DTKJ Usulkan Kenaikan Tarif TransJ, “Keputusan Berada di Tangan Pemprov DKI”

NUSADAILY.COM – JAKARTA - PT TransJakarta (TransJ) mengatakan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) hanya mengusulkan kenaikan tarif menjadi Rp 5.000. Namun, keputusan akhir soal tarif bus TransJakarta berada di tangan Pemprov DKI.

"Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor transportasi, PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) siap menjalankan kebijakan yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya jika memang dilakukan kenaikan tarif yang yang saat ini tengah diusulkan menjadi Rp 5.000 oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ)," kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan TransJakarta, Apriastini Bakti Bugiansri, dalam keterangan tertulis, Jumat (14/3/2023).

Apriastini mengatakan DTKJ memang memiliki kewenangan untuk mengusulkan penyesuaian tarif. Meski demikian, Apriastini menyatakan keputusan penyesuaian tarif merupakan kewenangan Pemprov DKI.

BACA JUGA : Transjakarta Gelar Survei Usai Ada Usulan Kenaikan Tarif...

"DTKJ memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi tarif, sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Untuk keputusan penyesuaian tarif Transjakarta merupakan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami dalam hal ini Transjakarta mengikuti keputusan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Apriastini.

"Namun untuk keputusan penyesuaian tarif Transjakarta merupakan wewenang Pemprov DKI. Transjakarta akan terus memastikan pelanggan tetap terlayani dengan baik mobilitasnya," sambungnya, dilansir dari detik.com

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons usulan kenaikan tarif TransJ menjadi Rp 5.000 saat jam sibuk yang diusulkan DTKJ. Heru menilai TransJ dapat meningkatkan pendapatannya dari sumber lain

"Selain pelayanan TransJakarta itu umum, tentunya kan TransJakarta bisa dari sumber-sumber lainnya untuk meningkatkan pendapatan, tidak harus dari tarif TransJakarta dinaikkan," ujar Heru Budi di Auditorium Dinas Pendidikan DKI, Jakarta Selatan, Kamis (13/4).

Menurut Heru, usulan kenaikan itu masih hanya berupa survei. Dia menyebut dari survei masih harus dilakukan berbagai kajian.

"Namanya aja survei, survei kan ada lanjutannya, diskusi, forum diskusi, FGD, dan lain-lain," tuturnya. (ros)