Buka Rakernis , Dirjen Perubahan Iklim KLHK Tegaskan Pentingnya Kolaborasi demi Ketahanan Iklim

Jul 6, 2023 - 02:42
Buka Rakernis , Dirjen Perubahan Iklim KLHK Tegaskan Pentingnya Kolaborasi demi Ketahanan Iklim
Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dhewanth saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengendalian Perubahan Iklim Regional Maluku Papua di Kota Ambon, Maluku, Selasa (4/7/2023). Foto : KLHK for Nusadaily.com

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dhewanthi menegaskan untuk merespon perubahan iklim dan mendukung tercapainya pengurangan emisi gas rumah kaca serta ketahanan iklim di Indonesia. Maka diperlukan Kolaborasi dan sinergi dengan berbagai stakeholder terkait.

 

Ia juga menyebut jika target Nationally Determined Contributions (NDC) mencakup banyak sektor di Kementerian/ lembaga dan lintas Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Karena  pemerintah daerah sangat berperan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim.

 

" Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam upaya pencapaian target NDC melalui penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan menyusun rencana dan melaksanakan aksi, di daerah serta melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari pengurangan emisi Gas Rumah Kaca. Adanya Rapat Kerja Teknis juga digunakan sebagai wadah untuk sharing pembelajaran update kemajuan pencapaian pelaksanaan aksi mitigasi dan perubahan iklim," ungkapnya saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengendalian Perubahan Iklim Regional Maluku Papua di Kota Ambon, Maluku.Selasa (4/7/2023).

 

Di Raker yang mengambil tema “Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target NDC Melalui Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Tapak” itu Laksmi Berharap

Kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi Pemerintah, masyarakat, akademisi, dan swasta dalam implementasi aksi iklim di tingkat tapak, khususnya di daerah Maluku dan Papua.

 

" Kegiatan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 bahwa pemerintah daerah berperan dalam pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC) melalui penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.” tukasnya.

 

Sekitar  200 peserta dari berbagai perwakilan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Maluku dan Papua.  Serta Akademisi, Kelompok Program Kampung Iklim (Proklim), dan Swasta. Rakernis PPI Regional hadir dalam rapat tersebut.

 

Usai pembukaan acara dilanjutkan dengan  sesi Focus Group Discussion ( FGD) para delegasi provinsi untuk  mendiskusikan tantangan dan merumuskan opsi solusi. Diharapkan hasil FGD tersebut menjadi acuan bersama dalam merancang rencana tindak lanjut pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di daerah.

 

Selain itu juga diadakan kegiatan peningkatan kapasitas akademisi dalam mendukung implementasi NDC. Serta menyediakan coaching clinic sebagai wadah untuk berkonsultasi mengenai Sistem Registri Nasional (SRN), Program Kampung Iklim (Proklim), SIGN SMART, Nilai Ekonomi Karbon dan Result Based Payment (RBP) secara paralel. (sir/wan)