Jelang Pemilu, Kompolnas dan KIP Bahas Isu Strategis Ketatanegaraan

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Anggota Kompolnas Mohammad Dawam menerima kunjugan balik Ketua Komisi Informasi Pusat, Dr. Donny Yusgiantoro di ruangannya guna membahas berbagai isu-isu strategis tentang ketatanegaraan. “Alhamdulillah, tiba-tiba menjelang siang hari kami dikunjungi Komisi Informasi Pusat,” ujar Mohammad Dawam kepada Nusadaily yang dikutip dalam laman facebooknya. 

Sebelumnya, Kompolnas dan Tim Komisi Informasi Pusat melakukan kunjungan ke Ass SDM Mabes Polri berencana membangun kerjasama dalam bentuk MoU diwaktu yang tepat guna melakukan Antisipasi Kamtibmas Jelang Pemilu 2024.

Selanjutnya, pertemuan antara Kompolnas dan KiP kurang lebih 1 jam an itu membicarakan berbagai macam persoalan, diantaranya terkait masalah isu-isu strategis tentang ketatanegaraan. Pertama, terkait koordinasi Kelembagaan KI Pusat dengan APH (Kepolisian, Kejaksaan dan selanjutnya Mahkamah Agung) terutama dalam tema: Eksekusi Pasca Putusan KI se-Indonesia. Juga Rencana Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia melalui koordinasi secara terukur antara pihak terkait. 

“Hemat saya ide ini sangat bagus, bukan sekedar bersifat administratif tapi sudah dikembangkan dalam bentuk Integrasi Data dan Informasi yang terkoneksi jaringan Kepolisian dari Mabes hingga Polda dan Polres se-Indonesia,” ujar Gus Dawam sapaan akrabnya. 

Menurutnya, bahwa tata kelola informasi publiknya bisa didesain dijadikan model pengambilan kebijakan oleh pihak pengambil kebijakan Polri disemua tingkatan. Hal ini menarik lantaran demi kemaslahatan kelembagaan. 

“Makanya langsung saya hubungkan dengan As SDM Mabes Polri, Prof. Dedi Prasetyo kepada Ketua KI Pusat, agar bisa langsung saling berkomunikasi personal untuk kemaslahatan kelembagaan. InsyaAllah akan ditindaklanjuti dalam bentuk kerjasama melalui penandatangan Naskah MoU KI Pusat-Mabes Polri,” harap Gus Dawam

Bahasan Kedua lanjutnya, rencana penguatan di Pasal-Pasal dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.

“Saya sampaikan bahwa dulu kami pernah ikhtiar yang sama bahkan salah satu Hakim Konstitusi saat ini, Prof. Saldi Isra menjadi salah satu Ahli yang kami hadirkan saat itu, kisaran tahun 2013-2014,” ungkapnya.  

Ketiga, Gus Dawam mengusulkan agar seluruh Komisioner KI Pusat pada masanya diundang khusus untuk memberi testimoni dan saran kebijakan perbaikan KI untuk masa yang akan datang pada forum khusus semisal Rakornas KI se-Indonesia.

“Keempat, penguatan Putusan KI dalam hal eksekusi, perlu pula bekerjasama dengan Kejaksaan RI seiring sudah berlakunya Perja (Peraturan Jaksa Agung yg telah membuat regulasi bahwa: Laporan Tahunan Kejaksaan Agung disampaikan kepada Presiden dan Salinannya kepada Komisi Informasi Pusat),” ujarnya.

Bila hal diatas terlaksana, maka efek positif, KI Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) akan semakin eksis dan semakin mandiri. “Mudah-mudahan ruh dan spirit Keterbukaan Informasi bisa ikut mempengaruhi perbaikan sistem ketetanegaraan kita. Amin,” harap Gus Dawam.

Sebagai pelengkap kunjungan, disamping fofo-foto di kantor juga diberikan sedikit Notulensi Karya Penelitian Kompolnas yang sudah diterbitkan menjadi buku yang ditulis bersama tentang kajian terorisme yang InsyaAllah segera terbit dalam edisi Bahasa Inggris,” pungkas bocah angon bebek di pinggir kali. (hud)