Ada Industri Nikel, 95 Persen Pendapatan Daerah Morowali Justru ‘Lari’ Keluar, Kok Bisa!
"PDRB yang dihasilkan di Morowali 95 persen dibawa keluar Morowali, karena investornya dari China, vendornya semua dari Jawa, ada dari Makassar," katanya dalam publikasi kajian di Jakarta, Senin (25/9).
NUSADAILY.COM – MOROWALI – Hasil temuan Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AERR) mencatatkan 95,65 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Morowali, Sulawesi Tengah pada 2022, mengalir keluar daerah tersebut, meskipun terdapat industri pengolahan nikel.
Dalam kajian "Peran Perusahaan Multinasional dalam Hilirisasi Nikel di Indonesia", Arianto Sangadji selaku penulis mengatakan kondisi itu terjadi karena investor pengelolaan nikel Indonesia berasal dari China.
"PDRB yang dihasilkan di Morowali 95 persen dibawa keluar Morowali, karena investornya dari China, vendornya semua dari Jawa, ada dari Makassar," katanya dalam publikasi kajian di Jakarta, Senin (25/9).
"Yang ada orang-orang Morowali bilang kita hanya terima debunya saja," imbuhnya. Tak hanya itu, Arianto juga menyebut kemiskinan di Morowali juga masih tinggi.
Pada 2022, kemiskinan di Kabupaten Morowali mencapai 12,58 persen dan 12,97 persen di Morowali Utara. Angka itu di atas rata-rata kemiskinan di Sulawesi Tengah yakni 12,33 persen.
Penduduk yang tinggal di sekitar pertambangan dan pengolahan nikel juga menghadapi dampak-dampak lingkungan dan sosial seperti banjir dan sengketa tanah.
"Korban-korban sengketa tanah selalu terjadi hingga hari ini," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan pemerintah terlalu fokus menjadikan Indonesia sebagai pusat nikel dunia, tetapi tidak memperhatikan kesejahteraan buruh yang bekerja di pengolahan nikel.
Faisal mengatakan sering terjadi pertentangan antara buruh Indonesia dengan buruh China karena perbedaan budaya.
Misalnya buruh Indonesia yang bergabung dengan serikat buruh dan biasa menyampaikan protes. Namun, China tidak terbiasa dengan budaya itu.
Sayangnya, kondisi tersebut tidak diperhitungkan oleh pemerintah.
"Itu enggak dihitung oleh pemerintah. Enggak perlu. Yang penting kita pusat nikel dunia," katanya.
"Enggak ada Kementerian Sosial diundang, ahli Antropologi, ahli Sosiologi, enggak ada," imbuhnya.(han)
