Pembangunan MRT Jakarta Dipastikan Tetap Jalan Terus Meski Masuk Tahun Politik

Pembangunan MRT Jakarta Dipastikan Tetap Jalan Terus Meski Masuk Tahun Politik
Proyek MRT Fase 2A di Monas/Foto: Pradita Utama

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat memastikan pembangunan MRT Jakarta tidak akan terganggu walau sudah masuk tahun politik. Ia mengatakan perusahaan akan berjalan secara profesional.

"MRT Jakarta itu memang 100% dimiliki Jakarta jadi itu pure BUMD, namun kami pastikan bahwa lembaga ini berjalan secara profesional," tuturnya dalam Forum Jurnalis, di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2023).

"Kami pastikan PT MRT Jakarta (Perseroda) tidak akan terganggu dengan itu walaupun dinamika politik sedikit banyak akan mempengaruhi, tapi kami tidak akan pengaruh dengan itu di dalam proses pembangunan dan pengerjaan karena kita lakukan seperti yang biasanya saja," tambahnya.

Adapun per 25 Mei 2023, progres pembangunan MRT Jakarta fase 2A (Bundaran HI-Kota) secara keseluruhan sudah 23,33%. Rinciannya, untuk progres CP201 (Stasiun Thamrin-Monas) yaitu 57,40%, CP 202 (Stasiun Harmoni-Sawah Besar-Mangga Besar) sudah 13,99%, dan CP203 (Stasiun Glodok-Kota) sudah 34,54%.

Sementara itu, untuk progres terkait east-west line akan dibangun stasiun MRT yang membentang melewati Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Nantinya dibangun stasiun MRT dari Cikarang hingga Balaraja sepanjang 84 km.

"Tahapan pertama yang akan dibangun yaitu dari Tomang ke Medan Satria yaitu sepanjang 24,5 km, dan untuk study engineering design-nya sedang disusun oleh Kementerian Perhubungan. Dan kami PT MRT Jakarta (Perseroda) berkoordinasi langsung dengan stakeholders terkait seperti Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pemerintah provinsi tetangga ya Banten dan Jawa Barat, serta pihak JICA," ujar Direktur Konstruksi MRT Jakarta, Weni Maulina.

Untuk MRT Jakarta fase 4 (Stasiun Fatmawati-Kp. Rambutan) akan ada 10 stasiun dan satu stasiun depo di Kp. Rambutan. Saat ini masih dalam proses evaluasi studi pra-kelayakannya atau pra-feasibility study oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nantinya, skema pembiayaan untuk fase ini menggunakan KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha). Ditargetkan pada tahun 2024 sudah ada penandatanganan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan perusahaan yang akan mendanai pembangunan fase 4.(eky)