Menko PMK Pastikan Target Penurunan Kemiskinan 7,5 Persen Sulit Dicapai
"Ya itu kemungkinan besar tak akan tercapai kalau targetnya 7,5 persen. Posisinya sekarang masih 9,3 persen. Beda dengan Kemiskinan ekstrem itu sekarang posisinya sudah 1,12 ada penurunan sampai 0,90 persen pada tahun 2022-2023," kata Muhadjir di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (22/2).
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan kemungkinan besar target penurunan kemiskinan yang ditetapkan pemerintah sebesar 7,5 persen tak akan tercapai di akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya pemerintah telah menargetkan angka kemiskinan Indonesia dapat ditekan turun ke level 6,5 persen-7,5 persen pada 2024.
"Ya itu kemungkinan besar tak akan tercapai kalau targetnya 7,5 persen. Posisinya sekarang masih 9,3 persen. Beda dengan Kemiskinan ekstrem itu sekarang posisinya sudah 1,12 ada penurunan sampai 0,90 persen pada tahun 2022-2023," kata Muhadjir di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (22/2).
Muhadjir mengatakan angka kemiskinan di Indonesia saat ini masih berada di angka 9,36 persen. "Dan itu saya tidak terlalu optimis bisa capai itu. Karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, penurunan kemiskinan hanya 0,3 sampai 0,5. 0,3 paling tinggi," kata dia.
Di sisi lain, Muhadjir juga mengatakan penurunan angka kemiskinan ekstrem tidak mungkin juga mencapai target hingga mencapai nol bulat di 2024.
"Kalau nol persis saya kira tidak mungkin. Paling tidak Di bawah 0,5 persen," kata dia.
Muhadjir juga mengatakan populasi penduduk miskin ekstrem di Indonesia masih berjumlah 6 juta, sementara populasi warga miskin masih 26 juta. Kendala lainnya ia mengatakan terdapat sebaran faktor penyebab kemiskinan yang bervariasi.
"Karena bervariasi sekali maka tidak bisa Satu aturan tidak bisa digunakan untuk semua jadi harus ada pendekatan partikularistik," kata dia.
Guna menanggulangi hal tersebut, Muhadjir mengatakan Presiden Jokowi menyarankan untuk menghitung paritas daya beli masing-masing daerah. Sebab, nilai uang di Papua dengan di Jakarta sangat berbeda.
"Saya bersama TNI membangun gudang pangan di Sinak yang kemarin krisis pangan itu untuk bangunan yang kalau di Jawa hanya butuh Rp25 miliar, di sana Rp70 miliar itu sebagai contoh saja. Beras sekarang di Pegunungan Tengah berkisar Rp40-50 ribu per kilogram," kata dia.
"Dan itu lah kenapa penanganan kemiskinan tidak bisa segera tuntas, itu salah satunya karena pengalokasian anggaran bantuan tidak dibikin lebih beragam disesuaikan dengan kondisi di masing-masing tempat," tambahnya.(han)
