Ketika Prabowo Sebut Konflik Agraria di Rempang Ada Campur Tangan Intel Asing, Benrakah?
"Indonesia begitu besar dan begitu kaya, menguasai mineral-mineral kritis bagi kehidupan dunia di Abad ke-21 ini, sehingga mau tidak mau kita menjadi sasaran bagi kekuatan-kekuatan besar dunia, dan ini menyangkut hal-hal fisik yang di depan mata kita," kata Prabowo.
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan peristiwa konflik lahan yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dicampuri intelijen asing.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Simposium Geopolitik & Geostrategis Global serta Pengaruhnya terhadap Indonesia' di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (2/11).
Awalnya, Prabowo mengatakan Indonesia adalah negara yang besar dan memiliki kekayaan mineral. Menurutnya, kondisi itu membuat Indonesia menjadi sasaran kekuatan besar dunia.
"Indonesia begitu besar dan begitu kaya, menguasai mineral-mineral kritis bagi kehidupan dunia di Abad ke-21 ini, sehingga mau tidak mau kita menjadi sasaran bagi kekuatan-kekuatan besar dunia, dan ini menyangkut hal-hal fisik yang di depan mata kita," kata Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu lalu menyinggung berbagai konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, salah satunya peristiwa di Rempang. Prabowo mengaku mendapat informasi bahwa ada campur tangan intelijen asing dalam peristiwa di Rempang.
"Kita mendapat laporan dari berbagai sumber-sumber yang patut kita ketahui, bahwa peristiwa-peristiwa seperti di Rempang sudah mulai masuk campur tangan intel-intel asing," ucap dia.
Prabowo tak menjelaskan siapa intelijen asing yang dimaksud. Ia hanya menjelaskan konflik yang dicampuri intel asing sangat memengaruhi situasi di Indonesia.
"Kita banyak juga mengalami di Aceh kita mengalami, di Ambon kita mengalami, di Timor-Timur, dan kita mengalami di Papua terus-menerus, bagaimana campur tangan asing sangat mempengaruhi kondisi kita," katanya.
Usai Simposium itu, wartawan kembali bertanya kepada Prabowo soal intelijen asing itu, tetapi ia tidak menjawabnya.
Diberitakan, konflik lahan di Rempang bermula dari keinginan pemerintah mengembangkan investasi di pulau tersebut. Pemerintah berencana membangun kawasan Rempang Eco City yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023.
Berdasarkan data Badan Pengusahaan (BP) Batam, proyek Rempang Eco City bakal dibangun di lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas pulau. Sekitar 7.500 jiwa yang menduduki Pulau Rempang harus direlokasi.
BP Batam pun mengklaim pemerintah telah menyiapkan rumah tipe 45 dengan luas tanah 500 meter senilai Rp120 juta untuk warga yang dipindahkan.
Bentrokan antara warga dan aparat berseragam sempat terjadi. Warga menolak digusur.
Sementara itu, pada awal Oktober, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengklaim sekitar 70 persen warga Pasir Panjang, Rempang, siap bergeser ke Tanjung Banun.(wan)
