Jerman Kutuk Rencana Pemukiman Israel di Gaza Pascaperang

Jerman mengutuk keras konferensi para menteri Israel dan kelompok sayap kanan negara itu di Gaza. Mereka berupaya melakukan 'pembersihan' etnis warga Palestina di Gaza dan mendirikan pemukiman Yahudi.

Jan 30, 2024 - 05:36
Jerman Kutuk Rencana Pemukiman Israel di Gaza Pascaperang

NUSADAILY.COM – BERLIN - Jerman mengutuk keras konferensi para menteri Israel dan kelompok sayap kanan negara itu di Gaza. Mereka berupaya melakukan 'pembersihan' etnis warga Palestina di Gaza dan mendirikan pemukiman Yahudi.

 

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman Sebastian Fischer, partisipasi lebih dari menteri pemerintah dan pidato yang disampaikan pada pertemuan di Yerusalem tidak dapat diterima.

 

“Pertimbangan pengusiran penduduk Palestina dari Gaza dan pembangunan kembali pemukiman Israel di sana sama sekali tidak dapat diterima. Mereka berkontribusi memperburuk situasi konflik saat ini, dan jelas melanggar hukum internasional,” kata dia, dilansir dari Al Jazeera melalui medcom.id, Senin, 29 Januari 2024.

 

“Kami mengutuk, dengan sekuat tenaga, partisipasi pemerintah Israel dalam konferensi pemukiman kembali ini, dan dengan jelas menolak pernyataan yang dibuat di sana,” imbuh Fischer.

 

Sebelumnya diberitakan menteri dari kabinet Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan anggota parlemen Knesset hadir dalam konferensi yang menyuarakan pengambilalihan Gaza oleh Israel.

 

Ribuan warga Israel  mengadakan pertemuan di Yerusalem pada Minggu, 28 Januari 2024. Diantaranya termasuk beberapa menteri sayap kanan dan sekutu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Tujuannya, untuk mendukung pembangunan kembali permukiman Yahudi di Jalur Gaza.

 

Netanyahu telah menolak pemukiman kembali di wilayah Palestina, tempat pasukan Israel bersenggolan dengan militan Hamas. Namun,  keberadaan aksi unjuk rasa mencerminkan dukungan dan keinginan yang kuat dari pemerintahan sayap kanan untuk melanjutkan pemukiman di wilayah tersebut.

 

Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengusulkan mendorong emigrasi sukarela warga Palestina dari Gaza. Ide tersebut menuai kecaman dari Amerika Serikat dan komunitas internasional.(*)