Dari Ratusan Pendemo Cuma 2 Orang Minta Maaf, RM Menilai Gus Muhdlor Tidak Bijak !
NUSADAILY.COM – SIDOARJO : Langkah Pemkab Sidoarjo dalam menyikapi aksi demo pekerja kebersihan yang ‘menabur’ sampah di depan Pendapa Delta Wibawa Sidoarjo, semakin ‘blunder’. Sehingga tidak hanya membuat sentimen publik semakin kuat, juga mulai menyita perhatian Rahmad Muhajirin, anggota Komisi II DPR RI.
“Saya kira cara Pemkab Sidoarjo menyelesaikan kasus demo pekerja sampah sangat tidak bijak. Termasuk Gus Muhdlor kurang bijak. Semestinya yang diselesaikan adalah subtansi permasalahannya, bukan malah memproses hukum aksi pendemo,” kata Rahmad Muhajirin, Jumat (22/12) siang.
Lebih lanjut, anggota legislatif dari Dapil I Jatim meliputi Surabaya dan Sidoarjo ini mengaku sempat menerima keluhan dari pekerja sampah, jauh sebelum terjadinya aksi tersebut. Anggota Komisi II DPR RI yang biasa disapa RM ini juga sempat memberikan arahan bagi pekerja sampah agar keluhan sebaiknya disampaikan kepada intansi terkait dengan cara yang baik. Sebagai wakil rakyat dari Dapil Sidoarjo, RM merasa berkewajiban menampung aspirasi pekerja sampah itu, sekaligus membantu menyelesaikan dengan mengkomunikasikan dengan Pemkab Sidoarjo.
“Apa yang menjadi keluhan mereka, sudah pernah saya komunikasikan , termasuk dengan DLHK. Bahkan ketika ada wacana pengelolaan sampah di BLUD, saya kurang setuju. Meski regulasinya bisa, namun jika dikelolah BLUD, potensi adanya korupsi cukup besar,” kata RM.
Terkait aksi manabur sampah mewarnai aksi demo itu, RM setuju bahwa tidakan itu tidak baik. Namun juga harus disikapi dengan bijak, kenapa mereka melakukan seperti itu. “Ya karena mereka kecewa. Karena saat demo bupati tidak mau menemuinya,” ujar RM. “Andaikan bupati gantlemen dan berani menemui pendemo, saya yakin tidak terjadi seperti itu. Dan permasalahannya pasti secepatnya terselesaikan,” tambahnya.
Pihaknya juga menyesalkan cara-cara Pemkab Sidoarjo menyelesaikan permasalaha dengan memproses hukum, meski pasal yang dijeratkan adalah tindak pidana ringan (Tipiring). “Semestinya akar permasalahan yang sempat dikeluhkan pekerja sampah itu diselesaikan. Bukan justru dilakukan penegakkan hukum. Kalau memang harus hukum ditegakkan, tidak boleh tebang pilih, harus seadil-adilnya. Dan saya yakin kalau itu dilakukan maka setiap hari pasti ada warga atau Pedagang Kaki Lima di Sidoarjo yang kena sanksi tipiring,” ujarnya. “Selama ini kan tidak, padahal kita tahu sendiri banyak terjadi pelanggaran ketertiban umum,” tegasnya.
Sememtara itu ada perkembangan yang cukup menarik sekaligus ‘menggelitik’ yang mewarnai ‘perseteruan’ Bupati Gus Muhdlor Vs Pekerja sampah Sidoarjo. Di tengah kedua pihak menyatakan siap melajukan ‘pertempuran’ dengan saling lapor secara hukum, tiba-tiba ada dua orang mengaku sebagai pendemo ‘meminta maaf’.
Sadli dan Sholeh, pendemo yang minta maaf.
Dua orang itu adalah Muhammad Sadli, pengurus TPS3R Desa Seruni dan Soleh, pengurus TPS3R Desa Prasung Buduran, pada Jumat (22/12) siang berkunjung kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo.
Dalam kunjungan itu, keduanya bertemu dengan Bahrul Amiq, Kepala DLHK Kab. Sidoarjo.“Saya salah melangkah dan memohon maaf kepada Bupati,” kata Sadli yang mengaku ikut demo yang juga membawa gerobak penuh sampah.
“Saya betul betul tidak tahu siapa yang menggerakkan. Tiba-tiba semua menumpahkan sampah,” ujar Sholeh menimpali. “Saya meminta maaf kepada Bapak Bupati Sidoarjo, kepada pejabat dan seluruh masyarakat Sidoarjo. Kita salah, kita mohon maaf dengan sangat iklas,” kata Sholeh menambahkan.
Dus, langkah dua pekerja sampah ang notabene merupakan ‘rakyat jelata’ sepatutnya memang diapresiasi. Atau itu juga merupakan budaya atau kebiasaan dari ‘wong cilik’ yang memang begitu gampang meminta maaf, meski apa terjadi bukan semata kesalahannya. Minta maaf dan memberi maaf, bagi rakyat jelata adalah tindakan bernilai luhur.
Sehingga tidak perlu ada gengsi dan tidak merasa ada yang dirugikan hanya sekadar meminta maaf. Ketika permintaan maaf dilakukan dengan penuh keihklasan, mereka juga tidak lagi mempersoalkan siapa yang salah maupun yang benar.
Tapi apakah benar permintaan maaf Sadli dan Sholeh itu merupakan bentuk pengakuan atas kesalahan berunjuk rasa? Pertanyaan itulah yang sempat dilontarkan berbagai pihak. Apalagi bersamaan itu muncul pernyataan Kepala UPT TPA Griyo Mulyo Jabon, Hajid Arif. Dia menegaskan bahwa pendemo bukan petugas kebersihan DLKH. Mereka berasal dari sebagian kecil pengelola TPS dan sebagian kecil penggerobak dengan mengatasnamakan Gabungan Pekerja Kebersihan Seluruh Indonesia (Gepeksi).
Tak ayal lagi dengan penyataan ini semakin melahirkan sentimen negatif bagi publik Sidoarjo dalam melihat perkembangan kasus perseteruan Bupati Muhdlor Vs Pekerja sampah Sidoarjo. Bahkan di beberapa group whattsap masih menjadi trending topik,,--apakah di group whattsap group Suara Masyarakat Sidoarjo beranggotakan 384 pengguna (orang) maupun di whattsap group Ruang Publik Sidoarjo dihuni sekitar 500 anggota.
Abdul Gofar, anggota whattsap RPS berkomentar: “Kasihan bupati diadu lawan tukang sampah. Menang gak umum, kalah isin,”. Dia juga berpendapat bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya tidak lepas dari tanggung jawab dinas terkait. “Kalau bupatinya Kaji Saiful...Kepala Dinas langsung diganti. Tukang sampah sampai demo bupati itu yang gak becus kepala dinasnya,” ujarnya. (*/ful)
