Tak ada Bukti Baru, Demokrat Situbondo Optimis MA Tolak PK Moeldoko

NUSADAILY.COM - SITUBONDO - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA), Jumat (3/3). Langkah tersebut merupakan upaya terakhir untuk menguji putusan Kasasi MA, dengan Nomor Perkara No.487 K/TUN/2022 yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022.

Sontak PK itu mendapat tanggapan dari seluruh Kader Partai Demokrat di bawah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Salah satunya Ketua DPC Partai Demokrat Situbondo, Janur Sasra Ananda. 

Legislator tiga periode ini mengajak seluruh Fraksi Partai Demokrat di DPRD Situbondo, pengurus partai hingga organisasi sayap partai untuk mendatangi Kantor Pengadilan Negeri (PN) Situbondo, Senin (3/4/2023). Tujuannya untuk mengantarkan surat permohonan perlindungan hukum atas gugatan tersebut. 

Lebih lanjut, Janur optimis, MA menolak PK yang diajukan oleh Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun. Sebab tidak ada bukti baru yang diajukan kedua orang tersebut ke MA. 

"Terlihat kekompakan bahwa Kader Partai Demokrat seluruh Indonesia solid di bawah kepemimpinan Mas AHY, itu yang ingin kami tampakan. Sehingga MA bisa melihat secara realistis bahwa Ketua-ketua DPC pemegang hak suara yang sah solid di bawah Ketum AHY," ujarnya. 

Janur menyampaikan, PK tersebut sangat kental sekali dengan nuansa politik. "Gugatan itu dilayangkan setelah tiga Parpol yakni Demokrat, NasDem dan PKS menandatangani piagam kerja sama mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jadi saya rasa targetnya adalah menggagalkan Koalisi Perubahan mengusung Anies Baswedan. Yang kedua adalah ingin memberikan kesan buruk terhadap proses pendaftaran Caleg Partai Demokrat di seluruh Indonesia," imbuhnya. 

Terkait adanya Pengurus DPC Partai Demokrat Situbondo Versi Moeldoko, pria yang menjabat sebagai Anggota Komisi III DPRD Situbondo ini mengaku, pernah mendengar kabar tersebut. "Saya hanya mendengar ada beberapa orang yang mencoba membuat seperti itu, tetapi itu beberapa bulan yang lalu. Kita mendapatkan laporan intelejen bahwa ada beberapa orang yang mencoba untuk membuat struktur pengurus tandingan," bebernya. 

Janur menegaskan, dirinya tidak pernah membuat surat dukungan kepada Moeldoko untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. "Karena saya sebagai pemilik suara yang sah tidak pernah memberikan suara untuk Moeldoko di KLB tersebut. Saya adalah pemilik suara yang sah, dan tidak pernah ada yang mewakili membawa surat mandat atau apapun untuk mengesahkan pemilihannya Moeldoko," tuturnya. 

Di tempat yang sama, Ketua PN Situbondo, Achmad Rasjid mengatakan, pihaknya siap menyampaikan surat perlindungan hukum tersebut ke MA. "Kalau saya baca sebenarnya penyampaiannya memang masalah perkara yang dihadapi internal Partai Demokrat. Jadi kami tidak menanggapi apa-apa, kami hanya meneruskan saja ke MA," ucapnya. 

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meyakini MA menolak PK yang diajukan oleh Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun. "Kita yakin,! Demokrat berada pada posisi yang benar.;Pengalaman empirik menunjukkan, sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat atas gugatan hukum KSP Moeldoko dan kawan-kawannya. Saya ulangi, sudah 16 kali, Partai Demokrat menang atas gugatan hukum KSP Moeldoko dan kawan-kawan," tegasnya. 

Putra sulung Presiden Republik Indonesia Ke-6 Susilo Bambam Yudhoyono (SBY) ini menerangkan, dirinya mengaku tidak menarik lagi untuk membahas pengambi alihan Partai Demokrat oleh Moeldoko. "Karena kami yakin, rakyat saat ini sudah sangat paham karakter dan perilaku tidak baik KSP Moeldoko. Khususnya dalam kehidupan politik dan demokrasi Indonesia. Bahkan, banyak senior saya di TNI merasa malu dengan perilaku KSP Moeldoko," tutupnya. (fat/wan)