Sudirman Said Sebut Tolak Perubahan Sama Saja Membuang Pancasila

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pengusung Anies Baswedan, Sudirman Said menyatakan pihak yang menolak agenda perubahan dan perbaikan sama saja membuang ajaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Hal itu disampaikan Sudirman untuk mengkritisi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyinggung Presiden RI selanjutnya tak perlu bicara perubahan dengan alasan perkembangan Indonesia kini sudah menemukan 'resep' yang pas.

"Orang beragama akan mempedomani ajaran Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Bahkan dikatakan bila hari ini sama dengan kemarin, dan esok sama dengan hari ini, kita merugi. Pancasila menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya semua manusia Indonesia diminta menjalankan ajaran agama. Menolak agenda perbaikan dan perubahan, sama dengan membuang Pancasila," kata Sudirman saat dihubungi, Kamis (15/6).

Sudirman menegaskan Luhut yang berstatus sebagai pejabat negara seharusnya tak mengucapkan pernyataan demikian.

Baginya, tugas utama seorang pemimpin adalah menghadirkan perbaikan. Perbaikan dalam hal ini bisa bermakna percepatan, perluasan, penyempurnaan, atau penataan ulang program maupun tata cara mengelola.

Ia menegaskan seorang pemimpin negara yang tak boleh membawa agenda perubahan sama seperti pemimpin yang tak memiliki nilai tambah.

"Buat apa ada Pemilu yang biayanya puluhan triliunan bila pemimpin yang terpilih tidak menjanjikan perbaikan," kata dia.

Sudirman juga meminta Luhut melihat kehidupan bernegara dengan mata hati. Di satu sisi ia mengaku banyak yang telah Indonesia capai dan kerjakan. Di sisi lain Indonesia masih memiliki setumpuk pekerjaan rumah untuk diselesaikan.

Ia mencontohkan kasus korupsi yang terus meluas, masih adanya kesulitan rakyat yang dialami 40 persen warga miskin, hukum yang tak bekerja dengan adil hingga hutang yang semakin besar dan kohesi sosial yang terkoyak.

"Kesemuanya adalah hal-hal yang harus diatasi, bila negara dan bangsa kita mau menjadi negara bangsa berwibawa dan kuat. Melarang pemimpin baru bicara perubahan sama saja meminta membiarkan masalah-masalah di atas tidak diselesaikan," kata dia.

Ia turut menyoroti nantinya capres-cawapres yang maju di Pemilu 2024 harus membuat visi dan misi. Baginya, seorang pemimpin harus merumuskan visi, misi dan program yang lebih baik.

"Apakah semua calon Presiden dan Wakil Presiden tak boleh merumuskan sesuatu yang lebih baik? Mosok visi misi capres hanya: Melanjutkan situasi yang sekarang?" kata dia.

Respons Demokrat ke Luhut soal Tak Usah Bicara Perubahan

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman ikut mengomentari pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan agar presiden pengganti Joko Widodo tak perlu bicara perubahan.

Moto perubahan dipakai oleh poros partai koalisi pendukung calon presiden Anies Baswedan. Mereka yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu adalah Partai NasDem, Demokrat, dan PKS.

Merespons pernyataan Luhut, Benny menerangkan tema pokok perubahan yang menjadi nomenklatur koalisinya.

Menurut dia, perubahan bisa diartikan mempertahankan yang baik untuk kepentingan rakyat.

"Dalam tema pokok perubahan itu intinya, yang baik untuk rakyat kita pertahankan, kita lanjutkan," kata Benny lewat pesan singkat, Rabu (14/6).

Namun, perubahan juga bisa diartikan meluruskan yang keliru dalam pemerintahan selama ini. Termasuk mengesampingkan hal yang bukan prioritas bagi masyarakat.

Sebagai gantinya, perubahan bisa mempercepat yang selama ini berjalan lamban, atau diabaikan. Termasuk dengan memprioritaskan yang selama ini diabaikan.

"Yang lamban kita percepat, yang diabaikan kita prioritaskan. Itu intinya tema perubahan dan perbaikan," ucap Benny.

Luhut sebelumnya menyindir agar presiden pengganti Jokowi tak usah bicara perubahan.

Dia mengatakan pemerintah telah menemukan pola agar Indonesia masuk kelompok negara berpenghasilan tinggi (high income country).

Karena itu, kata dia, presiden selanjutnya harus meneruskan resep yang dimiliki Indonesia untuk mencapai hal itu. Menurutnya, jika tidak fokus, tujuan itu tidak akan tercapai.

"Saya berharap siapa pun presiden ke depan harus melakukan ini, tidak usah bicara perubahan lah, bagaimana menyempurnakan, mempercepat proses ini, supaya generasi kalian juga bisa nanti melihat itu, karena kalau kita tidak fokus pada pekerjaan ini, belok-belok, nanti tidak jalan," katanya, Rabu (14/6).(han)