Melihat Politik Dinasti di Era Jokowi, Begini Sikap PKS

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Iqbal mengajak pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) menolak dinasti politik.

Iqbal membandingkan dinasti politik saat ini dengan Orde Baru. Dia menilai dinasti politik harus dicegah agar kesengsaraan rakyat di era Orde Baru tak terulang.

"Setuju tolak politik dinasti? Kita sudah berjuang lama. Reformasi kita sudah memakan banyak korban. Kenapa? Karena terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Iqbal dalam acara Kampanye Gerakan Perubahan di Gedung Joeang '45, Jakarta, Jumat (27/10).

Iqbal mengatakan dinasti politik Orde Baru bisa dihentikan karena rakyat berani dan kritis. Dia mengajak pendukung AMIN untuk melakukan hal yang sama saat ini.

Dia berkata persoalan KKN saat ini sudah begitu mengkhawatirkan. Iqbal menyinggung kasus korupsi rektor hingga pertikaian guru dan murid.

Iqbal juga mempermasalahkan fokus pemerintahan Jokowi yang hanya mengurus pembangunan infrastruktur. Di saat yang sama, ucapnya, gedung-gedung sekolah roboh dan guru-guru hanya digaji Rp600 ribu.

"Kita sibuk membangun infrastruktur, tetapi kita lupa dengan sumberdaya manusia, kita lupa dengan karakter, kita lupa dengan akhlak," ujarnya.

Isu dinasti politik berembus karena anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ikut dalam Pilpres 2024. Gibran mencalonkan diri sebagai cawapres setelah putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK).

Bakal calon presiden Prabowo Subianto membela Gibran dari isu tersebut. Menurutnya, tidak ada yang salah dari dinasti politik.

"Kalau kita jujur, Anda lihat semua partai termasuk PDIP ada dinasti politik dan itu tidak negatif," ujar Prabowo di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (24/10).

Demonstran Bakar Ban di Patung Kuda

Sebelumnya, Massa aksi menolak politik dinasti, nepotisme, dan fenomena cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (26/10) telah membubarkan diri.

Massa yang mengatasnamakan diri dari Koalisi Masyarakat Sipil Penjaga Reformasi (KOMPAS REFORMASI) itu membubarkan diri pada pukul 18.00 WIB. Sebelum bubar, perwakilan dari massa aksi sempat terlihat berdialog dengan pihak kepolisian.

Dalam aksinya, para massa aksi melakukan pembakaran ban, melempar botol, dan merobohkan barier beton yang menutup Jalan Medan Merdeka Barat.

"Harapan kita biar ada perwakilan dari Istana untuk menemui dan berdiskusi soal isu yang kita bawa ini. Namun, tidak ada upaya untuk menemui kami. Makanya kita maju ke depan tadi itu. Itu bentuk kecewaan kita," ujar Orator dari KOMPAS REFORMASI Amrin Ajira saat ditemui di lokasi, Kamis (26/10).

"Tadi bakar ban itu sekitar jam setengah lima. Kalau dorong-dorongan tidak. Cuma ada insiden sedikit, ada teman-teman yang mungkin lepas kontrol beberapa kali. Kalau saya lihat tadi lempar botol," kata dia.

Amrin bersama massa aksi lainnya membawa tiga tuntutan, yakni mengutuk tindakan nepotisme, menolak pengusungan Gibran sebagai cawapres melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023; Menggagalkan rezim zalim dengan melawan pengkhianatan presiden terhadap reformasi dan cawe-cawe presiden terhadap Pemilu 2024; dan Menyerukan Mosi Tidak Percaya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Amrin menyatakan pihaknya akan mengelar aksi lanjutan. Namun, jadwalnya belum ditentukan.

Ditemui secara terpisah, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan massa aksi sudah membubarkan diri.

"Ya. Itu memang dari pihak demonstran itu melakukan aksi dengan bakar ban dan sempat ada dua kali pelemparan. Namun kami berusaha untuk melakukan pengendalian dengan himbauan-himbauan dan koordinasi dengan para korlap. Dan alhamdulillah sore ini sudah bubar," kata Susatyo saat ditemui di lokasi, Kamis (26/10).

Ia juga menyebut tidak ada massa aksi yang terluka pada aksi kali ini. Jalan Medan Merdeka Barat pun kembali dibuka sejak pukul 18.38 WIB.(han)