Seleksi Pegawai BUMN vs Pembunuhan Karakter Generasi Muda

JUDUL tulisan tersebut bermuara dari pengalaman nyata peserta seleksi pegawai BUMN tahun 2023 ini. Peserta tes merasakan proses seleksi tidak fair karena ketika mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan hasilnya sangat baik, nilai Bahasa Inggris minimum 450 dia sudah melampaui target yakni 550, tetapi apa hasil pengumuman dinyatakan “curang”. Begitu enteng panitia rekrutmen mengklaim bahwa hasil tersebut curang dan hasil keputusan final tidak bisa diganggu gugat. Ini yang tidak fair karena tanpa menunjukkan bukti kecurangan yang dimaksud.

Kegagalan tes bukan masalah utama tetapi yang substantif adalah mengklaim “curang” pada peserta yang bersungguh-sungguh mengerjakannya. Sebelum menjatuhkan klaim tersebut mestinya panitia juga mencermati CV dari masing-masing peserta terutama peserta yang mencapai skor tinggi dalam tes tersebut. Ingat! generasi muda tidak sedikit yang dalam kehidupannya tumbuh dan berkarakter menjunjung tinggi kejujuran. Sejak kecil, masa sekolah selalu menempatkan kejujuran di atas segalanya, sehingga pemerolehan nilai bukan tujuan utama. Nilai-nilai ini tertanam baik dan mendarah daging…eh begitu ikut proses rekrutmen pegawai BUMN di cap CURANG. MENYAKITKAN.

Di grup peserta juga sangat gusar dan kecewa atas klaim tersebut. Saya sebagai warga yang sangat mengapresiasi kejujuran menyampaikan KEKECEWAAN atas peristiwa ini. Kapan majunya mentalitas bangsa ini jika di instansi yang harusnya memberdayakan anak-anak bangsa yang berbudi luhur tapi tercampakan bahkan dibunuh karakternya. Pimpinan BUMN harusnya mengawal hal-hal detil seperti ini sebagai modal dasar kemajuan lembaga yang dipimpinnya. Hasil dari proses rekrutmen yang tidak cantik ini mematahkan keinginan kawula muda yang di dalam diri pribadinya memiliki mentalitas yang dapat diandalkan bahkan sebagai modal dasar mental antikorupsi.

Beberapa waktu lalu ketika diumumkan pendaftaran/rekrutmen pegawai BUMN disambut gembira dan antusias oleh semua peserta tentunya. Kepesertaan seleksi dengan berbagai motivasi dan niatan: ada yang coba-coba menakar kompetensi, ada yang mencoba mengadu nasib, bahkan tidak sedikit sangat berharap menggantungkan masa depannya di lembaga BUMN. Di sisi lain tidak menutup kemungkinan peserta yang dinyatakan curang karena, (skor pemerolehannya sangat tinggi), dia mempunyai kapasitas dan obsesi untuk berkontribusi bagi apa yang dibutuhkan BUMN. Dia sudah memiliki ancangan atau bahkan talen-talen yang akan membawa perubahan ke arah kemajuan BUMN.

Harapan rekrutmen dengan sistem yang terstruktur, namun dalam proses pelaksanaannya tidak sesimple yang diharapkan. Terjadi kebocoran-kebocoran sistem sehingga daya rekrutmen untuk mendapatkan calon karyawan yang berintegritas tinggi, justru ada yang merasa “terdholimi”. Jika menyangkut penyimpulan karakter seseorang paling tidak digali sampai dengan tahap interview untuk mengetahui kejujuran dan mindset calon karyawan. Dengan demikian, pengklaiman curang tidak secara gegabah dilontarkan. Pelajaran sistem rekrutmen karyawan BUMN tahun ini, 2023, dapat dipetik hikmahnya baik bagi pengambil kebijakan super khusus panitia rekrutmen untuk tidak terlalu enteng mengecap orang curang.

Dampak atau ekses dari rekrutmen karyawan BUMN tahun ini karena ada unsur tidak fair dan gegabah dalam penyimpulan hasil dapat menyebabkan generasi muda antipati, tidak respeks, bahkan sama sekali tidak berminat berkontribusi pada lembaga tersebut. Unsur jera akan melanda para peserta tes yang diklaim “curang” padahal hasil skor/nilai sangat tinggi dan yang terutama adalah jujur mengerjakan tidak “nyontek” atau jenis kecurangan yang lain karena memang karakter yang dibangun sejak kecil hingga kini seperti itu.

Sistem rekrutmen yang terstruktur baik tetapi tanpa pengawalan yang intens akan berakibat kebocoran-kebocoran sistem dan berdampak merugikan bahkan kedzaliman. Tidak ingin khan lembaga seelit BUMN tetapi mekanisme perekrutan karyawannya tidak fair. Semoga ungkapan hati yang sebenarnya ini dapat tersampaikan kepada pengambil kebijakan di lingkungan BUMN untuk bahan memperbaiki sistem rekrutmen karyawan di masa mendatang.

Pengawalan dari semua kebijakan bagi kalangan pengambil kebijakan memang sangat diperlukan bukan berarti tidak percaya kepada bawahan, tetapi sebagai upaya mencegah terjadinya ketidakadilan. Jika atmosfir semacam ini dibudayakan termasuk menyangkut kebijakan-kebijakan  publik, dengan sendirinya citra lembaga BUMN akan terkatrol secara natural. Semoga tulisan ini ada manfaatnya demi kemajuan dan upaya menjunjung nilai-nilai karakter Pancasila. Semoga. (****)

Dr. Siti Maisaroh. M.Pd. adalah dosen Universitas PGRI Jombang dan Dewan Pengurus Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia (PISHI). Tulisan ini disunting oleh Dr. Dewi Kencanawati, M.Pd., dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Nusantara PGRI Kediri dan Ketua 5 PISHI