Minggu, Mei 29, 2022
BerandaNewsEkonomiPemerintah Targetkan KEK Serap 672.173 Pekerja pada 2025

Pemerintah Targetkan KEK Serap 672.173 Pekerja pada 2025

NUSADAILY.COM – BATAM – Pemerintah menargetkan penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sejumlah daerah mampu serap investasi senilai Rp725,42 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 672.173 orang pada 2025.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

“Diharapkan pada 2025 nilai investasi meningkat menjadi Rp725,42 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 672.173 orang,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Ia mencatat, nilai investasi yang tercatat di KEK pada 2020 sebesar Rp69,87 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 15.226 orang.

Saat ini tercatat ada 15 KEK di Indonesia, yang terdiri dari 11 KEK yang sudah beroperasi dan 4 KEK dalam tahap pembangunan.

Untuk mencapai peningkatan nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja di 2025. Maka pemerintah mengarahkan pengembangan KEK pada peningkatan ekspor dan substitusi impor.

Percepatan industri 4.0, pengembangan wilayah yang belum berkembang, percepatan pengembangan sektor jasa/tersier dan perbaikan neraca perdagangan.

Kini, pemerintah tengah menyusun RPP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan RPP Kawasan Ekonomi Khusus.

Ia melanjutkan, RPP KEK diharapkan memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Kemudahan yang diberikan, antara lain perizinan berusaha dan perizinan lainnya dilaksanakan oleh administrator berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

Kemudian administrator dapat melaksanakan pelayanan mandiri kepabeanan dan tidak diperlukan lagi Izin Usaha Kawasan Industri bagi Kawasan yang sudah ditetapkan sebagai KEK.

Pada KEK, pemerintah juga mengatur insentif dan kemudahan. Antara lain pengembangan sistem elektronik terintegrasi secara nasional. Serta pemberian fasilitas tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM untuk Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

Lalu, bagi KEK nonindustri dapat melakukan impor barang konsumsi, serta pemerintah daerah wajib memberikan dukungan termasuk insentif daerah. (han)

BERITA KHUSUS

Logo dan Maskot MTQ XXX Jatim 2023 Segera Rilis, Gus Ipul Apresiasi Karya Para Desainer

NUSADAILY.COM – PASURUAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan bakal segera memperkenalkan logo dan maskot ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXX Jawa Timur tahun 2023...

BERITA TERBARU

Fokus Permata-Kupang Gelar Paskah dan Pekan Penerimaan Anggota Baru 2022

NUSADAILY.COM - KUPANG - Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa Asal Tabundung (Fokus Permata)-Kupang melaksanakan Paskah dan Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB), di selenggarakan selama...
@nusadaily.com Ning Ita Dampingi Anak Penderita Thalasemia jalani Transfusi Darah #tiktokberita ♬ original sound - Nusa Daily

NUSADAILY.COM – BATAM - Pemerintah menargetkan penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sejumlah daerah mampu serap investasi senilai Rp725,42 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 672.173 orang pada 2025.

"Diharapkan pada 2025 nilai investasi meningkat menjadi Rp725,42 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 672.173 orang," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Ia mencatat, nilai investasi yang tercatat di KEK pada 2020 sebesar Rp69,87 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 15.226 orang.

Saat ini tercatat ada 15 KEK di Indonesia, yang terdiri dari 11 KEK yang sudah beroperasi dan 4 KEK dalam tahap pembangunan.

Untuk mencapai peningkatan nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja di 2025. Maka pemerintah mengarahkan pengembangan KEK pada peningkatan ekspor dan substitusi impor.

Percepatan industri 4.0, pengembangan wilayah yang belum berkembang, percepatan pengembangan sektor jasa/tersier dan perbaikan neraca perdagangan.

Kini, pemerintah tengah menyusun RPP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan RPP Kawasan Ekonomi Khusus.

Ia melanjutkan, RPP KEK diharapkan memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Kemudahan yang diberikan, antara lain perizinan berusaha dan perizinan lainnya dilaksanakan oleh administrator berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

Kemudian administrator dapat melaksanakan pelayanan mandiri kepabeanan dan tidak diperlukan lagi Izin Usaha Kawasan Industri bagi Kawasan yang sudah ditetapkan sebagai KEK.

Pada KEK, pemerintah juga mengatur insentif dan kemudahan. Antara lain pengembangan sistem elektronik terintegrasi secara nasional. Serta pemberian fasilitas tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM untuk Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

Lalu, bagi KEK nonindustri dapat melakukan impor barang konsumsi, serta pemerintah daerah wajib memberikan dukungan termasuk insentif daerah. (han)