DK PBB Tak Bertaji, Indonesia Desak OKI segera Bertindak di Gaza

NUSADAILY.COM -JEDDAH - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengkritik Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tak bisa menjalankan fungsi. Bola panas kini berada di Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk bertindak menghadapi situasi di Gaza, Palestina.

Hal tersebut disampaikan Menlu Retno pada Pertemuan OKI di Jeddah Rabu 18 Oktober 2023. Pertemian ini sangat penting artinya untuk memperkokoh kesatuan posisi OKI dalam meng-address situasi di Gaza yang semakin memperihatinkan.

Sebelum pertemuan mulai, terjadi serangan ke RS Al Ahly yang menewaskan ratusan jiwa manusia.  Indonesia telah sampaikan kecaman keras atas serangan Israel terhadap fasilitas sipil termasuk rumah sakit.

Kecaman tersebut juga disampaikan dalam Pertemuan Menlu OKI.

Selain itu, dalam pertemuan OKI Indonesia juga sampaikan kecaman keras terhadap agresi atas warga sipil yang unprecedented di Gaza dan seluruh wilayah pendudukan di Palestina.

Permintaan Israel untuk mengosongkan 22 rumah sakit di Gaza adalah sebuah tindakan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum humaniter internasional, dan harus diabaikan.

Upaya Indonesia untuk evakuasi WNI dari wilayah konflik tersebut sampai sekarang belum berhasil karena situasi yang sulit. Indonesia tekankan OKI harus mengirim pesan kuat sekaligus memobilisasi dukungan internasional untuk mengatasi situasi di Gaza.

“OKI harus mengerahkan segala upaya untuk mendesak dilakukannya gencatan senjata sesegera mungkin,” ujar Menlu Retno dalam keterang virtual Kemenlu RI.

"Mengingat DK PBB tidak mampu menjalankan fungsinya, maka untuk mendapatkan dukungan internasional yang lebih kuat OKI harus mendesak SMU PBB untuk mengadakan emergency session,” tegas Menlu Retno.

Indonesia juga mendesak pihak yang terkait untuk memastikan kelancaran dan keselamatan pengiriman bantuan kemanusiaan. “Memblokade akses listrik, air, dan BBM, serta menghukum warga sipil, bertentangan dengan hukum internasional,” tegasnya.

Setiap detik sangat berarti bagi warga Palestina yang terancam hak-hak dasarnya. OKI harus mendesak semua pihak yang relevan untuk membuat humanitarian corridor di Gaza dan memastikan hukum humaniter internasional dihormati.

“Upaya apapun yang mengarah kepada pengusiran penduduk di Gaza harus ditolak,” ucap Menlu.

Salah satu hal yang disampaikan menlu adalah perdamaian abadi tidak akan tercapai tanpa terpenuhinya hak bangsa Palestina. OKI harus mendesak dilanjutkannya proses perdamaian yang berarti untuk mencapai two-state solution sebagai satu-satunya jalan.

“Indonesia mengingatkan kembali bahwa OKI didirikan untuk membebaskan bangsa Palestina. Sekarang waktunya bagi OKI untuk bertindak dan kita harus bertindak Bersama-sama,” sebut Menlu.

Menlu menambahkan Indonesia tidak ingin melihat situasi Gaza sekarang ini digunakan oleh Israel dan negara-negara lain untuk menghilangkan isu Palestina dan hak-hak rakyat Palestina.

“Jangan biarkan Israel terus melanjutkan okupasinya di tanah Palestina,” pungkas Menlu.(*)