angka kisaran Rp20 triliun hingga Rp60 triliun di 2025, tanpa mengganti program yang sudah ada.

Ronny menyebut angka sebesar itu masih bisa diambil dari kenaikan penerimaan negara, terutama pajak, yang rerata sekitar 8 persen per tahun (5 persen pertumbuhan plus 3 persen inflasi). Jadi, dengan mempertahankan anggaran lama, maka akan ada selisih anggaran dari kenaikan alami penerimaan negara.

"Namun jika lebih dari itu, saya kira pemerintah akan kesulitan menemukan sumbernya, kecuali menambah penerbitan surat utang dan meningkatkan defisit anggaran," imbuhnya.

Ekonom Celios Nailul Huda berpendapat makan siang gratis memungkinkan untuk masuk dalam kategori bantuan sosial (bansos) karena sudah ada Undang-undangnya.

"Paling masuk akal masuk dalam program bansos dengan nomenklatur bansos nontunai," katanya.

Dengan masuknya program bansos non tunai makan siang gratis, maka yang bisa dikorbankan adalah bansos nontunai yang saat ini masih ada. Adapun bansos nontunai itu seperti bansos pangan ataupun bansos El Nino.

Nailul mengatakan pemerintah bisa mengorbankan dua bansos tersebut. Peluang lain, mengurangi subsidi BBM seperti yang dilakukan Jokowi awal menjabat.

"Tapi penolakan akan besar jika subsidi BBM dicabut. Potensi chaos sangat besar," ujarnya.(han)