Sri Mulyani ‘Ngamuk’ Lihat Kelakuan Anak Pegawai Pajak Aniaya Anak Petinggi Ansor

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani ‘ngamuk’, campur aduk dengan mengecam aksi arogan seorang anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melakukan penganiayaan terhadap pria berinisial D, anak seorang petinggi GP Ansor.

Amarah Sri Mulyani ia ungkapkan melalui unggahan di akun instagramnya (@smindrawati). Menurutnya, Kementerian Keuangan akan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang.

Selain penganiayaan, ia juga mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu. Pasalnya, selain membawa Rubicon saat menganiaya, anak pegawai pajak itu juga viral di media sosial karena sering pamer kekayaan dengan mobil dan motor mahal.

"Kemenkeu mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional," cuit Ani dalam keterangan foto itu, Rabu (22/2).

Ia mengatakan Kemenkeu melalui Inspektorat Jenderal juga telah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait permasalahan ini. Ia mengaku pihaknya akan mengambil langkah konsisten untuk menjaga integritas seluruh jajaran Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani menambahkan Kemenkeu bakal menerapkan tindakan disiplin bagi pegawainya yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas.

"Kepercayaan publik adalah hal esensial dan fondasi yang harus dijaga bersama dan tidak boleh dikompromikan oleh seluruh jajaran Kemenkeu," tegas Ani.

Seperti diketahui, seorang pemuda pengendara Rubicon menganiaya anak pejabat GP Ansor di Jakarta Selatan. Tindakan ini mengakibatkan korban sampai masuk ICU. Kisah ini pun viral di media sosial.

Terduga pelaku penganiayaan itu adalah Mario Dandy Satrio selaku pemilik Rubicon tersebut terhadap David.

Penganiayaan ini bermula saat mantan pacar David berinisial A, mengadu ke Mario jika dirinya mendapat perlakuan kurang baik. Mendengar hal itu, Mario pun langsung mendatangi David yang saat itu sedang berada di rumah temannya, R.

Kemudian, terjadi perdebatan yang berujung pada penganiayaan terhadap David.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengakui Mario merupakan anak dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. 

DJP Telusuri Sumber Kekayaan Pejabat Pajak

Terpisah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan menyelidiki harta dan kekayaan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan petinggi GP Ansor.

Pemeriksaan terutama difokuskan pada harta yang belum dilaporkan ke Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

"Saat ini unit kepatuhan internal DJP yakni Direktorat Kepatuhan Internal dan Transparansi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah memanggil pegawai tersebut dalam rangka pemeriksaan," kata Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Rabu (22/2) kemarin.

Nama seorang pejabat pajak terseret dalam kasus penganiayaan seorang anak petinggi GP Ansor. Santer beredar di media sosial, nama pejabat pajak tersebut adalah Rafael Alun Trisambodo.

Rafael merupakan pejabat eselon III yang menduduki posisi Kepala bagian (Kabag) Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan II.

"Terinfo (Rafael) demikian," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo saat dikonfirmasi nama Rafael, Rabu (22/2).

Ia terseret karena pelaku penganiayaan merupakan anaknya, Mario Dandy Satrio. Selain kasus penganiayaan, masyarakat juga menyorot gaya hidup dan jumlah harta kekayaan dari keluarga Rafael.

Maklum, saat menganiaya korban, Mario mengendarai Rubicon. Di media sosial, Mario juga sering memamerkan gaya hidup mewahnya.

Tak hanya itu, berdasarkan LHKPN, ayahnya diketahui memiliki harta kekayaan Rp56 miliar. Namun, Rubicon tersebut ternyata belum dilaporkan di LHKPN.

Suryo mengecam gaya hidup mewah dan sikap pamer harta yang dilakukan oleh jajarannya termasuk keluarga Rafael tersebut.

Menurutnya, gaya hidup mewah dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan menimbulkan reputasi buruk negatif kepada seluruh jajaran DJP yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional.

"Gaya hidup mewah tersebut tidak cocok dengan nilai-nilai organisasi dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, khususnya DJP," tegasnya.

Suryo memastikan selama ini Kemenkeu memiliki mekanisme pencegahan pelanggaran integritas melalui pemeriksaan LHKPN dan Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan (ALPHA) untuk harta pribadi.(han)