Melihat Kekecewaan Masyarakat ke Gaya Hidup Pegawai Pajak dan Ancaman Said Aqil Siroj

"Tahun 2012 bulan September, Munas ulama di pesantren Cirebon, waktu itu baru ada kejadian Gayus Tambunan, keputusan para kyai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan NU akan mengambil sikap tegas warga NU tidak usah bayar pajak," kata Said saat hendak menjenguk David di RS Mayapada, Kuningan (28/2).

Melihat Kekecewaan Masyarakat ke Gaya Hidup Pegawai Pajak dan Ancaman Said Aqil Siroj

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio terhadap Cristalino David Ozora berbuntut panjang. Imbas dari kasus ini, gaya hidup mewah dan harta kekayaan fantastis sejumlah pegawai pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ikut menjadi bahan kritik publik.

Tak Cuma harta ayah Mario yang digunjingkan masyarakat, gaya hidup mewah pejabat pajak lain terungkap, salah satunya Dirjen Pajak Suryo Utomo. Dia menjadi sorotan karena video-videonya menunggangi moge bersama klub motor Belasting Rijder DJP. 

Tak heran jika mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj akan menyerukan aksi tak bayar pajak jika Rafael Alun Trisambodo terbukti menyelewengkan dana pajak.

Said menyebut hal serupa pernah dia serukan saat menjabat sebagai Ketum PBNU pada 2012 dan telah disepakati dalam Munas NU. Kala itu, seruan dikeluarkan Said lantaran Gayus terbukti melakukan penyelewengan dana.

"Tahun 2012 bulan September, Munas ulama di pesantren Cirebon, waktu itu baru ada kejadian Gayus Tambunan, keputusan para kyai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan NU akan mengambil sikap tegas warga NU tidak usah bayar pajak," kata Said saat hendak menjenguk David di RS Mayapada, Kuningan (28/2).

"Saya ungkit keputusan munas tadi. Kalau memang pajak uang diselewengkan, ulama ini akan mengajak warga tak usah membayar pajak," imbuhnya.

Said mengungkapkan keputusan itu mengacu pada kitab kuning dan para imam serta ulama. Dia menjelaskan dana pajak harus dipakai untuk keperluan masyarakat umun.

Said pun mengenang saat mengancam aksi tidak bayar pajak merespons penyelewengan dana oleh Gayus. Dia mengakui sampai didatangi oleh utusan Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai presiden. Namun, dia tetap pada keputusannya.

"Sampai sampai pak SBY kirim utusan pribadi almarhum pak Yusuf namanya stafsus nya itu menemui saya," ucap dia.

"Saya bilang kalau memang itu, itu berdasarkan referensi kitab kuning, para imam, para ulama referensi, kalau pajak masih diselewengkan warga NU akan diajak oleh para kyai-kyai tidak usah bayar pajak," imbuhnya.

Harta Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Kanwil Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan, sebab ditemukan banyak kejanggalan.

Rafael memiliki harta yang hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan Rafael per 2021, ia memiliki total kekayaan Rp56.104.350.289, dan tidak memiliki utang sama sekali.

Angka ini hanya lebih rendah Rp1,9 miliar dari harta Sri Mulyani yang mencapai Rp58.048.779.283.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut profil Rafael yang merupakan eselon III tak cocok dengan harta yang tercatat di LHKPN sebesar Rp56,1 miliar.

"Dalam kasus pejabat pajak ini, kita bilang profilnya enggak match (cocok). Dia eselon III, kalau di-announcement dilihat detail isinya gitu banyak aset ya, aset diam," ujar Pahala di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/2).

Terbaru, PPATK menemukan indikasi pencucian uang oleh Rafael Alun Trisambodo. PPATK menyatakan telah melaporkan temuan tersebut kepada KPK, Kejaksaan Agung dan Itjen Kemenkeu pada 2012.

"Hasil analisis yang disampaikan kepada penegak hukum tentu sudah ada indikasi tindak pidana pencucian uangnya," ujar Humas PPATK Natsir Kongah saat dihubungi melalui pesan tertulis, Jumat (24/2).

Gaya Hedon Pejabat Publik

Harta ayah Mario yang merupakan pejabat eselon III yang menduduki posisi Kepala bagian (Kabag) Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo menjadi pemicu utamanya. 

Ia memiliki harta kekayaan senilai total Rp56 miliar atau empat kali lipat dari harta kekayaan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo yang berjumlah Rp14.452.944.568.

Belum habis kritik terhadap harta Rafael, publik dibuat senewen dengan aksi lain dari Mario yang disebut-sebut memamerkan kekayaan ayahnya. Rekaman video Mario menunggangi motor gede (moge) sambil atraksi, viral dan dihujat di media sosial. 

Kekayaan Suryo Disorot
Kekayaan Suryo juga ikut dicurigai publik. Pasalnya hartanya melonjak Rp8,31 miliar selama empat tahun berdasarkan catatan LHKPN.

Menurut Riyan (25), seorang pengemudi ojek online, para pejabat yang digaji dari uang rakyat tak sepatutnya menjalani gaya hidup mewah dan memamerkan kekayaannya.

"Sakit hati pasti, apalagi kalau pejabat-pejabat itu kan gajinya dari uang rakyat ya pastinya. Sangat menyayangkan sekali. Apalagi rakyat kan lagi gini lah, kerjaan susah. Rakyat seakan-akan hanya menonton, yang menikmati kekayaan negara orang-orang pejabat itu. Kita yang ngeluarin duit, mereka yang menikmati," ujar Riyan mengutip CNNIndonesia.com, Senin (27/2).

Melihat kasus yang tengah bergulir, Riyan mengaku kepercayaannya terhadap pemerintah berkurang.

"Pastinya jadi males bayar pajak," kata dia.

Adapun, Riyan berharap hal yang tengah terjadi saat ini menjadi pelajaran untuk pejabat publik dan meluruskan niat murni melayani rakyat di masa yang akan datang.

Sementara itu, pegawai swasta, Ahmad (25) berharap pejabat bisa lebih peka terhadap kondisi ekonomi rakyat saat ini yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi Covid-19.
"Masyarakat masih banyak yang hidup susah tapi kok pelayannya malah pamer harta. Apalagi ini kan masih suasana selepas pandemi, masyarakat belum pulih sepenuhnya, ya tenggang rasa aja sih," tutur Ahmad.

Ahmad pun merasa kecewa dengan para pegawai di lingkungan Kemenkeu yang belum melaporkan perkembangan harta kekayaannya pada LHKPN.

Sebanyak 13.885 pegawai diKemenkeu belum melaporkan perkembangan harta padaLHKPN berdasarkan data dielhkpn.kpk.go.id, per Senin (27/2) pukul 15.21 WIB. Namun pada Senin (27/2), jumlah itu menyusut menjadi 4.231 atau 13,14 persen

Ahmad memiliki masalah kepercayaan atau trust issue, terhadap pemerintah walau masih memutuskan untuk tetap membayar pajak ke depannya.

"Trust issue ada, tapi sampai kemudian memutuskan untuk enggak bayar pajak ya enggak lah. Saya yakin masih banyak pejabat-pejabat pajak lainnya yang emang masih bersih, masih patuh dengan aturan, melayani masyarakat, ngurus pajak juga yang sesuai," jelas dia.

Pendapat serupa diutarakan oleh pegawai swasta bernama Luthfi (23). Menurut Luthfi, pemerintah mestinya lebih mementingkan rakyat dibanding pamer kekayaan.

"Harusnya tidak seperti itu lah. Karena kan di saat rakyatnya lagi susah, dia pamer dan sebagainya. Harusnya lebih mementingkan rakyatnya dulu dong, masalah pamer-pamer itu harusnya enggak penting juga. Kecewa juga ada pastinya. Bayar sih bayar, namanya kewajiban. Cuma mau gimana lagi. Ikhlas enggak ikhlas," kata Luthfi.

Selain itu, ada pula warga yang mengaku tak peduli dengan gaya hidup mewah pejabat. Pedagang bernama Rafi (23) merasa gaya hidup mewah para pejabat tidak berpengaruh dengan kehidupannya.

"Enggak peduli. Enggak berefek sih. Hidup masing-masing," kata dia singkat.

Menanggapi sejumlah pegawai Kemenkeu yang belum melaporkan perkembangan hartanya ke LHKPN, Rafi mengatakan dirinya menjadi malas untuk membayar pajak ke depannya.

Harap pejabat tobat, buang gaya hedon

Pedagang bernama Shotibun (72) mendorong para pejabat bertobat dan berhenti pamer gaya hidup mewah.

"Harapannya (gaya hidup) pejabatnya biar benar. Sebetulnya harus tobat. Yang enggak bener jadi bener, biar rakyat makin makmur, seneng," jelas Shotibun.

Sedangkan menurut pedagang lain, Irfan (32) dan Amelia (28), pejabat merupakan sosok yang mestinya menjadi contoh untuk masyarakat. Oleh karena itu, pejabat mestinya menampilkan gaya hidup yang sederhana dan membuang gaya hedonisme.

"Soal gaya hedon, pejabat kan harusnya jadi contoh, harusnya contohin yang baik-baik. Dengan punya jabatan tinggi harusnya lebih sederhana, jadi kan masyarakat respek," terang Irfan.

Ke depannya, Irfan berharap pejabat dapat lebih bijak dalam bertindak. Sebab, kata dia, peran pejabat sebagai contoh bagi masyarakat. Selain itu, ia juga merasa seleksi masuk aparatur sipil negara (ASN) juga mesti lebih diperhatikan lagi.

"Buat koreksi aja sih sebenarnya semuanya. Biar lebih bijak lagi lah dalam berperilaku. Soalnya mereka itu contoh kan. Lihat juga orang-orang yang jadi ASN itu untuk disaring lagi lah untuk ke depannya," imbuh dia.(han)