Seluruh Kapolda Diagendakan Hadir Rapim Membahas Kesiapan Pengamanan Tahapan Pemilu 2024
Lalu, Ketua Bawaslu diwakili Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Herwyn JH Malonda. Sementara, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan diwakili Anggota DKPP Prof J. Kristiaji
NUSADAILY.COM – JAKARTA - menggelar rapat pimpinan (rapim) untuk membahas kesiapan pengamanan tahapan pemilu 2024 hingga agenda nasional maupun internasional. Seluruh Kapolda diagendakan hadir di rapim ini.
Adapun rapim ini digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (9/2/2023). Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan rapim juga dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
"Mendagri hadir, Menkeu hadir," kata Dedi saat dikonfirmasi, Kamis (9/2).
Terhitung ada 136 Kapolda, Dirintelkam, Karo Ops dan Dirreskrimum yang akan hadir. Dedi mengatakan Menteri Luar Negeri (Menlu) diwakili oleh Dirjen Asean Kemenlu RI Sidharto R. Suryodipuro.
BACA JUGA : Tolak Kebijakan Jalan Berbayar, Ratusan Ojol Gelar Demo...
Lalu, Ketua Bawaslu diwakili Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Herwyn JH Malonda. Sementara, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan diwakili Anggota DKPP Prof J. Kristiaji.
Rapim ini menganut tema yakni 'Siap mengawal tahapan pemilu 2024, serta mengamankan agenda nasional dan agenda internasional 2023 dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi yang inklusif dan berkelanjutan'.
Sebelumnya, Polri telah selesai menggelar rapat pimpinan (rapim) tahun anggaran 2023 dengan TNI. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya siap mengawal situasi Indonesia dalam menghadapi krisis global hingga tahun politik.dilansir dari detik.com
"Tadi sudah disampaikan ada empat pondasi ekonomi yang harus kita jaga dan kita kawal agar posisi Indonesia tetap bisa bertahan dan terus bertumbuh khususnya menghadapi situasi di tahun 2023. Di mana di tahun 2023 ini disamping krisis global, masih terus terjadi karena krisis sosial dan iklim yang sampai saat ini belum selesai," kata Sigit di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2).
"Dan itu menimbulkan multidimensi masalah ekonomi, pangan dan masalah energi yang nanti menimbulkan konflik ya, tentunya kita menghadapi itu semua, dan di sisi lain menghadapi tahun politik," tambahnya.
BACA JUGA : Pemprov DKI Jakarta Buat Akses Jalan Tembus Menuju JIS
Terkait pengamanan Pemilu 2024, Sigit menyebut Bawaslu sudah memiliki indeks kerawanan pemilu (IKP). Hal ini tentu membantu Polri dalam memfokuskan daerah mana saja yang diamankan terlebih dahulu.
"Terkait hal tersebut ada dua pemetaan dari Pak Bawaslu dan di kepolisian namanya IKP di Bawaslu, namun muaranya nanti di satu titik untuk menentukan daerah mana yg harus kita amankan, daerah sangat rawan, daerah rawan dan daerah yang menjadi perhatian," katanya.(ris)
