Tolak Kebijakan ERP Ribuan Ojol Lakukan Unjuk Rasa di Gedung Balai Kota Jakarta

Ribuan driver ojek online (ojol) melakukan aksi unjuk rasa menolak kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Gedung Balai Kota Jakarta. Akibatnya, lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet parah.

Tolak Kebijakan ERP Ribuan Ojol Lakukan Unjuk Rasa di Gedung Balai Kota Jakarta
Ribuan Ojol Lakukan Unjuk Rasa di Gedung Balai Kota JakartaRibuan Ojol Lakukan Unjuk Rasa di Gedung Balai Kota Jakarta(Foto: Istimewa)

NUSADAILY.COM - JAKARTA- Ribuan driver ojek online (ojol) melakukan aksi unjuk rasa menolak kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Gedung Balai Kota Jakarta. Akibatnya, lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet parah.

Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat menutup sementara Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat mengarah ke Patung Kuda dan Jalan Budi Kemuliaan imbas demo tersebut.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi Rabu (8/2/2023) massa pengemudi ojol memblokade Jalan Medan Merdeka Selatan atau tepatnya di depan Kantor Balai Kota, Jakarta Pusat. Selain itu polisi juga menutup jalan dengan cone berwarna oranye.

Meski ditutup sementara sejumlah kendaraan roda dua berusaha menerobos ratusan massa yang sedang demo. Bahkan sejumlah kendaraan dipaksa putar balik oleh sejumlah pengemudi ojol.

"Jalur dari arah lampu merah Tugu Tani mengarah Medan Merdeka Barat melalui Medan Merdeka Selatan ditutup sementara," kata Kasatlantas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Purwanta saat dihubungi.

Sebagai informasi, kebijakan ERP tercantum dalam Raperda PL2SE yang akan diterapkan setiap hari pukul 05.00-22.00 WIB. 

Sementara, besaran usulan tarif dari Dishub DKI senilai Rp5.000-19.900. Kebijakan ERP pun diwacanakan akan diterapkan di 25 ruas jalan protokol Ibu Kota.

Diketahui, Penerapan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) hingga kini masih dalam tahap kajian. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang akan memberi masukan dan aspirasi terkait wacana tersebut sebagai upaya mengatur kemacetan lalu lintas di Jakarta.

Kebijakan ERP pun tengah dalam pembahasan di tingkat DPRD DKI. Namun, dua kali agenda rapat soal ERP selalu ditunda akibat tidak hadirnya perwakilan Pemprov DKI.

(roi)