Pemkot Malang Selenggarakan Kegiatan Guna Kuatkan Pilar Sosial Penanganan Masalah Sosial
Pilar-pilar sosial merupakan garda terdepan dalam penanganan masalah-masalah sosial. Pilar-pilar sosial terdiri dari Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) serta termasuk Karang Werda dan ibu-ibu Tim Penggerak PKK Kota Malang.
NUSADAILY.COM - MALANG - Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kapasitas Pilar-Pilar Sosial Kota Malang bertema ‘Kesetiakawanan Sosial yang Kolaboratif Demi Terwujudnya Kota Malang Bermartabat’ di Malang Creative Center (MCC), Rabu (6/9/2023).
Wali Kota Malang, Drs. H Sutiaji dalam arahannya menyampaikan bahwa tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Penanganan masalah kesejahteraan sosial menjadi komitmen yang secara konsisten diterjemahkan nyata dalam misi ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023.
“Terima kasih atas kinerja dan pengabdian panjenengan semua, sehingga lima tahun terakhir walau diterpa badai pandemi, kita mampu menebarkan kebaikan-kebaikan yang turut menyejahterakan masyarakat Kota Malang. Insyaallah berbuat baik pada orang lain sejatinya adalah berbuat baik pada diri kita sendiri,” tutur Wali Kota Sutiaji.
BACA JUGA : Wawali Malang Sebut Penanganan Stunting Harus Tepat Sasaran...
Pilar-pilar sosial merupakan garda terdepan dalam penanganan masalah-masalah sosial. Pilar-pilar sosial terdiri dari Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) serta termasuk Karang Werda dan ibu-ibu Tim Penggerak PKK Kota Malang.
“Tingkat kemiskinan Kota Malang bersama-sama berhasil kita turunkan, tahun 2022 terendah se-Jatim pada angka 4,73%. Di mana angka ini turun 0,25 persen dibanding tahun 2021 yang sebesar 4,62%. Ini jauh di bawah angka kemiskinan Provinsi Jatim yang mencapai 10,38% pada tahun 2022” papar pria berkacamata tersebut.
Menurutnya, hal ini menjadi indikasi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan pascapandemi yang dilakukan secara kolaboratif lintas perangkat daerah. Pengarusutamaan aspirasi kelompok rentan secara konsisten diperjuangkan bersama. Seperti melalui Musrenbang Tematik Perempuan, Musrenbang Tematik Lansia, Musrenbang Tematik Anak, dan Musrenbang Tematik Disabilitas.
“Penguatan awareness (kepedulian) dan penanganan isu permasalahan sosial masyarakat di tengah tantangan makin beragam seiring perkembangan digital dan dampaknya terhadap moralitas, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” terangnya.
BACA JUGA : Pemkot Malang Komitmen untuk Dukung Ekosistem Ekonomi Kreatif
Lebih lanjut ia menjelaskan, akurasi data penting untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial agar program dan kegiatan semakin tepat sasaran. Kemajuan pendataan kesejahteraan sosial menjadi modal penting. Di mana pemutakhiran data bansos menjadi komitmen dan atensi bersama KPK, Kemensos, Kemendagri, dan kementerian terkait lainnya. Inovasi luar biasanya lahir Kota Malang yakni melalui aplikasi Samgepunbasa (Smart City Malang Gerakan Menghimpun Data Berbasis Masyarakat).
“Pilar-pilar sosial kota memegang peranan penting. Teruslah hadir, bersinergi dan berinovasi mengatasi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial di masyarakat. Karena kita tidak bisa menuntaskannya sendirian dan dengan cara-cara yang biasa saja di tengah zaman yang terus bergerak cepat,” pungkasnya.(lal)
