Terakait Wadulan PPPK, ini Hasil Hearing Guru Honorer, Ketua DPRD dengan Pj Bupati Magetan
Terakait Wadulan PPPK, ini Hasil Hearing Guru Honorer, Ketua DPRD dan Pj Bupati Magetan
Caption: RDP Ketua DPRD dengan OPD terkait mebahas keluh kesah guru honorer P4 Magetan yang waswas untuk mendaftar PPPK.
NUSADAILY.COM - MAGETAN - Kekhawatiran para guru honorer di Kabupaten Magetan Jawa Timur punya jaminan dapat diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sangat beralasan. Pasalnya pendataan Data Pokok pendidikan (Dapodik) dan persyaratan masa kerja untuk mendaftar PPPK masih karut marut.
Guru mengabdi sudah lebih dari tiga tahun tetapi dicatat sebagai Prioritas 4 (P4), sehingga mereka tak bisa langsung masuk ke rekrutmen khusus. Sementara, rekrutmen jalur umum banyak sekali pesaing mulai dari pendaftar yang sempat bergabung dalam pendidikan profesi guru (PPG) dan guru TK atau PAUD yang sudah memiliki sertifikat pendidik (serdik).
Permasalahan ini telah disampaian oleh perwakilan guru honorer kepada Ketua DPRD Magetan Sujatno pada hari Selasa kemaren (26/09/2023). Kemudian Rabu (27/09/2023), pihaknya mengajak Pj Bupati Magetan Hergunadi, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Suwata beserta staf, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Masruri, Ketua PGRI Magetan Sundarto, serta perwakilan guru honorer P4 membahas ini dan mencarikan jalan keluarnya.
Mereka pun melakukan hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Bagian Anggaran Gedung DPRD Magetan. Perwakilan guru pun menceritakan keluh kesah mereka. Hingga, sejumlah fakta dan sejumlah regulasi pun diuraikan untuk dicarikan solusi.
Sekitar hampir 1,5 jam, akhirnya ada dua hal yang disimpulkan. Yakni, pihak eksekutif dan legislatif bakal berupaya meminta kepada pemerintah pusat agar para honorer P4 mendapatkan afirmasi sebagai putra daerah agar bisa ikut rekrutmen PPPK jalur khusus atau memiliki kesempatan yang sama dengan kategori P3.
Ketua DPRD Magetan Sujatno berjanji dalam waktu dekat akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan di Jakarta.
"Tanggal 29 September 2023 ini kan terakhir pendaftaran. Jadi, kami arahkan untuk daftar dulu di umum, sembari segera kami mengurus administrasi agar bisa segera bisa koordinasi dengan kementerian. Karena, tanggal 28 September 2023 libur, kemudian Jumat dan Sabtu," kata Sujatno usai RDP dengan Pj Bupati serta OPD terkait.
Sujatno berharap apa yang menjadi keinginan seluruh guru honorer bisa terakomodir dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
"Saya minta temen temen guru honorer agar tidak percaya calo yang bisa meloloskan PPPK. Pengenya untung malah buntung tidak lolos PPPK malah uang hilang. Pendaftaran gratis tidak dipungut biaya ya," kata Sundarto Ketua PGRI Magetan.
Sundarto mengaku membuka posko pengaduan 24 jam terkait apabila adanya pungli tersebut. Apabila mendapati oknum melakukan itu untuk segera melaporkannya. (*/nto).
