Korupsi Sidoarjo, Menebak Nasib Gus Muhdlor Seperti ‘Menghitung Suara Tokek’
Pada intinya surat kami memberikan dukungan kepada KPK, sekaligus menuntut agar penanganan perkara ini segera dituntaskan. Siapa pun, termasuk Bupati Sidoarjo jika terindikasi menerima aliran hasil potongan dana insentif pajak, agar segera ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Sigit Imam Basuki, Ketua LSM JCW
NUSADAILY.COM – SIDOARJO : Dalam dua pekan terakhir penyidikan dugaan kasus korupsi dana insentif pajak dan retribusi daerah di Kantor Badan Pelayanan Pajak (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, belum ada perkembangan yang signifikan. Hingga Jumat (8/2) siang, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menetapkan adanya tersangka baru sebagai aktor intelektual dalam perkara korupsi tersebut.
Padahal hal itu sudah menjadi tuntutan publik Sidoarjo. Apalagi Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali,--yang sebelumnya telah disebut-sebut ikut menerima aliran hasil pemotongan insentif pajak, sehingga berpeluang besar ditetapkan menjadi tersangka.
Namun kenyataannya, Gus Muhdlor, sapaan Bupati Sidoarjo ini masih berstatus menjadi saksi dalam perkara ini. Kata lain, tersangka masih tetap dua orang, yakni Siska Wati, Kasubag. Umum dan Ari Suryono, Kepala BPPD Kab. Sidoarjo.
Keduanya dijerat pasal 12 f UU korupsi UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sebagai pihak yang ikut serta dalam tindak kejahatan,--ini juga mengindikasikan peluang adanya tersangka utama dalam perkara korupsi tersebut.
Lalu siapa tersangka utama atau intelektualnya? Nah, langkah lembaga anti rasuah yang dirasa relatif lamban memutuskan ada atau tidaknya tersangka utama inilah mulai memunculkan berbagai spekulasi publik Sidoarjo. Mulai penafsiran bahwa KPK dinilai tebang pilih,--tajam ke bawah tumpul ke atas, hingga dikaitkan ke rana kepentingan politis terutama masalah aksi dukung mendukung Pilpres 2024.
Dus, tersanderanya nasib Gus Muhdlor dalam perkara korupsi ini tentunya menjadi tebak-tebakan (teka-teki), bahkan diibaratkan menghitung ‘suara tokek’;--“Antara menjadi tersangka atau lolos dalam perkara ini”.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ketika dikonfirmasi menegaskan tidak ada yang kebal hukum di Indonesia. “Saya kira tidak ada orang yang kebal hukum. Siapa pun dia,” kata Johanis, kepada wartawan terkait kemungkinan pemanggilan kembali Bupati Sidoarjo dalam pengembangan penyidikan kasus korupsi itu.
Lebih lanjut dia menegaskan pihak KPK sampai sekarang masih terus mengembangkan penyidikan perkara korupsi Sidoarjo, termasuk kemungkinan pemanggilan kembali Bupati Sidoarjo untuk diperiksa lanjutan. “Sepanjang ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan, tentunya kami dari KPK akan melakukan pengembangan sampai ke sana,” tegasnya.
Sigit Imam Basuki, Ketua LSM JCW Sidoarjo.
JCW KIRIM SURAT KE KPK
Dalam menyikapi perkembangan penyidikan kasus korupsi ini, LSM Java Corruption Watch (JCW) telah berkirim surat kepada Ketua KPK. Surat berisi dukungan sekaligus tuntutan kepada Ketua KPK agar menuntaskan perkara korupsi tanpa tebang pilih ini juga dilayangkan kepada Dewan Pengawas KPK, Kompolnas dan Komisi III DPR RI.
“Pada intinya surat kami memberikan dukungan kepada KPK, sekaligus menuntut agar penanganan perkara ini segera dituntaskan. Siapa pun, termasuk Bupati Sidoarjo jika terindikasi menerima aliran hasil potongan dana insentif pajak, agar segera ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Sigit Imam Basuki, Ketua LSM JCW.
Sebelumnya, LSM JCW bersama aktivifis dari elemen masyarakat lainnya tergabung dalam Gerakkan Masyarakat Sidoarjo Bersatu Anti Korupsi telah menggelar aksi demo dua kali di monumen Jayandaru dan pintu gerbang Pendapa Delta Wibawa Sidoarjo. Mereka pun berinisiasi kembali menggelar aksi sama,--diistilakan demo jilid III, sebagai bentuk dukungan kepada KPK sekaligus meminta pengusutan tuntas atas perkara korupsi tersebut.
Sisi lain juga muncul aksi demo dilakukan kalangan pemuda yang disebut-sebut sebagai ‘tandingan’. Mereka menamai “Sejuta Senyum Sidoarjo” yang digelar depan Tugu Jayandaru Alun-alun Sidoarjo, pada Kamis (7/3) sore, bertujuan mendukung kinerja Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor yang sudah berjalan sekitar 3,5 tahun.
“Di alun-alun Sidoarjo, kumpul gabungan dari berbagai komunitas pemuda, ingin mengapresiasi pimpinan daerah yang sudah memberikan sumbangsihnya terhadap pembangunan di Kabupaten Sidoarjo,” ungkap Jhonatan Pawarsangari. (*/ful)
