Ini Biang Polemik Beda Data Bansos Menkeu dengan Data Mensos Risma

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan soal polemik beda data bantuan sosial (bansos) antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Prastowo menyebut diskusi perihal bansos menjadi hangat lantaran beririsan dengan tahun politik. Ia pun mengatakan saat ini ada narasi seolah ada anggaran Rp497 triliun yang dihabiskan jelang dan saat Pemilu.

Di sisi lain, Risma mengklaim pihaknya hanya menerima Rp78 triliun untuk bansos tahun ini. Risma pun mengaku tidak ikut campur dengan bansos di luar itu.

Prastowo pun merunut pada Selasa 19 Maret 2024, ada rapat kerja antara Sri Mulyani dengan Komisi XI DPR RI. Rapat ini membahas evaluasi fiskal kuartal I 2024, termasuk menjawab diskusi publik terkait dengan bantuan sosial.

Pada hari yang sama, Risma juga rapat dengan Komisi VIII DPR membahas bansos.

"Di saat Menkeu menjelaskan secara rinci berbagai belanja APBN, termasuk perlindungan sosial (perlinsos) Rp497 triliun tentu ada soal bansos. Mensos menyatakan Kemensos hanya mengelola anggaran bansos Rp78 triliun. Selebihnya, mensos tidak tahu menahu," jelas Prastowo seperti dikutip dari akun X pribadinya, @prastow, Senin (25/3).

Menurut Prastowo, hal ini tak perlu diperdebatkan. Pasalnya, klaim Sri Mulyani dan Risma sama-sama benar.

Ia mengatakan Sri Mulyani bicara anggaran perlinsos sebagai induknya. Sementara, Risma bicara bansos sebagai salah satu bagian perlinsos.

"Jadi masing-masing sudah bicara data dan fakta sesuai porsi tugas dan kewenangan," imbuhnya.

Ia mengatakan anggaran perlinsos 2024 yang sebesar Rp496,8 triliun digelontorkan demi memberikan manfaat langsung untuk peningkatan kesejahteraan, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan pembangunan SDM dalam jangka panjang.

Adapun hingga 29 Februari 2024, anggaran perlinsos tersebut baru terealisasi 7,6 persen atau sebesar Rp37,9 triliun. Anggaran ini dikucurkan melalui beberapa kementerian/lembaga.

Rinciannya, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM dengan total anggaran sebesar Rp12,8 triliun melalui Kemensos.

Lalu, penyaluran bantuan iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi 10,3 juta peserta sebesar Rp87,6 miliar melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Kemudian, pelaksanaan tanggap darurat melalui BNPB sebesar Rp800 juta, subsidi energi (BBM, LPG, dan Listrik) sebesar Rp14,3 triliun, subsidi non energi sebesar Rp400 juta, dan bantuan langsung tunai (BLT) desa untuk 903,9 ribu KPM sebesar Rp900 miliar.

Sementara itu, realisasi anggaran bansos per 29 Februari 2024 baru mencapai Rp22,5 triliun.

Realisasi anggaran ini termasuk anggaran Kemensos sebesar Rp12,8 triliun berupa penyaluran PKH tahap I untuk 10 juta KPM di Januari. Serta, penyaluran program kartu sembako untuk 18,7 KPM di Februari dam pelaksanaan tanggap darurat oleh BNPB sebesar Rp800 juta.

Selain itu, penyaluran bansos untuk sektor kesehatan dan pendidikan juta ikut termasuk. Rinciannya, bantuan iuran program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bagi 96,7 juta peserta sebesar Rp7,7 triliun melalui Kementerian Kesehatan.

Lalu, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi seribu siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 105,1 ribu mahasiswa sebesar Rp900 juta melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Selanjutnya, bantuan PIP untuk 1,4 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 11,1 ribu mahasiswa sebesar Rp1,1 triliun melalui Kementerian Agama.

Sedangkan bantuan pangan, baik bantuan beras dan bantuan daging/telur sudah diberikan sejak 2022 saat pandemi.

"Untuk 2024 bantuan daging/telur belum direalisasikan. Pula BLT minyak goreng dan BBM diberikan 2022, BLT El Nino di 2023. Tahun 2024 rencana BLT Mitigasi Risiko Pangan belum direalisasikan," sambung Prastowo.

Ia pun menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk merealisasikan anggaran yang disepakati dalam siklus APBN dan yang diatur dan ditetapkan oleh pemerintah dan DPR dalam undang-undang, serta dipertanggungjawabkan dengan transparan dan akuntabel.(sir)