Saling Serang Anies-Jokowi soal IKN
Sohibul mengatakan janji PKS sangat mudah ditafsirkan oleh masyarakat. Dia mengatakan PKS menilai ibu kota tidak perlu pindah ke Nusantara. "Ini walaupun secara warning agak panjang, tetapi substansinya straight forward orang tidak perlu menafsirkan apapun. Dengan kalimat ini, artinya ibu kota negara tidak pindah ke Nusantara, tetap di Jakarta," kata dia.
NUSADAILY.COM – JAKARTA – Capres nomor urut 1, Anies Baswedan serta partai pengusungnya PKS, menyoroti Ibu Kota Negara (IKN). Presiden Jokowi menegaskan IKN sudah memiliki Undang-Undang.
Sorotan PKS soal IKN dilontarkan saat Rapimnas kampanye nasional 2024, Minggu (26/11).
Saat itu Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan ibu kota negara tetap Jakarta jika PKS menang Pemilu 2024.
"Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang ibu kota negara tetap Jakarta," ujar Sohibul dalam paparannya.
Sohibul mengatakan janji PKS sangat mudah ditafsirkan oleh masyarakat. Dia mengatakan PKS menilai ibu kota tidak perlu pindah ke Nusantara.
"Ini walaupun secara warning agak panjang, tetapi substansinya straight forward orang tidak perlu menafsirkan apapun. Dengan kalimat ini, artinya ibu kota negara tidak pindah ke Nusantara, tetap di Jakarta," kata dia.
Dia mengatakan ibu kota tetap di Jakarta merupakan gagasan unggulan dari PKS. Dia mengatakan PKS sejak awal menolak pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang.
Anies kemudian merespons sikap PKS. Anies menyebut Indonesia membutuhkan pemerataan pertumbuhan.
"Kami juga barang kali sampaikan bahwa yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi," ujar Anies di acara Kick Off Kampanye Nasional PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023). Anies ditanya wartawan terkait PKS yang berjanji akan tetap menjadikan Jakarta sebagai ibu kota bila menang pemilu.
Anies mengatakan menginginkan agar kesetaraan kesempatan muncul. Jangan sampai, kata dia, membangun di satu lokasi tapi muncul ketimpangan di tempat yang lain.
"Ini lah visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," tuturnya.
Jokowi Tegaskan IKN Agar Indonesia-sentris
Jokowi mengatakan IKN tak menimbulkan ketimpangan baru. Jokowi mengatakan tidak ingin pembangunan di Indonesia Jawa-sentris.
"Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawa-sentris. Kita ingin Indonesia-sentris karena kita ingat 58% PDB ekonomi ada di Jawa, 58% dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58% itu ada di Pulau Jawa sehingga kita ingin Indonesia-sentris," ujar Jokowi di Hutan Kota JIEP, Jaktim, Rabu (29/11/2023).
Jokowi menyebutkan IKN akan menimbulkan pemerataan ekonomi dan pemerataan penduduk. Namun, menurut Jokowi, hal itu tak bisa dilakukan dalam waktu cepat.
"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang," ujarnya.
IKN Sudah Ada Undang-Undang
Jokowi tak masalah jika ada pihak yang tak sependapat soal IKN. Namun dia menekankan IKn sudah memiliki Undang-Undang.
"Ya itu pendapat kan boleh. Menyampaikan opini silakan, cuma IKN itu kan udah ada UU-nya. Sudah ada UU-nya," ujar Jokowi di Hutan Kota JIEP.
Menurutnya, IKN tak memicu ketimpangan. Jokowi menginginkan pembangunan tidak Jawa-sentris.
"Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi, di pulau lain selain Jawa juga ada titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk. Populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17 ribu, yang lainnya mestinya ada pemerataan," lanjutnya.
Menurutnya, IKN membuat pemerataan ekonomi serta pemerataan penduduk. Ia yakin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.
"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang," lanjutnya.
Anies Mau Kaji Ulang IKN Jika Menang Pilpres
Anies berjanji mengkaji ulang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara. Anies menyebut kaji ulang itu akan dilakukan jika memenangkan Pilpres 2024.
"Kalau kata Undang-Undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta, dan menurut Undang-Undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul nggak? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua, kaji ulang," kata Anies dalam acara diskusi bertajuk 'Desak Anies episode 3' di Kafe 150, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).
Anies menyebut anggaran untuk kebijakan fiskal pemindahan ibu kota terbatas. Menurutnya, anggaran itu jauh lebih tepat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti penanganan stunting dan jaminan kesehatan.
"Jadi gini, Indonesia ini sedang menuju perubahan untuk pertumbuhan bagi pembangunan dan lain-lain, anggaran yang kita miliki itu terbatas, ruang fiskal untuk bangunan itu terbatas, lebih baik ruang fiskal itu dipakai untuk urusan-urusan yang urgen. Kita masih punya banyak anak-anak yang stunting, kita masih punya banyak orang tua yang belum mendapatkan jaminan kesehatan. Itu jauh lebih penting menggunakan anggaran kita daripada saat ingin membangun bangunan untuk ibu kota baru, masih bisa memanfaatkan Jakarta sambil pembangunan yang urgen itu dikerjakan," ujarnya.
Anies mengatakan pembangunan sebuah lokasi baru membutuhkan dana sekitar Rp 460 triliun. Dia mengatakan anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan polisi hingga tentara.
"Kalau itu dipakai untuk membangun Puskesmas, maka kelurahan-kelurahan se-Indonesia yang belum ada bisa dibangun Puskesmas. Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan polisi, tentara, serdadu yang mereka kurang, mereka akan mendapat manfaat jauh lebih besar," ujarnya.
Anies menyinggung ketimpangan yang masih terjadi di wilayah Indonesia. Dia menyebut pembangunan di Indonesia belum merata.
"Nah, yang timpang itu bukan satu lokasi, yang timpang itu di Nusa Tenggara ada, di Kalimantan, di Sulawesi. Karena itu, kita perlu melakukan pemerataan pembangunan. Tapi, kalau ketimpangan itu kita putuskan dengan membangun satu tempat, maka tempat-tempat yang timpang lain dapat apa? Nggak dapat apa apa. Yang dapat di mana? Ya cuma satu tempat itu aja," kata Anies.
"Itulah sebabnya kenapa kami melihat lebih penting membangun tempat-tempat yang hari ini tertinggal, supaya mereka punya pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas sumber daya yang baik. Jadi bukan hanya satu tempat. Tapi, kalau kita hanya bangun satu tempat, yang lain-lain tertinggal juga. Justru itulah kami lihat kenapa penting," lanjutnya.(han)
