Terlibat Pungli Wali Kota Surabaya Bakal Copot Ketua RT/RW dan LPMK!
Menurut Eri, pungli menghambat pelayanan publik. Merepotkan ketika mengurus surat-surat seperti administrasi kependudukan (adminduk). Eri meminta warga melaporkan hal tersebut.
NUSADAILY.COM – SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bakal mencopot Ketua RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) terpilih jika terlibat pungutan liar (pungli) saat melayani masyarakat.
Eri menegaskan bahwa Ketua RT/RW dan LPMK terpilih agar bekerja sesuai kontrak kinerja melayani masyarakat.
“Misal, ada warga mengurus akta kelahiran, lalu diminta duit, yo dicopot. Sama dengan kontrak kinerjanya ASN. Apakah mau ketika melakukan pungli, kemudian diperiksa kepolisian dan kejaksaan?,” kata Eri di Balai Kota Surabaya, Rabu (18/1/2023).
BACA JUGA : 2 Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Hadiri Sidang Tatap Muka...
Menurut Eri, pungli menghambat pelayanan publik. Merepotkan ketika mengurus surat-surat seperti administrasi kependudukan (adminduk). Eri meminta warga melaporkan hal tersebut.
“Boleh isi kas, tapi seikhlasnya, jangan seikhlasnya tapi minimal Rp 400 ribu, ya salah. Kalau terjadi pungli, saya bakal laporkan ke kepolisian dan kejaksaan,” katanya.
Selain itu, Eri juga bakal mengumpulkan seluruh Ketua RT/RW dan LPMK yang baru untuk memberikan pengarahan aturan yang wajib dipenuhi selama menjabat.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan memberikan pengarahan berbagai aplikasi layanan masyarakat Surabaya. Mulai dari aplikasi Sayang Warga, Warga Ku, hingga jumlah stunting di masing-masing wilayah.
“Nanti saya tunjukkan aplikasinya, jadi setiap RT/RW bisa melihat, warganya yang dapat bantuan kemiskinan berapa, yang stunting siapa, yang putus sekolah siapa. Itu bisa dilihat,” kata Eri.
BACA JUGA : Pecinta Parfum, ini Tips Penggunaan Biar Awet Ala Jo Malone...
Oleh karena itu, dia berharap Ketua RT/RW dan LPMK mau turun dan mengetahui secara langsung, siapa saja warganya yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Dalam hal ini, ia menegaskan, sebagai Ketua RT/RW dan LPMK itu harus mau bekerja untuk kepentingan umat.
“Jangan sampai, sebagai Ketua RT/RW dan LPMK bekerja bukan untuk kepentingan umat. Kemarin pemilihan RT/RW dan LPMK kan sempat gegeran, makannya nanti saya kumpulkan, jangan pernah ada kepentingan lain, selain untuk umat,” tegasnya.(ris)
