Waduh! Edy Rahmayadi Sebut Pembangunan IKN Menambah Masalah Lagi
Saat masalah sosial ekonomi tidak merata, pemerintah malah membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Pembangunan IKN ini tentunya hanya menambah masalah karena berpotensi menciptakan ketimpangan.
NUSADAILY.COM – MEDAN - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) di wilayah Sumatra Utara, Edy Rahmayadi mengatakan tidak adanya pemerataan sosial ekonomi di setiap daerah di Indonesia menyebabkan terjadinya kesenjangan.
"Ekonomi, sosial, sosial ini kata Pak Surya Paloh pemerataan. Itu sosial. Sosial pemerataan. Semua 38 provinsi saat ini punya ibukota," kata Edy Rahmayadi dalam kegiatan Konsolidasi Pengurus Tim Kampanye Daerah Sumatra Utara di Kantor DPW Partai NasDem Medan, Rabu (29/11).
Eks Gubernur Sumut itu menyebutkan orang-orang mencari pekerjaan ke Jakarta lantaran tidak adanya pemerataan di setiap daerah. Selama ini pembangunan yang dilakukan pemerintah, hanya terpusat di Jakarta saja.
"Untuk memeratakan itu agar orang tak lari ke Jakarta, karena di mana ada gula pasti semut berebut. Kenapa orang lari ke Jakarta? Semua itu tanda tak ada pemerataan," ungkapnya.
Saat masalah sosial ekonomi tidak merata, pemerintah malah membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Pembangunan IKN ini tentunya hanya menambah masalah karena berpotensi menciptakan ketimpangan.
"Kenapa tak dibangun kota kota? semua berkonsentrasi di provinsinya masing-masing. Eh, dibikinnya pula IKN lagi, menambah masalah lagi. Saudara-saudara saya, ini masalah sosial," tegasnya.
Edy menambahkan Indonesia merupakan negara yang kaya. Namun tidak adanya pemerataan di daerah malah akan menimbulkan masalah.
"Negara kaya kita ini, Rp580 Triliun dari Sumut. Jangan main main, sempat Sumut berteriak aku minta merdeka, bingung itu. Jangan seperti itu terjadi. Saya tahu orang saya 5 tahun gubernur. Ada orang bilang bahwa saya ini sombong, memang tinggal sombong ini yang aku punya," urainya.
Eks Pangkostrad tersebut juga menyinggung masalah perekonomian di pemerintahan Presiden RI Jokowi. Pertumbuhan ekonomi saat ini hanya 4 persen, jauh merosot dibandingkan kepemimpinan presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Ekonomi pada zaman Soeharto. Saya tak ngomong zaman Soekarno, karena Soekarno tak terukur pertumbuhan ekonominya. Soeharto 7 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia. Begitu masuk SBY 5 persen. Pertanyaannya, berapa pertumbuhan ekonomi sekarang? Hanya 4 persen," ucapnya.(han)
