Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani Mempertanyakan Indeks IPK Menurun Saat Raker
Waketum PPP menyebut ketika indeks korupsi Indonesia turun maka yang seringkali disalahkan adalah aparat penegak hukum. Menurutnya, IPK yang turun bukan semata-mata karena belum adanya penindakan secara komprehensif dari KPK
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Arsul Sani mempertanyakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang menurun saat rapat kerja (raker) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Arsul mengaku sedih dengan fakta tersebut.
Dia mulanya menyayangkan IPK Indonesia di 2022 menurun cukup tajam. Ia menyebut peringkat Indonesia yang semula 96 di 2021 bergeser menjadi 110 di 2022 dari 180 negara.
"Kita bersedih, kita kaget sebagaimana Pak Deputi Pencegahan juga kaget, ketika kita mendapati pengumuman bahwa indeks persepsi korupsi kita tahun 2022 ini mengalami penurunan skor yang cukup tajam," kata Arsul saat raker bersama Ketua KPK Firli Bahuri, Kamis (9/2/2023).dilansir dari detik.com
BACA JUGA : Wacana Penerapan ERP di Jakarta Memantik Polemik, Driver...
Waketum PPP menyebut ketika indeks korupsi Indonesia turun maka yang seringkali disalahkan adalah aparat penegak hukum. Menurutnya, IPK yang turun bukan semata-mata karena belum adanya penindakan secara komprehensif dari KPK.
Berdasarkan indikator yang dirilis Transparency International Indonesia (TII), Arsul mengatakan ada 3 lembaga survei yang menyatakan IPK Indonesia turun. Di antaranya, Political Risk Service (PRS) International Country Risk Guide, Global Insight Country Risk Ratings, dan IMD World Competitiveness Yearbook.
"Tetapi dua indeks naik, yaitu World Justice Project-Rule of Law Index dan Varieties of Democracy Project. Ini yang naik dari 23 menjadi 24, dari 22 menjadi 24 juga," tutur Arsul.
Arsul meminta penjelasan dari Ketua KPK Firli Bahuri terkait IPK yang menurun tajam. Ia menilai penurunan IPK itu terkait perilaku rumpun kekuasaan di eksekutif.
BACA JUGA : Tolak Kebijakan ERP Ribuan Ojol Lakukan Unjuk Rasa di Gedung...
"Nah, saya berharap Pak Ketua KPK ini harus dijelaskan kepada publik bahwa persoalan penurunan indeks persepsi korupsi itu juga terkait perilaku rumpun kekuasaan eksekutif secara keseluruhan," tutur Arsul.
"Terutama yang di eksekutif, rumpun kekuasaan penyelenggara negara secara keseluruhan, baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif, tapi terutama yang di eksekutif," imbuhnya.
Sampai saat ini rapat kerja Komisi III DPR dan KPK masih berlangsung. Ketua KPK Firli Bahuri belum merspons terkait persoalan ini.(ris)
