Aremania Bakal Golput di Pemilu Jika Tragedi Kanjuruhan Tak Diusut Tuntas
Salah satu perwakilan dari Tim Gabungan Aremania Dian Berdinandri mengatakan, imbas dari ketidakjelasan penanganan hukum dalam Tragedi Kanjuruhan, sejumlah keluarga korban mulai berpikir untuk Golput pada Pemilihan Umum 2024.
NUSADAILY.COM – MALANG – Aksi menuntut keadilan terus dilakukan oleh Aremania. Segala upaya mereka lakukan mulai dari mengadu ke kepala daerah, Kejaksaan Tinggi Jatim, Bareskrim Mabes Polri, Komisi III DPR RI hingga berkirim surat ke Presiden RI Joko Widodo.
Salah satu perwakilan dari Tim Gabungan Aremania Dian Berdinandri mengatakan, imbas dari ketidakjelasan penanganan hukum dalam Tragedi Kanjuruhan, sejumlah keluarga korban mulai berpikir untuk Golput pada Pemilihan Umum 2024.
BACA JUGA : Cara SME FEB Unisma Malang Asah Skill Entrepreneur Milenial
Penyebabnya adalah sikap pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada keadilan. Terutama bagi 135 korban meninggal dunia dan 600 orang yang terluka dalam Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu.
“Untuk di wilayah daerah saja para korban juga sudah rasan-rasan menyuarakan kalau memang Tragedi Kanjuruhan tidak menjadikan kasus yang bisa diusut dengan tuntas. Mereka akan memilih untuk Golput dalam (Pemilu) kedepannya,” ujar Dian, Rabu (4/1/2023).
Aremania menuding pemerintah dan Polri tidak serius menangani Tragedi Kanjuruhan. Padahal ratusan korban dan keluarga korban hingga saat ini masih berjuang menuntut keadilan. Mereka menyatakan kecewa dengan penanganan hukum yang stagnan.
“Jelas iya kecewa. Dari beberapa rasan-rasan respon dari keluarga korban se-Malang Raya yang terdampak jika tidak diusut tuntas,” ujar Dian.
Sebelumnya, Puluhan Tim Gabungan Aremania (TGA) bertemu dengan perwakilan anggota DPRD Kota Malang pada Rabu (4/1/2023). Mereka mengeluhkan tentang lambannya proses penanganan hukum dalam Tragedi Kanjuruhan.
BACA JUGA : 99 Persen ASN Pemkot Malang Disiplin Kerja di Awal 2023
Dalam dialog dengan anggota DPRD Kota Malang. Aremania meminta agar para legislator di daerah meminta anggota DPR RI membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani Tragedi Kanjuruhan. Mereka tidak puas dengan proses keadilan saat ini.
“Artinya Pansus ini yang nantinya bisa membuat kami yang mewakili korban ataupun keluarga korban yang bernaung dan berjuang bersama kami ini ingin mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya melalui Pansus,” tandas Dian.(ris)
