Pemilu Indonesia dan Titanic yang Romantis

PEMILIHAN  Umum 2024 menghipnotis publik bagaikan Kapal Titanic yang tenggelam pada 14 April 1912. Tenggelam secara perlahan-lahan dalam drama romantisme yang seram. Sebagian penumpang tidak berakses ke sekoci-sekoci penyelamatan. Merekalah yang menjadi korban dinginnya es samudra Atlantis. Titanic semakin tidak terkendali karena konflik kepentingan cinta segitiga di tingkat elite.  Arkeolog bawah laut Amerika Robert Ballard dan tim pada tahun 1985 menemukan bangkai Titanic. Mereka memperkirakan pada tahun 2030 bangkai Titanic akan habis dan menghilang dimakan mikroba.

Pemilihan umum Indonesia 2024 seharusnya menyiapkan masyarakat untuk siap menghadapi segala kemungkinan. KPU, Bawaslu, dan pemerintah wajib menyiapkan sekoci yang mudah diakses sehingga pemilu 2024 tidak seperti Titanic yang sekocinya terbatas dan susah diakses yang menyebabkan banyak penumpang yang tenggelam bersama Titanic yang romantic, tetapi menakutkan itu.

Andai saja pemilik dan perancang Titanic membaca novel Morgan Robertson "Futility" terbit tahun 1898. Novel tersebut menceritakan tenggelamnya sebuah kapal besar bernama Titan. Kapal Titan berlayar dan tenggelam antara Inggris dan Amerika Serikat tepat pada lokasi Titanic. Karena itu, wahai para perancang, pengawal, pemimpin, dan seluruh rakyat Indonesia jangan sombong dengan slogan Indonesia negara besar karena imperium-imperium besar pun tinggal nama seperti Persia, Romawi, Majapahit, Mongolia, dan Kekaisaran Otoman.

Novel kontroversial Ghost Fleet karangan dua ahli strategi dan intelijen Amerika Serikat, August Cole dan P.W. Singer. Mereka memprediksi bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030 sebagai akibat perang Amerika dan China. Belajar dari Kapal besar Titanic yang kurang dari 15 tahun pun mengikuti jejak Kapal Titan yang tenggelam di lokasi yang sama karena sifat angkuh dan sombong pemilik dan para perancang Titanic yang mengatakan bahwa Titanic tidak akan tenggelam karena didesain anti tenggelam dan bahkan Tuhan saja tidak bisa menenggelamkan Titanic.

Antisipasi dan early warning system pemilu itu penting. Konflik sosial banyak terjadi di masyarakat. Pemilu 2024 adalah pemilu untuk berikhtiar diri bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Komuikasi antarelite partai terus berlangsung penuh drama dan romantisme. Terbaru AHY dari Demokrat bertemu Puan Maharani dari PDI-P di kawasan Hutan Kota Plataran Gelora Bung Karno, Minggu, 18 Juni 2023. Namun, kurang di 25 hari AHY mengkritik pemerintahan Jokowi yang adalah kader PDI-P. Selain itu, pencopotan dan penurunan baliho Ganjar Pranowo di Muara Taweh, Barito Utara, Kalteng oleh oknum TNI. Tindakan tersebut mengundang protes pendukung Ganjar Pranowo. Namun, TNI berdalih bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari netralitas.

Polarisasi pendukung Bacapres dan Bacawapres serta kepala daerah mulai memanas. Muncul kelompok deklarasi relawan pendukung militant kubu A, P, dan G yang tidak mau kalah. Antarpendukung saling adu argumen, mengurai rekam jejak, saling sindir, dan saling serang dengan kata-kata yang mengundang digital conflict. Semuanya mudah ditemukan di ruang-ruang public. Konflik sosial digital jika tidak dilandasi digital karakter, yang terjadi adalah konflik laten.

Antisipasi dan early warning system pemilu penting dilakukan agar polarisasi dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan konflik sosial berkepanjangan. Belajar dari sejarah Pemilu 2014 dan 2019 yang masih menyisakan polarisasi kadrun dan cebong. Politik identitas masih marak dimanfaatkan untuk meraup suara sebesar-besarnya. Apabila politik identitas salah dimanfaatkan, yang terjadi adalah konflik, instabilitas, dan disintegrasi bangsa. Efek dominonya adalah instabilitas nasional yang menghambat integrasi nasional.

Salah satu sekoci penyelamat yang dilakukan oleh Bawaslu RI adalah dengan menghadirkan indeks kerawanan pemilu (IKP). Sebagaimana amanat pasal 94 ayat (1) huruf a UU nomor 17 tahun 2017. Melalui KIP, Bawaslu RI memiliki early warning system yang mampu melakukan deteksi dini setiap potensi kerawanan Pemilu. Potensi tersebut bermula dari kenetralan penyelenggara dan pemerintah. Pemilu harus berlangsung dalam situasi jujur, adil, aman, langsung, umum, terbuka, bebas dan rahasia sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga terhadap pemilihan umum yang akuntabel dan kredibel.

Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) mengelola anggaran negara dan perlu diawasi oleh KPK sehingga KPU dan Bawaslu memiliki integritas tinggi. Selain itu, calon anggota legislatif dan masyarakat juga harus menyadari untuk berani berkata ‘hajar serangan fajar’ ‘tolak politik uang’, dan ‘pemilu harus berkualitas’.

Jika semua itu dijadikan sebagai ikhtiar bersama, pemilihan umum 2024 diharapkan melahirkan pemimpin yang kredibel, akuntabel, berkualitas, beretika, integritas, dan berkarakter karena dilahirkan dari proses pemilihan umum yang berkualitas. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bukan Titanic yang seram dan menakutkan. Pemimpinnya berkarakter dan amanah karena lahir dari proses yang kredibel, akuntabel, berkualitas, beretika, berintegritas, dan berkarakter. Semoga Indonesia menjadi negara maju yang embrionya adalah pemilu 2024. (****)

Dr. Iwan Rumalean, M.Pd. adalah Dosen PBSI FKIP Unpatti, pengurus Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia (PISHI), dan Ketua ISNU Provinsi Maluku. Tulisan ini disunting oleh Dr. Indayani, M.Pd., Prodi PBI, FISH, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dan pengurus PISHI.