Waduh! Kota di China Kehabisan Uang Akibat Lockdown

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Pemerintah daerah di China yang ditugasi melakukan tes massal covid-19 dan memberlakukan kebijakan lockdown mengaku kekurangan uang dan dipaksa untuk mengurangi layanan vital lainnya.

Hal ini merupakan dampak dari kebijakan zero-covid yang membuat China keluar dari resesi 2020. Namun hampir tiga tahun kemudian, tagihan kesehatan meningkat dan beban keuangan itu diberikan kepada otoritas kota.

Associate di China Center Universitas Oxford George Magnus mengungkapkan risiko stabilitas keuangan akan meningkat jika lockdown dan tes massal terus dilakukan.

"Pemerintah daerah berada di bawah tekanan besar dari biaya mempertahankan nol-covid, dan kita sudah dapat melihat ini melalui keberlanjutan utang beberapa entitas. Termasuk (dalam) kasus di mana layanan publik dikurangi, aset atau layanan lokal dijual dan sebagainya," ujar George dilansir dari CNN Business, Senin (5/12).

Salah satu alasannya adalah pemerintah daerah yang pendapatannya sangat bergantung pada penjualan tanah kini berada di posisi lebih rentan dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Data Kementerian Keuangan China menyebutkan pemerintah daerah membelanjakan 11,8 triliun yuan (US$1,65 triliun setara Rp25.373 triliun, asumsi kurs Rp15.378). Angka ini lebih besar dari pendapatan yang mereka peroleh antara Januari dan Oktober.

BACA JUGA : China Dikabarkan Buka 100 Kantor Polisi di Luar Negeri,...

Sementara, utang pemerintah yang membengkak menimbulkan ancaman langsung terhadap kesehatan ekonomi China. Ini tidak hanya meningkatkan risiko gagal bayar utang kota, tetapi juga menekan kemampuan pemerintah untuk memacu pertumbuhan, menstabilkan lapangan kerja, dan memperluas layanan publik.

Selama tiga tahun terakhir, pemerintah daerah menanggung biaya pengendalian pandemi. Mereka harus membayar untuk pengujian massal reguler, karantina wajib, dan layanan lain selama lockdown yang sering terjadi. Hal ini mengakibatkan pengeluaran melonjak ketika pendapatan mengalami stagnasi.

Sementara, pada saat yang sama pemerintah daerah mengalami kekurangan pendapatan karena pengeluaran yang besar.

DBRS Morningstar, lembaga pemeringkat kredit global yang berbasis di Toronto, mengatakan awal bulan ini bahwa defisit pemerintah daerah yang tinggi menjadi perhatian utama. Termasuk apa yang disebut "utang tersembunyi". Pasalnya, sebagian dari utang ini tidak pernah diakui secara resmi di neraca pemerintah.

"Defisit yang lebih tinggi dan pertumbuhan PDB nominal yang lebih rendah diperkirakan akan mengakibatkan utang pemerintah China naik menjadi 50,6 persen dari PDB pada 2022. Angka ini lebih tinggi dari 2019 sebelum pandemi dengan 38,1 persen," kata DBRS Morningstar.

BACA JUGA : Pemerintah China Dilaporkan Buka 100 Kantor Polisi di Luar...

Meskipun capaian itu masih relatif rendah menurut standar global, namun utang itu akan menjadi puncak bersejarah bagi China.

Terlebih, posisi fiskal yang lemah dari pemerintah daerah telah menjadi hambatan bagi kondisi keuangan negara secara keseluruhan.

Keuangan pemerintah daerah juga mengalami kontraksi tajam dalam pendapatan karena pertumbuhan ekonomi yang lemah. Pemberian keringanan pajak yang besar untuk bisnis juga berpengaruh mengurangi pendapatan daerah.

Lebih dari 3,7 triliun yuan (US$524 miliar atau Rp8000 triliun) keringanan pajak telah diberikan tahun ini kepada usaha-usaha yang terdampak pandemi. Sementara itu, ekonomi China hanya tumbuh sebesar 3 persen dalam tiga kuartal pertama tahun ini.

Pada saat yang sama, biaya yang terkait dengan tes Covid sangat besar. Pengeluaran perawatan kesehatan terkait Covid melonjak 13 persen mencapai 1,75 triliun yuan atau setara dengan US$245 miliar dalam sepuluh bulan pertama 2022. Lonjakan ini menjadi angka terbesar di antara semua jenis pengeluaran pemerintah.

Dari awal pandemi hingga April 2022, pemerintah telah melakukan 11,5 miliar tes di China. Tetapi jumlah sebenarnya berpotensi jauh lebih tinggi.(lal)