UB Berikan Delapan Pernyataan Sikap Terkait Dinamika Pemilu

NUSADAILY.COM – MALANG – Setelah Universitas Negeri Malang dan beberapa kampus memberikan pernyataan sikap terkait dinamika jelang Pemilu 2024, giliran Civitas Akademika Universitas Brawijaya melakukan hal yang sama, Selasa (6/1/2024). Pernyataan sikap ini dipimpin Sekretaris Dewan Profesor UB Prof Sukir Maryanto.

Guru Besar bidang Ilmu Vulkanologi dan Geothermal UB itu membacakan pernyataan sikap di depan Gedung Rektorat UB. Dengan kompak, puluhan guru besar dan sivitas akademika mengenakan jas almamater UB yang berwarna biru wilis tua. Pernyataan sikap juga diikuti dengan mahasiswa kampus ternama di Kota Malang ini.

"Melihat dinamika kondisi politik menjelang Pemilu 2024 yang semakin panas dan mengarah pada ancaman keharmonisan bangsa, serta mencermati praktik penegakan hukum yang ada saat ini, maka hari ini, Selasa, 6 Februari 2024, merupakan momentum yang tepat untuk melakukan koreksi total dalam rangka kembali mewujudkan semangat reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," jelas Sukir saat membacakan deklarasi yang bertajuk "Pernyataan Sikap Civitas Akademika Universitas Brawijaya Tentang Penegakan Hukum dan Etika Demokrasi di Indonesia", Selasa (6/2/2024).


Sukir mengatakan seruan pernyataan sikap yang terdiri dari 8 poin hari ini telah melalui proses perumusan yang cukup memakan waktu. Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa UB baru menyatakan sikap hari ini.

Pihaknya juga memberikan penjelasan mengapa UB masih melakukan pernyataan sikap, Selasa (6/1/2024) ini saat kampus-kampus lain sudah melakukan. Dia menjelaskan, meski hari hari ini ada pernyataan sikap, namun sikap UB sudah jelas dan ikut merumuskan bersama Dewan Guru Besar di Unhas sejak 15 Desember 2023 lalu.

"Kenapa kami baru sampaikan hari ini, karena memang prosesnya lama. Kami dari UB sudah ikut merumuskan terkait pernyataan sikap ini sejak 15 Desember 2023, di Forum Majelis Dewan Guru Besar di Unhas. Namun, kenapa baru sekarang kami mendeklarasikan prosesnya adalah memang kita berproses untuk institusional, formal, dan melibatkan semua stakeholders," terang Sukir di depan Rektorat Universitas Brawijaya.

Dia menjelaskan, perguruan tinggi sebagai tonggak utama kebenaran harus berkomitmen menjunjung tinggi nilai perjuangan, persatuan, dan etika luhur. Pihaknya meminta semua pihak tetap menjaga demokrasi yang baik dan sehat.

"Kampus sebagai sumber mata air kebenaran mengimbau agar demokrasi dan nilai luhur Pancasila tetap menjadi landasan politik berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Tak hanya itu, Sukir menegaskan deklarasi pernyataan sikap hari ini murni ditujukan untuk pemerintah dan stakeholders terkait agar proses penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan pada koridor yang tepat.

"Mohon dicermati yang kami sampaikan tadi, untuk semua stakeholders, yaitu pemerintah pusat, daerah, MK, DPR, TNI, ASN, dan lainnya. Jadi, kami tidak tendesi ke mana saja, tetapi kami secara umum memang untuk Indonesia," kata dia. (wan)

Delapan pernyataan sikap civitas akademika Universitas Brawijaya:


1. Mengimbau Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat, dan bebas dari kepentingan politik praktis.

2. ⁠Mengimbau Pemerintah, DPR, MK, dan Aparat Penegak Hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik sehingga hukum alpa dari nilai-nilai moral dan etika.

3. ⁠Mengimbau Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten, dan Desa agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas dan menjaga suasana agar pemilu tahun 2024 berjalan luber dan jurdil. Kepemimpinan nasional harus mampu menjadi teladan untuk menjunjung nilai-nilai hukum dan demokrasi, agar masyarakat memiliki panutan dalam menghadapi hiruk pikuk yang seharusnya menjadi pesta rakyat yang menyenangkan dan membahagiakan

4. ⁠Mengimbau TNI, POLRI, dan ASN agar bersikap netral dan menjaga agar pemilu berjalan dengan damai dan aman

5. ⁠Mengimbau para penyelenggara Pemilu, KPU, dan BAWASLU, agar berkomitmen kuat melaksanakan pemilu yang bermartabat, luber, dan jurdil

6. ⁠Mengimbau Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, dan Calon Anggota Legistlatif untuk melaksanakan etika berpolitik, mengedepankan visi dan program, tidak menggunakan fasilitas negara, dan tidak melakukan money politics

7. ⁠Mengimbau para pimpinan partai politik untuk mengembalikan citra dan kemurnian demokrasi pada rohnya. Kedaulatan ada pada rakyat dan tidak boleh ada campur tangan kekuasaan; dan

8. ⁠Mengimbau tokoh masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia agar menjaga ketentraman, ketertiban selama penyelenggaraan Pemilu demi persatuan dan kesatuan bangsa