Catatan DPRD Ponorogo Pada LPJ APBD Tahun 2022 Pemkab
NUSADAILY.COM - PONOROGO - Sejumlah catatan diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Ponorogo terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas pelaksanaan APBD 2022 oleh Pemkab Ponorogo di rapat Paripurna yang digelar DPRD Ponorogo hari ini, yang juga dihadiri langsung bupati Sugiri Sancoko, Rabu (05/07/2023).
Ketua DPRD Ponorogo Sunarto menyebut, jika LPJ APBD 2022 yang disampaikan oleh Bupati Sugiri minimnya serapan APBD. Bahkan selalu terulang dari tahun ke tahun, hingga terhadap 43 rekomendasi dan 11 temuan BPK atas pelaksanaan APBD 2022 lalu.
"Bahkan akhir Juni kemarin serapanya masih diangka 21 persen, kedua kita mencermati terperinci apa yang dijelaskan secara kontekstual tadi, dan yang ketiga ada 11 temuan dan 43 rekomendasi dari BPK itu kerugian negara sudah diselesaikan, tapi temuan secara administratifnya belum diselesaikan," kata Sunarto.
Menurutnya, dari 11 temuan BPK itu, pihaknya menemukan adanya temuan berulang. Dimana setiap tahun selalu menjadi temuan BPK. Antara lain, keterlambatan pekerjaan.
" Secara pelaksanaan program baik, tapi realisasi pekerjaan selalu diakhir tahun. Nah itu mempengaruhi kualitas pekerjaan. Sehingga muncul kekurangan volume dan lain-lain. Ini yang kemarin menjadi rekomendasi BPK," ungkapnya.
Selain itu, lanjut Sunarto, tingginya SILPA pada APBD. Dipelaksanaan APBD tahun lalu, SILPA mencapai Rp 246 miliar. Bila dibandingkan SILPA tahun 2021 yang mencapai Rp 318 miliar, angka tersebut terbilang menurun. Namun menurutnya, SILPA yang terjadi tahun lalu masih cukup tinggi bila melihat progres realisasi APBD Ponorogo.
"SILPA itu realitif tinggi termasuk di BLUD RSUD dr Harjono dan Puskesmas. Untuk kami selalu memberikan rekomendasi kepada Pemkab, agar pelaksanaan APBD tanpa perangkaan politik," desak Sunarto politisi NasDem itu.
Ditempat yang sama, menyikapi sejumlah catatan yang diberikan DPRD terhadap LPJ APBD 2022, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengaku saat ini pihaknya telah memproses penyelesaian temuan adminstrasi dari BPK itu.
"Saat ini sedang berproses ya. Kita diberi waktu kemarin sampai 60 hari untuk penyelesaian. Dan sudah kami serahkan saat BPK di Madiun 15 Juni kemarin. Biar diketahui ini adalah tumpukan persoalan yang terjadi memuluh tahun lalu. Kita harus selesaikan itu biar tidak jadi catatan terus," katanya.
Menurut Sugiri, masih tingginya SILPA itu terjadi karena sejumlah kegiatan untuk penanganan Covid-19 tidak direalisasikan, menyusul sudah dicabutnya status pandemi Covid-19.
"Seperti pembelian Oksigen misalnya, karena Covid sudah reda tidak jadi kita laksanakan. Dana SILPA ini nanti akan kita pergunakan pada PAK 2023. Untuk membantu pendanaan pembangunan RSUD Tipe D Bantarangin dan UGD terpadu di RSUD dr Harjono," jelasnya.
Sugiri berpendapat jika SILPA itu tidak buruk, selama itu tidak nendang ke visi-misi, jika untuk rakyat akan kita cairkan.
"APBD kan dari rakyat untuk rakyat, jadi programnya harus untuk rakyat juga," pungkas oran nomer satu di Ponorogo itu. (*/no).
